Dalih Ormas Mengayomi Masyarakat

Penindakan pos organisasi massa ini merupakan buntut dari bentrokan Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rempug (FBR) di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, bulan lalu. Disusul pernyataan Presiden Joko Widodo agar kepolisian mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dengan tidak sowan ke kantor organisasi kemasyarakatan.

Akhirnya, pos Pemuda Pancasila Jatipadang tidak dihancurkan. Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta hanya mengubah warna dindingnya dari loreng oranye-hitam menjadi warna putih. Musta'in tetap menganggap tindakan petugas tersebut tak beralasan. Dia mengklaim Pemuda Pancasila kerap membantu warga Pasar Minggu, terutama masyarakat kelas bawah. Dari pembagian bahan pokok dan daging kurban, penyemprotan disinfektan pada masa pandemi Covid-19, hingga penampungan pedagang.

Musta'in juga tak memungkiri bahwa organisasi kepemudaan itu terlibat bisnis penjagaan lahan. Biasanya permintaan itu datang dari pihak yang sedang bersengketa. Tugas Pemuda Pancasila adalah mengamankan area lahan sampai ada putusan pengadilan yang tetap ihwal hak milik yang sah. "Tapi kami dicap menguasai lahan."

Agung, 50 tahun, pedagang kelontong di Pasar Minggu, mengaku tak mempersoalkan keberadaan organisasi Pemuda Pancasila. Dia menyebutkan organisasi itu justru membantunya mendapat lapak di tepi luar rel Stasiun Pasar Minggu. "Saya berdagang di sini sudah hampir 30 tahun," kata dia.

Pemuda Pancasila merupakan organisasi paramiliter yang didirikan Abdul Haris Nasution, Ahmad Sukarno Hadi Jaya, dan beberapa jenderal TNI Angkatan Darat pada 28 Oktober 1959. Awalnya, organisasi ini bernama Pemuda Patriot yang merupakan onderbouw Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bentukan Jenderal A.H. Nasution. Gerakan ini bertujuan mengimbangi Pemuda Rakyat bentukan Partai Komunis Indonesia.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Wijayanto, menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang terlibat dalam aksi kekerasan. Padahal seharusnya mereka tak punya hak melakukan tindakan tersebut karena bukan bagian dari penegak hukum. "Persoalan ini tidak bisa dipisahkan sejarahnya dengan pembentukan negara kolonial Hindia Belanda," ucap dia.

Pemerintah Belanda membentuk pasukan paramiliter untuk memaksa orang pribumi tunduk. Ketika Indonesia merdeka, praktik ini dilanggengkan oleh pemerintah dan kelompok militer. Warisan kekerasan melalui organisasi kemasyarakatan itu bertahan melewati Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi saat ini.

Menurut Wijayanto, hari ini organisasi-organisasi tersebut dimanfaatkan sebagai alat politik, termasuk dalam pengerahan massa ketika terjadi pemilihan politik elektoral. Ormas juga dibiarkan terlibat dalam bisnis keamanan, yakni menjaga dan menguasai lahan berkonflik. "Publik sebenarnya tidak membutuhkan tindak premanisme oleh aktor non-negara yang selama ini dilakukan ormas."

Massa dari Forum Betawi Rempug (FBR) bentrok dengan polisi saat unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, 12 Oktober 2011. TEMPO/Amston Probel

Peneliti dari Murdoch University, Australia, Ian Douglas Wilson, menyatakan tindak kekerasan dan premanisme yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila bakal terus langgeng karena mereka menyokong kepentingan penguasa dan pemerintah. Apalagi organisasi tersebut memiliki relasi politik dengan sejumlah pejabat yang merupakan kader Pemuda Pancasila. Akibatnya, sulit membayangkan bahwa pemerintah akan membubarkan mereka.

Berbeda terbalik, Wilson melanjutkan, dengan nasib Front Pembela Islam (FPI). Menurut penulis buku Politik Jatah Preman ini, semula FPI didirikan karena punya relasi dengan penguasa. Tindak kekerasan yang dilakukan FPI pada masa lampau mendapat impunitas karena saat itu masih dianggap berguna oleh pemerintah, misalnya untuk membungkam pengkritik. Situasi berubah ketika FPI menjadi kelompok oposisi sehingga organisasi tersebut dibubarkan dan para pemimpinnya dipenjara karena berbagai tuduhan.

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai, mengamini pandangan bahwa mereka selalu menjadi organisasi pendukung pemerintah. Dalihnya adalah mengawal Pancasila sebagai ideologi negara.

Yorrys mengklaim bahwa kader Pemuda Pancasila sebagian besar berpendidikan strata 1 hingga strata 3, bahkan profesor. Anggota ormas ini tersebar di berbagai bidang, dari pejabat, pengusaha, hingga politikus di parlemen—ada 25 kader yang duduk di DPR. "Kami ada di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua tersebut.

AVIT HIDAYAT