5 Fakta Larangan Kantong Plastik di DKI Jakarta

2. Sempat Terlunta-Lunta

Sepanjang pembahasan, draf aturan ini berkali-kali mundur. Setelah sempat diserahkan drafnya oleh Isnawa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018, Pergub tak serta merta diteken. Pada 2019 Anies kemudian menunda karena ingin mengkaji detail poin-poin dalam draf tersebut.

Saat itu, Anies Baswedan menyebut Pergub berisi pembatasan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, regulasi tersebut juga dibuat agar dapat mendorong pengusaha mencari kantong alternatif, seperti contohnya barang daur ulang. Pembahasannya pun berlangsung sepanjang tahun.

Pergub baru resmi diundangkan pada 31 Desember 2019 dan diterbitkan pada 7 Januari 2020. Pergub Nomor 142 Tahun 2019 ini berisi tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

3. Resmi Berlaku 1 Juli 2020

Meski diterbitkan pada awal 2020 namun aturan ini baru resmi diterapkan pada Rabu, 1 Juli 2020. Aturan ini memang tertulis berlaku setelah 6 bulan sejak diundangkan. Selama masa itu, aturan-aturan dalam Pergub disosialisasikan kepada pedagang dan pengusaha.

4. Sanksi Terberat Cabut Izin Usaha

Ada beberapa tahapan sanksi yang diatur dalam Pergub bagi para pelanggar. Sanksi pertama yang diberikan jika pelaku usaha tidak mematuhi regulasi ini adalah teguran tertulis. Teguran tertulis bakal diberikan sebanyak tiga kali.

Teguran pertama diberikan selama 14x24 jam, teguran kedua 7x24 jam dan teguran ketiga 3x24 jam. "Jika tidak mematuhi setelah teguran ketiga, sanksi selanjutnya adalah uang paksa," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, Selasa, 7 Januari 2020.

Setelah teguran tertulis ketiga dipatuhi, kata dia, pelaku usaha bakal dikenakan uang paksa secara bertahap mulai dari Rp 5 juta. Sanksi uang paksa dinaikkan Rp 5 juta setiap pekan hingga mencapai Rp 25 juta. "Kalau masih tidak mematuhi juga maka bisa dilakukan pembekuan izin usaha," tutur dia.

Pembekuan izin akibat membandel stop kantong plastik sekali pakai diberikan jika setelah pemberian sanksi administrasi uang paksa selama lima pekan tidak dipatuhi. Jika pelaku usaha tidak membayar uang paksa maka sanksi berikutnya adalah pencabutan izin usaha.

5. Banjir Akibat Sampah Plastik Bukan Jadi Alasan Utama

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai bukan karena menumpuknya sampah plastik dan menyebabkan banjir. Regulasi dibuat karena menyadari perubahan lingkungan.

"Ini bukan antisipasi, tapi bagian dari kita menyadari perubahan lingkungan yang luar biasa dan salah satu kontributornya adalah plastik," kata Anies di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 7 Januari 2020.

Ia mengatakan tidak semua plastik bermasalah karena beberapa di antaranya masih bisa diolah, seperti alat-alat kedokteran berbasis plastik di rumah sakit yang masih dapat diolah.

IMAM HAMDI | LANI DIANA | YUSUF MANURUNG