Banjir Jakarta Era Anies, Ahok, Jokowi, dan Sikap Ketiganya

- Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun ini sebesar Rp 500 miliar. Pemangkasan dilakukan karena defisit anggaran Pemerintah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juaini Yusuf, berujar pemerintah menganggarkan seluruhnya Rp 850 miliar untuk pembebasan waduk dan sungai. Namun yang terserap hingga November sebesar Rp 350 miliar. "Yang belum terserap dipangkas karena ada efisiensi," kata Juaini, Senin 11 November 2019.

- Banjir besar melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya pada 1 Januari 2020. Anies mengatakan bahwa titik banjir di Ibu Kota mencapai 120. Menurut dia, banjir tersebut menelan empat korban jiwa dari Jakarta serta menyebabkan lebih dari 19 ribu orang mengungsi.

Anies menyatakan bahwa antisipasi banjir di Jakarta harus dilakukan dengan pengendalian volume air dari hulu. Menurut dia, upaya normalisasi sungai yang sudah dikerjakan oleh DKI masih menyebabkan banjir. Anies mencontohnya salah satunya seperti normalisasi Kali Ciluwung di Kampung Melayu.

Proses evakuasi warga Kampung Pulo yang terjebak banjir masih berlangsung hingga Kamis pagi, 2 Januari 2020 pukul 06.00. Tempo/M Yusuf Manurung

"Ini bukti otentik, ini sudah normalisasi tapi masih ada luapan dari sungai," ujar Anies di Kampung Melayu Jakarta Timur, Rabu 1 Januari 2029.

Salah satu bentuk pengendalian di hulu menurutnya adalah dengan membangun embung dan bendungan. Tujuannya adalah untuk menahan agar air tak langsung menuju DKI Jakarta saat ada volume yang besar di hulu.

2. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Alias BTP

- Awal Februari 2015, banjir sampai ke kawasan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara. Ahok mendapat informasi tentang penyebab banjir berasal dari pemadaman listrik yang dilakukan PLN, sehingga pompa air tak bisa bekerja. Sebelumnya dia meyakini, tidak ada alasan Istana atau Monas terendam banjir.

- Februari 2016, kawasan Istana Merdeka dan jatung Jakarta terendam banjir. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Ahok meyakini banjir di Jakarta tidak akan terjadi bila tak ada sabotase, apalagi di kawasan Ring 1. Ia lantas menyodorkan bukti temuan para petugas PPSU adanya sampah bekas kulit kabel yang menumpuk di saluran air, sehingga mengganggu drainase.

Plt Gubenur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama meninjau proyek normalisasi kali Ciliwung tahap satu di Jatinegara Barat, 18 November 2014. Kunjungan Ahok tersebut untuk melihat kesiapan dalam menghadapi musim hujan dan bencana banjir. TEMPO/Dasril Roszandi

- April 2016, Ahok berkeliling ke Pintu Air Cipinang, Malaka, Kali Cipinang Indah, Kanal Banjir Timur, dan Jalan Cipinang Muara I. Dia mengatakan, tujuan inspeksi untuk mencari tahu alasan tetap terjadinya banjir di daerah yang seharusnya sudah bebas banjir.

Ahok juga meluapkan emosi pada anak buahnya lantaran kerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai tak sesuai harapan. Mulai dari Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, Wali kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan jajaran BPBD DKI Jakarta.

3. Joko Widodo

- Banjir melanda Jakarta pada 22 Desember 2012 atau dua bulan setelah Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah ruas jalan utama Ibu Kota seperti Sudirman-Thamrin dan daerah Grogol terendam air.

Jokowi mengatakan bahwa gorong-gorong yang sudah tak memadai menjadi penyebabnya. Untuk itu, menurut dia, pengerukan harus dilakukan untuk menormalkan fungsi gorong-gorong. “Hujan deras sebentar saja air sudah menggenang,” kata Jokowi, Desember 2012.

- Jokowi menyiapkan dana tanggap darurat sebesar Rp 5 triliun yang diambil dari sisa uang Pemerintah DKI tahun 2012. Rencananya, dana itu digunakan untuk mengatasi banjir secara bertahap, seperti pembuatan sumur resapan dan pengerukan sungai.

- Jokowi mencanangkan pembuatan The Stormwater Management and Road Tunnel (SMART Tunnel) alias gorong-gorong raksasa. Jokowi waktu itu menjelaskan program tersebut sudah memiliki cetak biru, tapi membutuhkan terobosan.

“Kalau terus-terusan bertumpu pada cetak biru dan tidak ada terobosan, sampai kapan mau menunggu dan terus kebanjiran?” katanya kepada wartawan saat memeriksa gorong-gorong di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Desember 2012.

Jokowi turun dari perahu karet dan menaiki pagar tangga untuk meninjau pengungsi di sebuah sekolah di Kebon Baru, Tebet, Jakarta, (22/1). Kebon Baru banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Ciliwung di kawasan tersebut. TEMPO/Amston Probel

- Pada Januari 2013, Ibu Kota kembali dilanda banjir yang lebih besar dari tahun 2012. Banjir terjadi di hari ke-93 Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta. Jokowi pun mengadakan pertemuan dengan Boediono, yang kala itu menjabat wakil presiden, untuk meminta bantuan pusat mengatasi banjir Jakarta.

- Banjir semakin besar ketika tanggul Latuharhary jebol dan menerjang daerah Thamrin dan Bundaran HI. Sedangkan di Pluit, pompa air sudah terendam dan tidak berfungsi.

Waktu itu, 17 Januari 2013, Jokowi langsung mengadakan rapat darurat soal banjir Jakarta yang dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta. Rapat memutuskan status tanggap darurat.