Kadin Cerminan Pemerintah

Saya membuat satu gerakan untuk para pengusaha, yaitu “Perang Melawan Pandemi”. Teman-teman kaget juga. Kalau kita tidak mengatakan ini perang, nanti tidak serius. Sedangkan ini sangat-sangat serius. Ini perang melawan pandemi. Karena saya anak kolong (anak tentara), jadi mikir-nya perang, ada pertempuran-pertempuran yang harus dimenangi.

Pertempuran seperti apa?

Pertama vaksinasi, karena itu yang paling penting. Saya meneruskan program Vaksinasi Gotong Royong yang dijalankan dari awal oleh Pak Rosan. Vaksinasi Gotong Royong adalah upaya meringankan biaya pemerintah. Kalau bisa dibantu perusahaan-perusahaan, pemerintah bisa mengalokasikan dana vaksin untuk hal lain guna menanggulangi Covid-19. Kedua adalah penyediaan oksigen. Kami mengadakan oksigen, tabung, ataupun alat-alat pendukungnya supaya bisa digunakan oleh pasien. Kami juga melihat rantai pasok tabung oksigen supaya jangan sampai terjadi kekosongan di rumah-rumah sakit.

Bagaimana caranya?

Kami mengajak relawan yang membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Kami juga menginisiasi Rumah Oksigen untuk mengatasi permasalahan pasokan oksigen ke rumah-rumah sakit ataupun tempat-tempat isolasi mandiri terpusat. Kami mendekatkan Rumah Oksigen dengan tempat produksi oksigen. Saya sangat senang teman-teman pengusaha menyambut upaya ini dengan cepat. Samator, misalnya, sebagai produsen oksigen langsung siap. Kami juga mengajak GoTo yang bereaksi dengan sangat cepat.

Bagaimana peran Kadin sebagai mitra pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19?

Komitmen Kadin adalah mengimbau para pengusaha mendaftar dan mengalokasikan vaksin. Kemudian kami melihat tidak bisa hanya melakukan Vaksinasi Gotong Royong karena vaksin yang dibayarkan perusahaan adalah untuk karyawannya. Kami juga harus membantu pemerintah supaya vaksinasi berjalan lebih cepat dan herd immunity bisa tercapai. Untuk itu, saya mendorong perusahaan-perusahaan membantu vaksinasi untuk keluarga ataupun masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Dalam Vaksinasi Gotong Royong, kami bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam vaksinasi masyarakat, kami sebagai vaksinator bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Program Vaksinasi Gotong Royong sejak awal menuai kontroversi. Salah satu alasannya ada campur tangan para pengusaha di belakangnya. Bagaimana Anda menyikapinya?

Semua ini adalah energi yang overwhelm (berlimpah). Semua ingin membantu, melaksanakan, berupaya supaya bisa berperan dalam perang melawan pandemi. Saya tidak melihat itu negatif. Bahwa dalam prosesnya ada yang mungkin salah, kurang sempurna, ya itu prosesnya. Tapi ide awalnya untuk membantu.

Benarkah tudingan bahwa Kadin berniat membisniskan vaksin lewat program Vaksinasi Gotong Royong?

Kadin dan perusahaan-perusahaan di bawah Kadin tidak ada pemikiran itu. Pemikirannya simpel, yaitu bagaimana secepatnya kami bisa memvaksin para pekerja kami. Bila hal itu dilaksanakan, perusahaan bisa berjalan dan kami bisa membantu proses ekonomi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan banyak perusahaan mundur karena harga vaksin terlalu mahal. Apakah Vaksinasi Gotong Royong Tidak memberatkan pengusaha yang sudah terpuruk karena pandemi?

Saya setuju sekali kalau dibilang bahwa ini menjadi beban karena extra cost. Vaksinasi Gotong Royong rencananya dilakukan cukup awal. Makanya waktu itu para pengusaha bilang, "Oke deh, biar cepat, tidak ada birokrasi dan segala macam, kita beli saja. Kita siapin dana dan bantu pemerintah, monggo pelaksanaannya bagaimana." Jadi bukan karena kami mau berjualan (vaksin), tapi supaya teman-teman bisa langsung divaksin. Sekarang kalau dibilang beban, ya betul. Banyak (perusahaan) yang memang tidak mau.

Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, 1 Juli 2021./ANTARA /Jojon

Mengapa realisasi di lapangan tidak berjalan cepat?

Ada kejadian tidak terkontrol di India dan Cina. Karena banyak produsen vaksin di India dan Cina, akhirnya mereka mementingkan negaranya sebelum akhirnya mau memberikan jatah kepada kami. Padahal sudah memesan. Bayarnya juga penuh. Tapi pengiriman tertunda.

