17 Pedagang Mengadu

TUJUH belas pedagang Kota Solok, dengan menggunakan bis carteran, mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Barat di Padang. Sebanyak 17 kedai meliputi tanah seluas 600 M2 milik mereka di Pasar Solok katanya dibongkar paksa petugas kotamadya. Gubernur Azwar Anas tidak ada di tempat. Tapi Asisten I Sekwilda drs Mawardi mengatakan kepada mereka supaya sabar. Sabtu 25 Nopember memang ada keributan di Solok. Petugas pasar disertai Hansip dan Polisi berusaha membongkar 17 petak yang disebut sebagai milik 17 pedagang tadi. Ini sehubungan dengan rencana peremajaan pasar yang bersangkutan dengan dana Inpres sebesar Rp 50 juta. Menurut Walikota Solok, Alimin Sinapa rencana peremajaan pasar tersebut sudah dimusyawarahkan dengan pedagang setempat. Semua pedagang setuju. Lukmanulhakim, seorang di antara 17 pedagang yang mengadu ke kantor gubernur tidak membantah adanya musyawarah tadi. Tapi katanya yang memberikan persetujuan adalah para pedagang penyewa kedai. Akan halnya ke-17 orang tadi berstatus lain. Mereka ini pemilik. "Jika ada yang punya bukti sah bahwa mereka pemilik, bisa kita bicarakan," Alimin Sinapa menanggapi. Kendati begitu ia mengakui, di antara ke-17 pedagang itu memang ada yang bukan penyewa. Tapi, "tempat penampungan sudah disediakan. Ganti rugi pun diberikan, mau apa lagi?" tambahnya. Tak Memuaskan Tempat penampungan memang disediakan di belakang pasar di Jalan Bundo Kandung. Dan ganti rugi ditetapkan antara Rp 3000 sampai Rp 3500 per-MÿFD. Tapi "tempat penampungan itu sempit dan WC serta air tidak memuaskan," ucap Zuraida seorang pedagang yang lain. Dan, yang lebih penting, "ganti rugi itu tidak memadai," kata para pedagang pada umumnya. Kesepakatan rupanya tidak tercapai. Lebih-lebih karena di antara ke-17 pedagang itu sendiri ada yang mengakui bahwa mereka memang tidak berjualan di Pasar Solok. Melainkan di pasar lain di kota yang sama. Akan halnya petak yang dikatakan sebagai miliknya di Pasar Solok disewakan kepada pedagang lain. Pedagang penyewa inilah agaknya yang memberikan persetujuan bagi rencana walikota. Maka Sabtu 25 Nopember itu, setelah sebagian besar petak tempat berjualan pedagang penyewa di Pasar Solok sudah dibongkar sebelumnya tanpa ada persoalan, walikota mencoba bertindak keras. Enam di antara 17 petak yang masih dipertahankan Lukmanulhakim dan kawan-kawannya berhasil dibuka atapnya hari itu juga. Tapi setelah pedagang yang bersangkutan mengadu ke kantor gubernur, Asisten I Sekwilda Sumbar menasehatkan walikota untuk tidak melanjutkan pembongkaran selanjutnya. Sambil menunggu keputusan gubernur.