Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ruang tunggu pelayanan pengurusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan tak begitu ramai. Dari sembilan petugas, hanya ada empat petugas yang melayani konsumen saat Tempo berkunjung pada Jumat, 7 Desember lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang petugas pelayanan, Andi, 23 tahun, mengatakan jumlah orang yang antre dalam setahun terakhir memang tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. "Dulu kalau ramai, yang datang sampai berdiri-berdiri kehabisan tempat duduk. Kami (petugas) selalu pulang malam," kata Andi kepada Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berkurangnya jumlah warga yang datang ke kantor pelayanan PBB dan BPHTB Bapenda Kota Tangerang tak lepas dari inovasi yang dicetuskan oleh Indri Sari Yuniandri, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I Bapenda Kota Tangerang Selatan. Perempuan kelahiran Bandung, 45 tahun lalu, itu menggagas sistem penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB berbasis elektronik.
Rendahnya pemasukan PBB di Kota Tangerang Selatan menjadi awal cerita. Saat baru menjabat sebagai Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I Bapenda pada 2014, Indri menemukan fakta bahwa tak banyak masyarakat yang menerima SPPT PBB. Tanpa surat itu, wajib pajak tak tahu berapa pajak terutang yang harus dibayarkan. Kala itu, SPPT PBB diterbitkan dan didistribusikan secara manual. "Kami cetak lalu kami serahkan ke kelurahan untuk disebarkan ke wajib pajak. Ternyata tidak efektif. Banyak yang tidak terima," katanya.
Pada pendistribusian SPPT PBB selanjutnya, Indri mencoba meminta pengurus rukun tetangga/rukun warga yang menyebarkan ke warga. Hasilnya sama. Banyak yang mengaku tak menerima SPPT PBB. Selain tak efektif, penerbitan SPPT PBB online memakan banyak anggaran dan butuh waktu lama. Bapenda, kata Indri, harus mengeluarkan uang Rp 2.500 dikali 423 ribu wajib pajak atau Rp 1 miliar lebih tiap penerbitan SPPT PBB. "Terus waktu cetaknya bisa sampai seminggu," ujarnya.
Pada 2015, Indri mengusulkan penerbitan SPPT PBB secara online. Setiap wajib pajak diminta meregistrasi nomor wajib pajaknya agar bisa mendapatkan SPPT PBB melalui surat elektronik. Dalam situs yang dinamai SIMPPEL itu, pengguna juga bisa mengetahui besaran pajak terutang dari tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak juga dimudahkan membayar lewat ATM atau menggunakan mobile banking. Dengan begitu, tak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunannya.
Semula hanya ada 100 orang yang mendaftar. Saat ini, sudah ada sekitar 10 ribu wajib pajak yang mendaftar. Angka yang tergolong kecil karena wajib pajak Kota Tangerang Selatan mencapai 423 ribu. Masih banyaknya warga yang gagap teknologi menjadi kendala dalam mensosialisasi program ini. "Alasannya mereka enggak mau ribet," kata Indri. Untuk mengatasinya, Indri "memaksa" dengan mewajibkan para wajib pajak baru untuk mendaftar ke situs SIMPPEL.
Meski begitu, sejak 2014, pemasukan PBB selalu meningkat tiap tahun. Dari Rp 187 miliar pada 2014, angkanya meningkat Rp 242 miliar pada 2015. Tahun lalu, per 7 Desember, jumlah PBB yang sudah masuk mencapai Rp 349 miliar.
Dua tahun berjalan, Indri mengembangkan inovasi ini dalam bentuk aplikasi telepon pintar. Aplikasi bernama ETA Tangsel yang tersedia di Play Store Android itu tak hanya berisi informasi SPPT PBB. Wajib pajak juga bisa mengajukan permintaan pelayanan untuk ganti nama atau verifikasi berkas. Keunggulannya, pengguna bisa mengetahui sudah sampai mana pengajuannya diproses sehingga tak perlu bolak-balik mengecek ke kantor pelayanan. "Ini juga bisa mencegah pungli," ucap Indri.
Ide penerbitan SPPT PBB online ini menuntun Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih penghargaan Innovative Government Award 2017, yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Beberapa pemerintah daerah, seperti Tangerang, Bogor, dan Padang, lantas datang untuk melakukan studi banding.
Manfaat SPPT PBB online ini diakui Wijaya Kusuma, 60 tahun. Warga Pondok Aren ini mengaku tak pernah lagi terlambat membayar pajak karena surat selalu datang tepat waktu. Hal senada dirasakan warga Kota Tangerang lainnya, Dede Kurniawan, 26 tahun. Sejak ada aplikasi pengurusan PBB dan BPHTB online, pria yang bekerja sebagai notaris itu tak perlu antre lama untuk mendapatkan pelayanan. "Dulu, kalau mau urus validasi harus bolak-balik dan antre panjang. Sekarang saya tinggal datang kalau pengajuan validasi saya sudah selesai," katanya.
Indri Sari Yuniandri
Lahir:
Bandung, 6 Juni 1973
Pekerjaan:
Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan
Pendidikan
- SMA Negeri 11, Bandung
- Institut Teknologi Adityawarman (S-1)
- Universitas Pelita Harapan (S-2)
Riwayat Pekerjaan/Jabatan
- Pegawai Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Divisi IT Maintenance
- Pegawai Asuransi BDNI Life Divisi IT Development
- Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
- Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten
- Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan UPT Cikokol Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten
- Kepala Seksi Pengawasan Pencemaran Air, Tanah, Laut, dan Udara Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPPKAD Kota Tangerang Selatan
- Kepala Seksi BPHTB DPPKAD Kota Tangerang Selatan
- Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan (sampai sekarang)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
