Badan Pangan Bansos Jokowi

Perbesar

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat wawancara dengan Tempo di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, 19 Januari 2024. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Bantuan sosial mengucur menjelang pemilihan umum.
Kepala Badan Pangan menjelaskan distribusi bansos di masa pemilu.

RENCANA Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 menuai polemik. Bansos itu ditengarai digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran pun ramai-ramai menyatakan bansos itu sebagai pemberian Jokowi.

Berbagai kejanggalan muncul dalam bansos yang disalurkan Badan Pangan Nasional itu. Misalnya proses pembahasan dan penyalurannya tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepada wartawan Tempo, Hussein Abri Dongoran dan Francisca Christy Rosana, di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, 19 Januari 2024, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan soal tudingan politisasi bansos.

Banyak pihak menilai bansos yang disalurkan oleh pemerintah bermotif politis karena diadakan menjelang pemilu. Apa tanggapan Anda?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari tahun lalu, sejak Maret, April, hingga Mei, bantuan pangan sudah ada. Jadi bukan karena ada pemilihan umum lalu bantuan cair. Saya heran kenapa bantuan dikaitkan dengan pemilu.

Ada atribut politik dalam pemberian bantuan sosial yang dihadiri oleh Presiden Jokowi di beberapa tempat. Misalnya di Banten...

Saya hampir selalu mendampingi kunjungan Presiden dan saya memiliki dokumentasinya. Saya pastikan tidak ada atribut itu karena memang tak ada kepentingannya.

Penyaluran bantuan pangan tidak melalui Kementerian Sosial. Sejumlah pihak menduga ada motif politik di balik perubahan ini. Bagaimana penjelasan Anda?

Sejak pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional pada 2021, sebagian kewenangan diberikan kepada kami. Tugas kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 dan peraturan presiden (Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021), yaitu menyiapkan produk pangan, menugasi Bulog melakukan pengadaan, serta mendistribusikan bantuan pangan ke masyarakat. Data yang kami gunakan untuk bantuan pangan mengacu pada Kementerian Sosial.

Informasi yang kami terima, bantuan beras tak menggunakan data Kementerian Sosial, melainkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Mengapa?

Saya tidak tahu karena kami tidak mengurusi soal data. Data itu hanya diberikan kepada kami, ya kami jalankan.

Sejak kapan ada perubahan acuan data?

Sejak rapat terbatas pada Desember lalu untuk membahas bantuan pangan 2024. Rapat itu memutuskan semua data bantuan pangan memakai data Kementerian Koordinator PMK. Data ini sudah terverifikasi by name, by address, by picture. Namun saya meyakini ada koordinasi antara Kemenko PMK dan Kementerian Sosial. Sebab, pengumpulan data kan berjenjang dari RT, RW, hingga dinas-dinas sosial yang dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Jangan dipecah-pecah, seolah-olah bermasalah karena ada kepentingan politik. Bantuan ini untuk kepentingan masyarakat yang menjadi urusan negara.

⁠Dugaan politisasi bantuan menguat setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat berterima kasih kepada Presiden karena telah memberikan bansos. Lalu diikuti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Apa penjelasan Anda?

Jangan menggeneralisasi masalah. Saya melakukan ini secara profesional. Kalau ada satu-dua kasus, jangan di-fait accompli ke saya.

Mereka ketua umum partai yang berkoalisi untuk membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka....

Di negara ini ada Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Golkar. Bukan hanya menteri, saya juga mengundang Komisi IV DPR dari semua partai untuk ikut menyalurkan bantuan, tapi tidak boleh ada atribut politik. Kami mengundang mereka untuk melakukan fungsi pengawasan.

Bagaimana mencegah agar bantuan pangan tidak dipolitisasi?

Beras bantuan pangan kan ada capnya Badan Pangan Nasional. Kalau kami bawa karung lalu tidak ada capnya, apakah kelihatan kalau itu bantuan dari Badan Pangan? Kan, itu salah satu caranya. Anda bisa percaya saya. Masak, saya menggadaikan reputasi saya?