Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur Disalurkan Berjenjang

Perbesar

Warga mengungsi ke tenda yang didirikan di depan rumahnya pasca gempa di Desa Sarabad, Cugenang, Kabupaten Cianjur, 24 November 2022. TEMPO/Amston Probel

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DENGAN tergopoh-gopoh, Irsyad Durahman berlari ke tenda pengungsi korban gempa Cianjur yang berada di Kampung Cibeureum Kaler, Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang, kemarin siang. Sambil mengatur napasnya yang terengah-engah, pria berusia 43 tahun itu mengabarkan bahwa ada mobil relawan yang datang untuk mengantar tenda dan selimut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tanpa dikomando lagi, belasan pengungsi langsung berhamburan mendekati mobil yang baru datang itu. "Setelah empat hari, akhirnya kami punya tenda yang lebih layak dan ada selimut," kata Irsyad ketika ditemui di posko Kecamatan Cugenang, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah lindu memporak-porandakan Cianjur pada Senin lalu, warga Kampung Cibeureum Kaler hanya bisa berlindung di tenda darurat seadanya. Pemerintah memang sudah memberikan bantuan, tapi sejauh ini baru sebatas makanan. Padahal mereka juga membutuhkan tenda untuk tempat berteduh. Apalagi di kampung itu banyak anak-anak dan balita. "Yang dewasa sudah ada yang sakit-sakitan," ujar Irsyad. "Mungkin karena kedinginan karena dari kemarin hujan terus."

Menurut Irsyad, mereka sejak awal sebenarnya sudah meminta tenda dan selimut agar bisa bertahan dari udara dingin. Namun permintaan itu tidak bisa langsung dipenuhi. Sebab, pemerintah membuat aturan bahwa permintaan bantuan harus melalui kantor kepala desa. Dari kantor desa, surat permohonan itu akan diteruskan ke posko bantuan di kantor kecamatan. "Alasannya agar pendistribusian bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran," ujar dia.

Ketua Rukun Warga 03 Cibereum, Hasan Maulana, mengatakan bantuan yang diminta pengungsi memang tidak bisa langsung dipenuhi. Pemerintah membutuhkan waktu untuk pendistribusian bantuan karena dilakukan secara berjenjang dari posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur—berada di pendopo kantor Bupati Cianjur—hingga ke kantor desa. "Jadi, membutuhkan waktu sehingga harus bersabar karena kecamatan juga menunggu distribusi bantuan dari kabupaten," ucapnya.

Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Andrie Setiawan, mengatakan tidak semua posko bantuan menerapkan mekanisme penyertaan surat keterangan dari kantor desa. Mekanisme surat keterangan diterapkan di beberapa posko untuk memastikan pendistribusian bantuan tepat sasaran. "Jadi, harap dimaklumi," ucapnya.

Paket logistik bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur di kantor Gubernur Banten, Serang, 22 November 2022. ANTARA/Asep Fathulrahman

Pendistribusian berjenjang dari tingkat kabupaten hingga kantor desa itu menjadi upaya pemerintah agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Setiap hari, kecamatan harus menyerahkan daftar bantuan yang diminta kantor desa sebelum pukul 09.00 WIB. Setelah daftar permohonan bantuan diterima, posko bantuan di kabupaten segera mendiskusikan bantuan ke kecamatan hingga pukul 12.00 WIB.

Di kecamatan, bantuan kemudian disalurkan ke desa-desa yang telah mengajukan permohonan. Setelah bantuan sampai di desa, pendistribusian melibatkan kantor kepolisian setempat. "Pendistribusian berjenjang seperti ini telah disepakati tim relawan agar merata dan dapat dikontrol," kata Andrie. "Jadi, aparat desalah yang berperan mendata kebutuhan pengungsi untuk diserahkan ke posko."

Keluar Kampung Berharap Bantuan

Pendistribusian bantuan untuk korban gempa Cianjur yang sudah berjalan selama ini memang dianggap belum merata. Terutama bagi pengungsi yang berada di perkampungan dan jauh dari jalan raya. Karena itu, banyak pengungsi yang kemudian mendirikan tenda darurat di pinggir jalan. Tidak jarang mereka mencegat pengguna jalan untuk meminta bantuan.

Relawan Asar Community, Muhamad Roozika Sunandila, mengatakan fenomena pengungsi yang turun ke jalan sudah terlihat dalam dua hari terakhir. Sebagian dari mereka menuliskan kalimat "belum menerima bantuan" di papan atau spanduk, yang kemudian dipajang di pinggir jalan. "Kami prihatin juga terjadi fenomena seperti ini," kata Roozika.

Menurut dia, fenomena pengungsi turun ke jalan itu terjadi karena pendistribusian bantuan belum merata ke semua korban gempa. Bantuan yang diberikan relawan sebagian besar diterima pengungsi yang memang dekat dengan jalan raya. Karena itu, pengungsi yang belum mendapat bantuan ikut mendirikan tenda dan meminta-minta di jalan yang dilalui armada logistik.

Warga menuju posko darurat untuk korban gempa di Desa Gasol, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, 22 November 2022. TEMPO/Prima Mulia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengklaim pendistribusian logistik telah berjalan dengan baik. Hingga kemarin, tidak ada laporan ihwal pengungsi yang belum mendapat bantuan. "Sebab, para camat sudah mengambil logistik untuk kebutuhan warga dan didistribusikan ke desa, kemudian selanjutnya ke masyarakat," ujarnya. "Tapi kalau memang ada kelompok masyarakat yang tidak dapat logistik, mohon disampaikan."

Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan pemerintah berusaha transparan dalam penerimaan dan pendistribusian bantuan. Hingga kemarin, rekening posko tanggap bencana telah menerima Rp 1,18 miliar dari 258 donatur. "Yang telah memberikan sumbangan, insya Allah kami akan gunakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Camat Warungkondang, Ali Akbar, menjelaskan bahwa pengambilan logistik telah diatur aparat desa. Mereka membawa data kebutuhan pengungsi untuk disampaikan ke kecamatan. Sedangkan untuk memastikan kebutuhan makanan para pengungsi, pihaknya telah menginstruksikan pendirian dapur umum di setiap RW. "Dananya dari dana desa yang diambil untuk kebutuhan kedaruratan," kata Ali.

Untuk mendapatkan makanan di dapur umum, Ali mengatakan, pengungsi atau relawan tidak perlu menyertakan surat keterangan dari kantor desa. Surat keterangan hanya diperlukan bagi pengungsi yang membutuhkan bantuan logistik dari posko pengungsian ke kecamatan. "Tak perlu ada surat segala kalau untuk mengambil makanan di dapur umum," ujarnya. "Lagi pula, setiap lingkungan sudah pada kenal, jadi tidak ada masalah."