Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Wawancara
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam:

Berita Tempo Plus

Niat Menyejahterakan Saja Tidak Cukup  

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam menyoroti komitmen pemerintah Presiden Jokowi Widodo dalam penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada Presiden Jokowi karena ia dianggap tidak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya ada sebelas kasus HAM berat yang menunggu disidangkan. Salah satunya tragedi Paniai berdarah yang terjadi pada periode pertama kekuasaan Jokowi. Namun Kejaksaan Agung tidak pernah menaikkan status kasus itu ke penyidikan. Pemerintah Jokowi juga dihadapkan pada maraknya konflik agraria karena program pembangunan infrastruktur. Komnas HAM juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.

19 Desember 2020 | 00.00 WIB

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 17 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 17 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Ringkasan Berita

  • Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak serius menyelesaikan 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

  • Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi yang banyak memicu konflik agraria dan pelanggaran hak-hak sipil.

  • Choirul Anam mendesak Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, dan tragedi Paniai.

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia kembali memberikan ponten merah kepada Presiden Joko Widodo atas komitmennya dalam menegakkan hak asasi manusia. Alih-alih menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua justru diwarnai pelanggaran hak-hak sipil akibat pembangunan infrastruktur. “Jokowi harus hati-hati agar tidak menjadi bagian dari lingkaran perampasan kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin, 7 Desember lalu.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Mahardika Satria Hadi

Menjadi wartawan Tempo sejak 2010. Kini redaktur untuk rubrik wawancara dan pokok tokoh di majalah Tempo. Sebelumnya, redaktur di Desk Internasional dan pernah meliput pertempuran antara tentara Filipina dan militan pro-ISIS di Marawi, Mindanao. Lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus