Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bukan solusi tepat untuk mengatasi polusi udara Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para aparatur sipil negara (ASN) mulai September mendatang untuk mengurangi polusi udara. Sistem kerja hibrida ini memungkinkan ASN DKI bekerja, baik secara WFH maupun WFO (work from office).
Bukan solusi tepat
Trubus menilai penerapan WFH bukanlah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. "Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH," kata Trubus, seperti dikutip dari Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia memberi contoh adanya imbauan penerapan WFH bagi para pekerja pada 5-7 September 2023 bertepatan dengan KTT Ke-43 ASEAN. Menurutnya, seolah WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung menyembuhkan suatu masalah.
Penerapan WFH ini jangan sekadar wacana tetapi harus dievaluasi dan berkesinambungan. Kalau ingin melaksanakan WFH pemerintah perlu juga merangkul semua pihak, termasuk swasta, dengan memberikan kompensasi maupun konsekuensi jika ada pelanggaran.
Saran pengamat
Ia menuturkan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengoptimalkan uji emisi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Menurutnya, uji emisi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sampai sekarang.
"Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” ujarnya.
Meski demikian, ia memahami pergub tersebut belum bisa secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai uji emisi.
"Ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu, ini tergantung cuaca juga sehingga orang berpikir itu sesuatu yang tidak harus dilaksanakan," tuturnya.
ASN DKI bakal WFH bulan depan
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan sistem kerja hibrida, yakni WFH dan WFO, terhadap para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan.
Selanjutnya: Heru Budi mengatakan sistem hibrida ini…
Heru Budi mengatakan sistem hibrida ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat terbatas tentang buruknya kualitas udara Jakarta di Istana Negara, Senin, 14 Agustus 2023.
"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru usai rapat di Istana.
Heru menjelaskan pegawai OPD yang bersentuhan dengan layanan masyarakat tentunya harus bekerja di kantor.
Sementara itu, OPD yang tidak berkaitan dengan pelayanan, seperti bagian perencanaan dan lainnya dapat WFH.
Heru menegaskan bahwa sistem kerja ini wajib diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Di Pemda sifatnya wajib," katanya.
Namun, Heru Budi berharap kementerian atau lembaga pemerintah lain juga bisa menerapkan sistem kerja hibrida, begitu juga dengan perusahaan swasta.
Sebelumnya, pembicaraan dengan perusahaan swasta sudah dilakukan.
Heru pun mempersilakan jika perusahaan swasta menerapkan sistem kerja WFO-WFH sebesar 50 persen-50 persen.
"Sebagian katanya, sudah ada yang jalan, sebagian karena bentuk usaha yang tidak bisa, ya silahkan, kembali ke mereka," kata dia.
Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini," kata Jokowi.
Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah pejabat guna membahas kualitas udara di Jabodetabek yang terus memburuk selama sepekan terakhir dan tidak baik untuk kesehatan.
M JULNIS FIRMANSYAH |ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
