Ramai-Ramai Melaporkan Firli Bahuri

Robert mengatakan pimpinan Ombudsman berencana membahas laporan itu dalam rapat pleno pada Selasa, 9 Mei mendatang. Keputusan rapat akan menentukan apakah kasus itu bisa ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan atau tidak. Jika disetujui, Ombudsman bakal memanggil pimpinan Polri dan KPK guna memastikan siapa yang keliru. “Batu uji di Ombudsman cuma satu, yakni ada-tidaknya maladministrasi,” ucapnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan keputusan pimpinan KPK ihwal pengembalian Endar sudah berlandaskan hukum dan pedoman yang berlaku. Pimpinan KPK menghargai laporan tersebut dan menunggu respons Ombudsman sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi pokok lembaga tersebut di bidang pengawasan administrasi. “Saya harap masyarakat tidak lekas mengambil kesimpulan,” tuturnya.

Endar mendatangi gedung Ombudsman RI sehari setelah Firli Bahuri menyambangi rumah dinas Kapolri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua orang yang mengetahui pertemuan itu mengungkapkan kedua petinggi itu membahas polemik surat penugasan Endar. Firli bahkan sempat mengutarakan niat menyelidiki kasus gratifikasi pengusaha berinisial S yang dekat dengan seorang pejabat Polri.

Firli dan Sigit tak merespons permintaan konfirmasi ihwal isi pertemuan itu ketika dihubungi lewat WhatsApp. Melalui keterangan tertulis, Firli menyatakan pertemuan itu membahas sinergi antara KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi. Ia menyatakan KPK tetap membutuhkan dukungan Polri. “Kami memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” ucapnya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai kunjungan Firli ke rumah Kapolri sebagai respons atas banyaknya laporan kasus hukum. Firli tengah menghadapi laporan kode etik di Dewan Pengawas KPK dan laporan pidana di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atas kebocoran surat penyelidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Yudi berharap polisi berfokus menangani kasus pembocoran dokumen alih-alih mengusut polemik surat pemulangan Endar. “Ada dugaan kejahatan di situ,” ujarnya.

•••

OMBUDSMAN RI merupakan gelanggang ketiga Endar untuk melawan keputusan pimpinan KPK. Sebelumnya ia juga memperkarakan Firli ke Dewan Pengawas KPK dan Polda Metro Jaya. Dalam laporannya ke Dewan Pengawas, Endar menyorot surat pemberhentiannya. Ia juga melaporkan Firli atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Dewan Pengawas dan polisi.

Dewan Pengawas sudah merespons laporan Endar dengan meminta keterangan lima pemimpin KPK pada Rabu, 12 April lalu. Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, mengatakan pemeriksaan timnya masih berfokus pada ada-tidaknya pelanggaran etik dalam kasus pencopotan Endar. Dewan Pengawas belum mengagendakan pemeriksaan Firli dalam kasus dugaan pembocoran dokumen. “Kami masih berfokus mendalami pemeriksaan etik,” katanya.

Dugaan kebocoran dokumen rahasia itu mencuat ketika tim KPK menggeledah ruangan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM yang juga pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Muhamad Idris Froyoto Sihite, pada Senin, 27 Maret lalu. Tim sedang menelisik korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM anggaran 2020-2022. Mereka menemukan dokumen menyerupai berkas laporan kejadian tindak pidana korupsi di ruangan tersebut.

Dokumen tersebut memuat informasi temuan KPK ihwal kronologi perkara korupsi di Kementerian ESDM. Termasuk di dalamnya strategi penyelidikan, terduga pelaku, serta usul penerapan pasal-pasal pidana korupsi. Endar yang memimpin operasi penggeledahan tersebut. Sejumlah pihak menduga dokumen itu bocor lewat tangan Firli Bahuri.

Dua penegak hukum menyebutkan Idris Sihite sebenarnya sudah lama masuk radar KPK. Komisi antirasuah tengah menelusuri dugaan gratifikasi ekspor pengolahan hasil tambang yang melibatkan pejabat lain. Ada lima perusahaan, lembaga surveyor, dan seorang advokat yang ikut terseret. Namun penelusuran yang dilakukan sejak 2021 itu tak kunjung membuahkan hasil.

Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta/Tempo/Imam Sukamto

Polda Metro Jaya sudah menerima enam laporan soal kebocoran dokumen itu. Pelapor selain Endar Priantoro di antaranya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ada juga laporan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia bernomor LP/B/1951/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan itu menyebut kebocoran dokumen tersebut merupakan pelanggaran rahasia negara dan penyalahgunaan informasi.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto enggan menanggapi perkembangan laporan soal Firli. Ketika wartawan menanyakan kasus ini pada Senin, 17 April lalu, ia hanya memberi isyarat meletakkan jari telunjuk di bibir.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kasus itu tengah didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. “Laporan tersebut masih kami telaah,” ujarnya.

Karyoto merupakan mantan Deputi Penindakan KPK yang kerap berseberangan dengan Firli. Tapi nasibnya berbeda dengan Endar. Setelah menerima surat dari KPK, Jenderal Sigit Listyo Prabowo mempromosikan Karyoto sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Apakah Endar akan menyusul Karyoto menjadi Kepala Polda? “Enggak, lah. Ini selesaikan aja dulu, ha-ha-ha...,” tutur Endar, lalu tertawa.