Apa yang Anda sampaikan kepada para pengusaha?

Saya coba ngomong ke mereka, "Coba kita lihat balik ke titik awal." Pertama, kami memang ingin vaksinasi berlangsung cepat dan karena itu kami membeli vaksin dan ikut dalam Vaksinasi Gotong Royong. Kami mesti mengambil yang spesifik, misalnya saat ini Sinopharm. Jadi enggak boleh Sinovac karena nanti secara perhitungan, pelaporan, audit, dan segala macam akan merepotkan. Kedua, kami ikut membantu pemerintah, bangsa ini, untuk meringankan biaya.

Bagaimana respons para pengusaha?

Sekarang memang ada pilihan. Banyak perusahaan yang juga sudah mengikutkan karyawannya dalam program vaksinasi gratis. Wajar sebagai seorang pengusaha memilih yang gratis daripada beli, karena memang barangnya juga datang terlambat. Tapi membantu vaksinasi gratis juga memerlukan biaya untuk vaksinator. Kalau Vaksinasi Gotong Royong, yang dibayar dua biaya, yaitu vaksin dan vaksinator. Untuk vaksinasi gratis, kami membantu biaya vaksinasinya. Ini panggilan untuk kami. Enggak semua pengusaha mengalami the loosing industries. Ada juga the winning industries. Mereka ini bantu, lah.

Dari keseluruhan perusahaan yang bernaung di bawah Kadin, berapa banyak yang masuk kategori the winning industries selama masa pandemi?

Dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto, yang paling tinggi saat ini adalah sektor komoditas, yaitu perkebunan dan pertambangan, industri ICT (teknologi informasi dan komunikasi), dan e-commerce. Cukup besar kontribusinya. Tapi, kalau bicara dari sisi jumlah perusahaan, pastinya lebih banyak yang terimbas. Usaha mikro, kecil, dan menengah saja ada sekitar 60 juta. Ada juga industri manufaktur, angkutan darat, dan penerbangan yang juga sangat terimbas. Secara produk domestik bruto memang tidak terlalu besar (kontribusinya), tapi secara padat karya it matters. Jadi, kepada the winning industries, coba bantu, deh. Sedikitnya vaksinasinya, tidak usah vaksinnya.

Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang berdampak terhadap para pelaku usaha. Apa masukan Kadin dalam kebijakan kali ini?

Semua terkena dampak dengan adanya PPKM. Cuma, ada dampak yang kecil dan ada yang besar. Saya mengutarakan kepada pemerintah untuk memikirkan perusahaan atau industri manufaktur yang padat karya, sektor esensial, strategis, dan export-oriented. Izinkan mereka beroperasi seratus persen dengan catatan harus sudah menjalankan vaksinasi. Itu akan mendorong setiap perusahaan memvaksin pekerjanya. Perusahaan non-esensial bisa beroperasi 50 persen, tapi harus divaksin juga. Jadi roda ekonomi tetap berjalan.

Banyak pihak mengkritik pemerintah karena berbagai kebijakan penanganan pandemi yang dianggap terlalu pro-ekonomi ketimbang mempertimbangkan kesehatan. Tanggapan Anda?

Saya selalu melihat ini triangular, antara kesehatan di atas, sebelah kiri ekonomi, sebelah kanan sosial. Setiap kebijakan harus melihat segitiga ini. Sekarang bayangkan betapa banyaknya saudara kita yang hidupnya tergantung pendapatan harian. Mereka enggak punya tabungan. Sorry to say, kalau orang-orang di kota atau kalangan menengah-atas lebih gampang bilang, "Sudahlah, kesehatan dulu, kita tutup saja. Ekonomi urusannya belakangan." Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lebih banyak perlu makan? Semua memerlukan uang. Karena itu, jangan dilihat ini sebagai pro-pengusaha, pro-bisnis, atau pro-ekonomi, tapi lihat sebagai pro-sosial karena ujung-ujungnya adalah saudara-saudara kita bisa makan. Jadi perspektif pemikirannya harus berubah. Sama halnya ketika ngomong Undang-Undang Cipta Kerja.

Bukankah Undang-Undang Cipta Kerja memang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha?

Kalau dibilang pro-pengusaha, yes, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu ujung-ujungnya untuk membawa uang masuk, investasi. Itu yang pertama. Ease of doing business supaya kita bisa berkompetisi dengan negara lain. Kedua, undang-undang itu pro-pengusaha karena bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih mudah sehingga pengusaha bertambah banyak. Ujung-ujungnya menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Jangan selalu dipikir bahwa pengusaha itu selalu pengusaha besar. Ada pengusaha menengah, kecil.

