Ahli Kritik Pencitraan dalam Penyaluran Bantuan

Royani mengatakan Kementerian Sosial telah menyiapkan kemasan paket bantuan sosial bahan pokok yang akan dibagikan Presiden Joko Widodo kepada warga. Ia mengatakan lembaganya sudah menyediakan sebanyak 9,9 juta kemasan bantuan sosial.

Dalam bantuan bahan pokok, kata dia, pemerintah menargetkan pembagian kepada 1,8 juta warga di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengatakan pembagian bahan pokok dari Presiden belum dilaksanakan di kawasan penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. "Kementerian masih menunggu data calon penerima dari bupati dan wali kota," kata Royani.

Kementerian Sosial menargetkan sekitar 570 ribu warga Bogor, Tangerang, dan Bekasi menerima paket sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga selama tiga bulan. Penyaluran, kata dia, diserahkan kepada PT Pos Indonesia dan perusahaan penyedia aplikasi ojek daring, Gojek dan Grab. Ketiga badan usaha ini membagikan paket bantuan setiap dua pekan sekali, dengan nilai bantuan Rp 300 ribu dalam sekali angkut.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazarudin, mengatakan kerja sama pemerintah dengan korporasi logistik bertujuan untuk mengurangi risiko kerumunan. Nantinya, PT Pos Indonesia mengambil bahan pokok dari penyedia rekanan pemerintah. Adapun pengantaran bantuan dilaksanakan PT Pos bersama dengan Grab dan Gojek langsung ke alamat yang dituju. "Metode seperti ini efektif, mengurangi kerumunan," kata Pepen.

Selain metode dari rumah ke rumah, pemerintah juga menyalurkan bahan pokok ke titik penyediaan yang terdapat di rukun tetangga/rukun warga daerah setempat. Berdasarkan prosedur standar pengantaran bansos Kementerian Sosial, penerima dapat mengambil bantuan di lokasi tersebut. Setiap penerima manfaat diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk dan difoto sebagai bukti sah penyaluran. Adapun jika penerima tak sesuai, bansos akan dikembalikan ke dinas sosial setempat dengan surat alih kuasa resmi.

Pepen mengatakan model penyaluran tersebut membutuhkan pendataan yang valid. Kementerian akan melakukan verifikasi alamat terlebih dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pepen mengatakan data tersebut bersumber dari pemerintah daerah. "Kami menerima asupan data dari daerah, yang berhak memverifikasi lebih teliti dan memperbaruinya tetap di daerah," katanya.

Selain bantuan sembako, Presiden membagikan bantuan uang tunai kepada 9 juta keluarga di 33 provinsi. Jumlah ini, menurut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa, juga mencakup warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Warga yang mendapat bantuan harus tercatat dalam DTKS, dan bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Prakerja. Data penerima diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Asep mengatakan bantuan diberikan senilai Rp 600 ribu per bulan selama April-Juni. "Proses penyaluran bekerja sama dengan beberapa mitra, yaitu PT Pos Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, dengan dukungan pemerintah daerah," kata dia. MAHFUZULLAH A. MURTADHO (BOGOR) | ANDI IBNU | ROBBY IRFANY

Ahli Kritik Pencitraan dalam Penyaluran Bantuan