5000 turun ke jalan

KEADILAN -- itu yang dituntut 5000 karyawan rumah judi di Jakarta pada Menteri Nakertrans Prof. Harun Zain. Jumat pagi pekan lalu sekitar pukul 8 kelompok-kelompok karyawan berkumpul di Kantor SB Pariwisata di Jalan Mangunsarkoro. Pada waktu yang sama Sekretaris Umum SB Pariwisata, Djoko Daulat, tengah mengadakan pembicaraan dengan Menteri. Tapi dua jam kemudian, sebelum pembicaraan selesai, Sebagian karyawan bergerak ke Balaikota. Selebihnya langsung ke Departemen Nakertrans. Yang gagal bertemu Wagub Sardjono Soeprapto, segera bergabung dengan rekan-rekan mereka yang sudah bergerombol di sekitar Gedung Departemen Nakertrans, di sepanjang tapi Jalan Wahid Hasyim dan Agus Salim. Lalu-lintas di situ macet. Pasukan kecaman dengan kendaraan lapis baja mengawal daerah yang tiba-tiba rawan itu -- meskipun tidak terjadi apa-apa. Humas Nakertrans, Subagyo, menyatakan Menteri bersedia menampung persoalan karyawan rumah judi yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut. SB Pariwisata diminta memberikan laporan tertulis tentang jumlah buruh yang terkena PHK, tuntutan pesangon dan segala sesuatu yang menyangkut kedua hal tersebut. Laporan harus diampaikan kepada Menteri awal minggu ini juga. Bisa dimaklumi, jika sejak Jumat siang sampai Sabtu sore pekan lalu, ribuan karyawan memenuhi kantor dan halaman SB Pariwisata. Silih berganti mereka mencatatkan nama, jabatan, masa kerja dan penghasilan (uang amplop, uang makan, premi hadir). Juga dicantumkan kategori pesangon sesuai dengan yang mereka tuntut. Jumlah pesangon itu dikaitkan dengan jabatan masing-masing playing atau nonplaying Untuk kategori pertama, pesangon minimal sebesar dua kali upah menurut PMP (Peraturan Menteri Perburuhan no. 9 tahun 1964). Golongan kedua, pesangon minimal empat kali upah menurut PMP yang sama. Jelas pesangon yang dituntut dua kali lebih tinggi dari pesangon yang disarankan Pemerintah DKI. Saran itu termaktub dalam surat (17 Maret) Wagub Sardjono Soeprapto kepada NIAC dan PIX. Saran seperti itu, oleh pihak karyawan dianggap merugikan. Wagub Sardjono, dalam suatu keterangannya menyatakan, jauh sebelum pemutusan hubungan kerja ditangani SB Pariwisata, karyawan sudah meminta pesangon yang hanya dua kali upah, sesuai dengan saran DKI. Tapi apa kata Wahid? "Sejak adanya surat itu, kami sudah tidak ada urusan lagi dengan Wagub. Karena dia kami anggap sepihak dan tidak mampu berbuat adil." Lebih lanjut dikatakannya, ricuh soal pesangon bermula dari pertemuan terakhir antara Tim P3HK, yang diketuai Djoko Daulat dengan Koordinator Kasino, Subardja Prawata. Dalam pertemuan yang berlangsung 8 Maret itu pihak Koordinator Kasino menyatakan bahwa pesangon didasarkan pada peraturan perusahaan. Jadi bukan berdasarkan peraturan pemerintah. Wahid kemudian mengungkapkan, sehari sebelum keluarnya surat Wagub, pihak Tim P3HK sempat berdialog dengan seorang penghubung yang tidak lain adalah utusan khusus Yan Darmadi, pemilik NIAC. Pembicaraan itu, menurut Wahid, membersitkan titik-titik terang ke arah penyelesaian seperti yang dikehendaki pihak karyawan. Tapi ternyata yang muncul surat Wagub yang sangat mereka sesalkan itu. Apakah karyawan tetap yakin tuntutan dapat terpenuhi? "Saya optimistis," sahut Wahid. Kalau tidak? "Ini soal perut . . ." Ditambahkannya, aksi Jumat lalu itu hanya warming up sifatnya. Kelanjutannya, mereka menunggu komando Djoko Daulat. Dalam pada itu Susanto Ismadi SH dari P4 Pusat seolah mengisyaratkan penyelesaian soal pesangon tidak akan berlarut-larut. "Kalau Pak Menteri sudah bersedia menampung, tentu penyelesaiannya tidak makan waktu terlalu lama," katanya. Hal itu, katanya sangat tergantung pada SB Pariwisata. "Kalau serikat buruh serius memperjuangkan nasib karyawan, kemungkinan besar tuntutan itu terpenuhi." Dan tak usah pula khawatir ada tekanan-tekanan yang mungkin mempengaruhi keputusan P4 Pusat. Susanto tegas menyatakan "Tidak ada tekanan -- tidak pernah ada." Begitu Susanto memberi harapan kepada 6.430 karyawan dari 13 rumah judi di Jakarta yang tak lama lagi akan kehilangan pekerjaan.