Soal Ekonomi, Jusuf Kalla: Rangkaian Kebijakan Masa Lalu

MESKI tak lagi berada di pemerintahan, Muhammad Jusuf Kalla tetap memantau situasi perekonomian hari-hari ini. Dalam wawancara khusus dengan Tempo di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, mantan wakil presiden itu menyinggung fluktuasi harga saham dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Kalla menyebut bahwa harga saham yang sempat turun bukan peristiwa yang tiba-tiba. Kondisi perekonomian belakangan ini merupakan rangkaian dari kebijakan masa lalu. “Misalnya utang dan pembangunan jangka panjang” ujarnya pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bagi pengusaha asal Sulawesi Selatan itu, harga saham merefleksikan ekspektasi pasar. Menurut ia, pasar sedang lesu yang tampak dari daya beli masyarakat menurun serta penerimaan pajak yang lebih rendah dari tahun sebelumnya."Ini sering terjadi di banyak negara, tapi memang ini bersamaan dengan kondisi global yang tidak menentu," tuturnya.

Selama lebih dari satu jam, Kalla menerima tanya-jawab Tempo mengenai pengelolaan masjid-masjid di Indonesia untuk laporan khusus “Di Bawah Lindungan Masjid”. Ia adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sejak 2010. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengulas Danantara yang dinilainya berbeda dengan lembaga investasi yang dibentuk di negara lain.

Bagaimana Anda menilai situasi ekonomi hari ini?

Ini bukan tiba-tiba, situasi ekonomi sangat bergantung pada rangkaian kebijakan masa lalu. Dampaknya baru kita rasakan sekarang. Misalnya soal utang dan pembangunan jangka panjang.

Apa yang bisa kita baca dari penghentian perdagangan saham?

Saham itu berkaitan dengan ekspektasi orang. Dia beli saham di harga Rp 1.000 dan berharap dua tahun lagi naik jadi Rp 2.000. Jadi berkaitan dengan optimisme. Peristiwa yang terjadi sekarang orang pesimistis karena melihat daya beli masyarakat turun, penerimaan pajak turun, dan program pemerintah tidak sesuai kondisi ekonomi. Akibatnya ekspektasi tersebut menurun. 

Apa dampaknya?

Penurunan harga saham berdampak ke investasi yang akhirnya merembet ke masalah lapangan kerja dan perekonomian secara keseluruhan.

Anda optimistis situasi ini bisa membaik?

Dalam jangka pendek susah, tidak bisa segera. Karena masalah ekonomi dunia juga sedang lesu, ada konflik dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Di dalam negeri juga banyak pemutusan hubungan kerja. Memang ada semacam siklus 20-30 tahunan seperti ini. 

Apa saran Anda untuk pemerintah?

Buat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, jangan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Hal terpenting adalah soal penegakan hukum. Orang kita sendiri saja bingung, apa lagi orang asing.

Bagaimana Anda menilai Danantara?  

Itu konsep yang baik, tapi berbeda dengan apa yang ada di Norwegia. Di sana itu dana yang dipakai investasi adalah uang berlebih. Sebenarnya kita punya contohnya dalam skala kecil yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sementara Danantara ini memakai aset, termasuk di dalamnya dana masyarakat yang ada di bank pemerintah. Seharusnya itu tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai adalah dividen. Namun jika dividen dipakai bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja negara berkurang. ●