Izin Penggunaan Vaksin Bisa Disetop

Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dari Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, BPOM bisa mengeluarkan emergency use authorization agar vaksin tersebut bisa segera digunakan untuk kalangan prioritas meski belum selesai menjalani uji klinis fase ketiga. Vaksinasi untuk masyarakat luas bisa dimulai tahun depan setelah vaksin diproduksi secara massal. BPOM juga memantau penggunaan obat-obat untuk penyembuhan pasien Covid-19.

17 Oktober 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Kepala BPOM Penny Lukito, di Bandung. HUMAS BPOM/Benny Robin)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

BPOM memberangkatkan tim inspeksi ke Cina untuk mengecek pabrik tiga produsen vaksin Covid-19.
Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dengan empat industri farmasi dari Cina dan Inggris, yaitu Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca.
BPOM juga memantau penggunaan obat-obat untuk penyembuhan pasien Covid-19, antara lain favipiravir, remdesivir, dan hidroksiklorokuin.

KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito urung berangkat ke Beijing, Cina, pada Kamis, 15 Oktober lalu. Ia sedianya memimpin tim teknis untuk menginspeksi pabrik vaksin Covid-19 milik Sinovac Biotech Ltd, China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), dan CanSino Biologics Inc. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, otoritas Cina mewajibkan setiap orang asing yang masuk ke wilayahnya menjalani karantina mandiri selama dua pekan. “Enggak mungkin, kan, saya dua minggu di sana menunggu, he-he-he…,” kata Penny dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruang Operational Center BPOM, Kamis, 15 Oktober lalu.