Apakah insentif atau kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk mendorong kegiatan dunia usaha sudah mencukupi?

Soal kebijakan, kalau ditanya is it good enough, manusia ini, apalagi pengusaha, enggak pernah good enough. Kalau dibilang kurang, ya kurang. Tapi saya selalu menghindari saling menyalahkan antara dunia usaha dan pemerintah. Bukannya saya pro-pemerintah atau presiden. Tapi ngapain sih kita ribut? Yang penting diskusi. Negara ini sedang sibuk, sedang susah. Setiap pemerintah di seluruh dunia bingung saat ini. Kalau kurang duit, semua juga bingung, memang berapa banyak dompet bisa disiapkan untuk itu.

Dengan keterbatasan pemerintah, bagaimana solusi untuk membantu dunia usaha?

Dalam keadaan biasa, kami melihat satu-dua industri yang problematis. Lalu kami teropong di situ, kami memberikan solusi untuk industri tersebut. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah setiap industri mengalami persoalan. Di daerah juga begitu. Ini tidak pernah terjadi. Pada 1998, semua usaha terhenti sekaligus. Tapi waktu itu UMKM masih berjalan. Kalau sekarang semuanya terkena dampak. Kami sedang memikirkan satu per satu insentif yang diperlukan. Saya juga bukan Superman. Makanya dalam kepengurusan sekarang saya bilang bahwa saya ingin mirror to the government. Kadin menjadi cerminan pemerintah.

MOHAMMAD ARSJAD RASJID P. MANGKUNINGRAT

• Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 16 Maret 1970 • Pendidikan: Computer Engineering di University of Southern California, Amerika Serikat (1990); Bachelor of Science in Business Administration di Pepperdine University, California (1993) • Karier: Direktur Utama dan CEO Grup PT Indika Energy Tbk (2005-2013), Komisaris PT Petrosea Tbk (2013-2015), Komisaris Utama PT Petrosea Tbk (2015-2016), Komisaris Utama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2010-2017), Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak Juni 2020), Komisaris Utama PT Indika Multi Properti (sejak Oktober 2019), Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering (sejak April 2021), Komisaris PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), Komisaris PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), Komisaris PT Net Mediatama Televisi (2014-2020), Komisaris Kideco (sejak Februari 2017), Komisaris PT Indika Infrastruktur Energi (sejak Desember 2016), Komisaris PT Rukun Raharja Tbk (sejak Juni 2014), Ketua Indika Foundation (sejak Februari 2017), Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (sejak April 2016) • Organisasi: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional (2017-2021), Ketua Umum Kadin Indonesia (sejak Juli 2021)

Mengapa?

Kalau bicara tentang organisasi pengusaha, hanya Kadin yang lahir atas dasar undang-undang. Apindo, Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), dan lain-lain menjadi bagian dari kami. Untuk bermitra dengan pemerintah, struktur organisasi kami pun harus mencerminkan pemerintah supaya ada man-to-man marking. Jika pemerintah ada menko (menteri koordinator), saya juga punya "menko". Kalau pemerintah ada menteri, saya juga ada "menteri".

Berarti Anda memposisikan diri layaknya presiden di Kadin Indonesia?

Bukan begitu. Kalau ini konteksnya struktur organisasi Kadin. Persoalannya memang pelik sekali. Tidak ada kekhususan dari saya karena saya hanya manusia biasa.

Anda kerap terlihat mendampingi Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Benarkah Anda memiliki kedekatan dengan Istana bahkan sejak sebelum terpilih sebagai Ketua Umum Kadin?

Orang-orang terkadang berspekulasi terlalu banyak. Kalau dibilang saya orang yang disayang Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi sayang kepada rakyat Indonesia. Kita ini kan salah satu rakyat Indonesia. Boleh dibilang kita dicintai oleh Pak Jokowi, he-he-he….

Para pendahulu Anda menjadi bagian dari pemerintah, menjadi menteri atau duta besar. Bagaimana dengan Anda?
Yang saya pikirkan per hari ini adalah fokus di Kadin. Saya masuk ke Kadin pun karena pernah kena Covid-19 pada Desember tahun lalu. Dalam proses itulah saya menyadari mungkin salah satu cara melayani adalah masuk menjadi Ketua Umum Kadin. Menjadi Ketua Umum Kadin ujung-ujungnya bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya enggak pernah mikirin mau jadi menteri. Kalau bercita-cita ingin jadi temannya menteri, temannya gubernur, boleh, lah, he-he-he….