Beda Rencana Kelanjutan Proyek Strategis Nasional Para Calon Presiden

Pada kesempatan yang sama, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan akan tetap melanjutkan PSN yang digagas Presiden Jokowi jika terpilih memimpin Indonesia. Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid menyebut, PSN harus tetap dijalankan karena tercantum dalam undang-undang. 

“Sehingga kalau pasangan nomor 2 terpilih jadi presiden dan wakil presiden, kami pasti akan melanjutkan PSN," ujar Fahri.

Dia juga mengatakan uang yang dikeluarkan negara untuk membiayai PSN jumlahnya tidak sedikit. Artinya, kata dia, jika PSN tidak dilanjutkan, maka masyarakat yang pada akhirnya merasakan dampaknya. "Jangan sampai menjadi pekerjaan mangkrak yang pada akhirnya masyarakat juga menanggung risiko," ucap Fahri. 

Ia mengklaim PSN yang digagas pemerintahan Jokowi mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ia juga menyebut, PSN mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ke depan, ia memastikan pihaknya akan tetap melanjutkan PSN sesuai tujuannya masing-masing

"Mau dibawa kemana? Ya sesuai peruntukannya, diselesaikan sampai tuntas, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia. “Harus tuntas. Kalau menyangkut IKN ya harus selesai.”

Sama dengan tim Prabowo-Gibran, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga memilih meneruskan PSN Jokowi. Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud MD, Reinier Haryanto mengungkap alasannya. “Basis kami melihat bahwa semua (PSN) yang dilakukan itu baik, dan perlu dilanjutkan, bahkan lebih,” ujar Reinier.

Menurut dia, melanjutkan proyek-proyek pada era Jokowi dapat membuka kesempatan dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Namun, itu saja tidak cukup. Sehingga harus dilakukan dengan lebih transformatif dan bergerak cepat. Artinya program yang berjalan tidak boleh ditinggalkan. Reinier juga menjelaskan pihaknya akan berusaha memperbaiki kelemahan yang ada pada PSN. “Kuncinya di mana? berkelanjutan.” 

Mengenai pembiayaan, Reinier menyebut bahwa dana tidak hanya akan bersumber dari APBN, tapi juga kerja sama dengan pihak swasta. Jadi, dia berujar, jika bicara soal pendanaan, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terutama faktor risiko dari proyek itu sendiri. Karena keterlibatan swasta maupun pihak-pihak lain di luar pemerintah itu harus menganalisa risiko.

Selanjutnya: Beda sikap kelanjutan IKN

Salah satu PSN yang pasti belum selesai di periode Presiden Jokowi adalah pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan kota baru itu termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan. Beleid ini adalah perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

Mengenai kelanjutan pembangunan IKN ini, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pun memiliki sikap yang berbeda. Hal tersebut terungkap dalam debat perdana calon presiden 2024. Anies Baswedan mengatakan jika Jakarta memiliki masalah jangan ditinggal. “Harus diselesakan,” kata Anies saat merespons pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana pemindahan ibu kota ke IKN di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Menurutnya Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Dia juga menjelaskan kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan. Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.

Oleh karena itu, dia mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman. "Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia. Dalam visi misi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga tidak mencantumkan pembangunan IKN.

Sementara, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN, sebagai bukti konsistensi atas pelaksanaan sebuah aturan. "IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," kata Ganjar saat berkampanye di IKN beberapa waktu lalu.

Ganjar mengatakan Undang-Undang IKN juga sudah disahkan dan wajib dijalankan seluruh pejabat. “Seluruh undang undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapa pun yang memimpin,” kata Ganjar. Dia juga masukkan pembangunan IKN itu ke dalam dokumen visi misinya.

Sedangkan Prabowo Subianto sama dengan Ganjar, berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Hal ini bahkan tertuang dalam dokumen Visi Misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang mengusung Visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

Komandan Tim Fanta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid juga memastikan bahwa Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan IKN bila terpilih pada Pilpres 2024.

“Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu,” kata Arief saat ditemui di rumah pemenangan Fanta Headquarter di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 26 November 2023, dikutip dari Antara.

Menurut Arief, pihak yang tidak setuju dengan keberlangsungan IKN akan mempersulit pemerintah untuk mengembangkan pembangunan. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa Prabowo-Gibran akan melanjutkan program tersebut demi kepentingan rakyat. “Kalau pikiran kita selalu balik ke belakang, ya itu buat Indonesia enggak maju-maju,” ucap dia.

Selanjutnya: Evaluasi PSN era Jokowi

Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mencatat evaluasi dari PSN era Presiden Jokowi. “Evaluasi terpending menurut saya adalah rendahnya dampak PSN terhadap perekonomian,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Rendahnya dampak PSN terjadi karena tidak mampu mendorong kenaikan kualitas belanja modal dan efisiensi penggunaan kapital dalam perekonomian. Rendahnya kualitas belanja modal, kata dia, secara jelas tercermin dalam angka incremental capital output ratio (ICOR)—angka rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), indikator makro dari tingkat efisiensi suatu perekonomian—yang semakin tinggi di era Presiden Jokowi. 

ICOR yang tinggi, menurut Yusuf, mengindikasikan rendahnya efisiensi penggunaan kapital dalam pembangunan. Di era orde baru, sebelum krisis 1997, ICOR Indonesia hanya di kisaran 4. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR meningkat menjadi kisaran 5. Kini di era Presiden Jokowi ICOR memburuk menjadi di kisaran 6,5. 

“Hal ini yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia kini stagnan di kisaran 5 persen,” ucap Yusuf. “Meski saat ini sedang berada di masa bonus demografi dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sangat masif.”

