Ancaman Banjir Rob dan Dinamika Proyek Giant Sea Wall di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Banjir rob masih menjadi ancaman besar di wilayah pesisir utara DKI Jakarta. Pada 2030, 50 persen wilayah Jakarta Utara diprediksi berada di bawah permukaan air laut ketika pasang air laut. Mengatasi hal itu, Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan pembangunan tanggul laut raksasa atau proyek Jakarta Giant Sea Wall (JGSW).

Baca : DKI Bangun Ruang Ketiga di Kawasan Tanggul Pantai NCICD Kalibaru: Ada Taman Hingga Destinasi Wisata

JGSW merupakan bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mulanya proyek ini digagas oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan sudah dilakukan groundbreaking saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Kaji Ulang lalu Dilanjutkan

Master plan JGSW mulai dibuat pada Januari 2013, sebagai kelanjutan dari proyek Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS). Pembangunan tanggul pertama pun mulai dikerjakan sejak 2014 sepanjang 4,5 kilometer di Muara Kamal, Pluit, dan Kalibaru. 

Namun, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta untuk dikaji ulang selama dua tahun terkait keseluruhan rencana proyek NCICD. Kerja sama dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah DKI Jakarta, serta Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda selaku konsultan. 

Berdasarkan hasil studi kelayakan program NCICD oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek JSW atau NCICD secara keseluruhan diperkirakan selesai hingga tahun 2030. Total anggaran diestimasikan mencapai Rp 400 sampai 500 triliun. 

Adapun master plan NCICD juga telah dikaji ulang oleh Bappenas pada 2016. Rencana awal proyek NCICD terbagi dalam tiga tahap, yakni Tahap A meliputi perbaikan tanggul pesisir, Tahap B berupa pembangunan tanggul laut, dan Tahap C meliputi pengembangan sisi tim  ur Teluk Jakarta. 

Pada 2019 sudah diteken kesepakatan itu dengan pihak asing untuk memuluskan proyek anti banjir di masa depan ini, oleh Kementerian PUPR dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).