Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tercatat sebagai mahasiswa doktoral Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) sejak 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usai melaksanakan penelitian, Ketua Umum Partai Golkar ini akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Gedung Makara Art Center, Kampus UI, Depok, pukul 14.00 siang ini, Rabu, 16 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, membenarkan Bahlil akan menjalani sidang promosi doktor siang ini. "Beliau mengambil program doktoral by research," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.
Dengan program ini, Bahlil tak perlu berfokus mengikuti mata kuliah di dalam kelas. Ia bisa memperoleh gelar doktor dengan mengerjakan sebuan penelitian independen.
Dalam pamflet undangan yang diterima Tempo, Bahlil akan memperoleh gelar doktornya dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel – bidang yang selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun Menteri ESDM.
Disertasi itu bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”. Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi yang ia kerjakan dalam berbagai kesempatan. Dalam penelitian itu, ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.
“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004.
Karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah saat ini sedang membuat reformulasi kebijakan agar daerah menjadi objek dan subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun industri.
"Ke depan, hilirisasi itu adalah hilirisasi berkeadilan yang melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka di sekitar tambang,” kata Bahlil.
Siang ini, Bahlil akan menjalani sidang promosi doktor dengan Promotor Chandra Wijaya dan Kopromotor Teguh Dartanto dan Athor Subroto. Sedangkan Ketua Sidang akan diampu oleh Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI yang juga menekuni pembangunan berkelanjutan, I Ketut Surajaya.
Sejumlah akademisi akan bertindak selaku penguji dalam sidang terbuka ini. Mereka yakni Margaretha Hanitha, A. Hanief Saha Ghafur, Didik Junaidi Rachbini, Arif Satria, dan Kosike Mizono.
Foto 