Dengan pangsa investasi di kisaran 30 persen dari PDB, era orde baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 7-8 persen karena ICOR hanya 4. Sedangkan saat ini dengan pangsa investasi yang serupa di kisaran 30 persen dari PDB, hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen karena ICOR kita saat ini 6,5. 

“ICOR era Presiden Jokowi yang sangat tinggi banyak disumbang oleh rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur terutama PSN,” tutur Yusuf.

Pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi, menurut dia, sangat masif, namun terlihat jelas adanya trade-off antara kuantitas dan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. Fokus yang berlebihan pada upaya mengejar target jumlah proyek infrastruktur, terutama PSN, membuat kualitas proyek seringkali rendah.

Senada dengan Yusuf, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyinggung angka ICOR yang menggambarkan kegagalan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Bhima, nilai ICOR itu menunjukkan bahwa keberadaan PSN tidak bisa membawa efisiensi dalam investasi. 

“Biaya investasi di Indonesia semakin mahal, semakin kehilangan daya saing, ini juga menjelaskan permasalahan,” ucap Bhima.

Selain itu Bhima juga mencatat bahwa PSN selama 9 tahun era Presiden Jokowi banyak bermasalah. Jika dilihat dari sisi makro, kata dia, tidak ada korelasi antara infrastruktur atau PSN yang dibangun dengan industrialiasi. 

Menurut dia, tujuan dari infrastruktur itu seharusnya bisa mendorong laju industrialisasi. Namun, yang terjadi adalah porsi industri pengolahan terhadap PDB itu kembali lagi ke 31 tahun lalu, jadi porsinya di bawah 20 persen dari PDB. “Ini kan susah,” kata dia.

Infrastruktur yang dibangun ternyata tidak mendorong industrialisasi. Selain itu juga tidak mendorong pelaku usaha mendapatkan bahan baku yang lebih terjangkau, bahkan banyak infrastruktur yang tidak terkait dengan logistik. Catatan lain dari Bhima adalah keberadaan PSN khususnya pembangunan infrastruktur yang masif tidak mampu menurunkan biaya logistik.

Selanjutnya: Saran kelanjutan PSN era presiden baru

Bhima pun memberikan saran agar ke depan untuk PSN harus dimulai dengan perencanaan dan penggaran yang baik. Perencanaan PSN itu, Bhima berujar, harus partisipatif. Misalnya melihat kebutuhan masyarakat, pelaku UMKM, hingga pelaku industri yang kemudian ditampung.

Sehingga PSN yang dibangun tidak bersifat top down atau seolah-olah pemerintah tahu kebutuhan industri. Dampaknya bisa berlawan dengan integrasi antara infrastruktur yang eksisten. Kawasan industri dengan pelabuhan misalnya, sehingga ada kolerasi dengan penurunan biaya logistik.

Berikutnya adalah bentuk penugasan PSN kepada BUMN juga jangan sampai menghilangkan peran dari swasta atau minat swasta di sektor infrastruktur. Selain itu, jangan sampai, kata Bhima, owner-nya, lalu kontraktor hingga subkontraktornya semua dari BUMN. “Sangat berlawanan dengan upaya mendorong efek berganda proses konstruksi infrastruktur,” kata Bhima.

Lainnya, mengenai insentif fiskal yang diberikan untuk beberapa PSN, seperti tax holiday dan tax allowance juga harus mempertimbangkan berbagai kriteria. Misalnya mengenai serapan tenaga kerja, kandungan dalam negeri, dan nilai tambahnya. Jadi jangan terlalu banyak mengobral insentif perpajakan yang belum tentu tepat sasaran. 

Kemudian dari sisi penegakan hukum terhadap pejabat yang memanfaatkan megaproyek untuk melakukan korupsi secara terang benderan. Lalu, harus ada kepercayaan untuk mendatangkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

“Public privat partnership itu muncul juga karena tata kelola yang baik, kalau sekarang tata kelola yang buruk mana mau swasta terlibat dalam infrastruktur,” ucap Bhima.

Sementara, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono juga memberikan beberapa saran. Di antaranya untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik ke depan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi harus dilakukan perubahan yang besar. 

Yusuf menuturkan, pemerintah ke depan harus memberikan dukungan yang memadai kepada jalan non tol. Terutama perbaikan jalan non tol yang mengalami kerusakan parah, dan penegakan aturan yang tegas kepada truk dengan beban berlebih (overload). 

Selain itu harus memberikan dukungan kepada angkutan logistik kereta api, termasuk penghapusan pajak atas angkutan logistik kereta api. “Agar tarif tidak mahal dan kompetitif dengan angkutan logistik darat,” ujar dia.

Serta harus memberi dukungan kepada angkutan logistik laut, termasuk mendorong pengadaan kapal roro jarak jauh yang disubsidi dan menghapus semua pungli di pelabuhan. “Dengan long distance ferry yang disubsidi dan bebas pungli, maka angkutan logistik laut akan lebih kompetitif,” kata Yusuf.

Mengenai PSN dan infrastruktur, ini akan menjadi salah satu tema debat calon wakil presiden pada Jumat, 22 Desember 2023. Debat itu akan mempertemukan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Para capres—Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo—ikut hadir, namun hanya sebagai pendamping dan tak akan bicara.

Selain mengenai infrastruktur, debat tersebut juga akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, dan perkotaan. 

MOH KHORY ALFARIZI | DEFARA DHANYA PARAMITHA | YOHANES MAHARSO JOHARSORO

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Sindir Paslon Lain yang Bakal Tak Lanjutkan PSN: Ini Pakai Uang Rakyat