Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik dari berbagai kalangan. Sorotan utamanya adalah pasal yang melarang tayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Larangan ini bisa mengancam kebebasan pers. Sementara itu, keterlibatan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam menangani sengketa pers tumpang-tindih dengan wewenang Dewan Pers.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
