Bravo Lima di Bina Graha

PROTES itu muncul ketika Darmawan Prasodjo memberikan presentasi dalam rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, Senin pekan lalu. Mewakili Kantor Staf Presiden yang diketuai Luhut Binsar Panjaitan, ia memaparkan kajian mengenai kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.

Beberapa menteri berkeberatan karena Luhut melarang mereka mengajak pejabat eselon I, yang sebenarnya diperlukan untuk menjelaskan persoalan teknis di kementerian masing-masing. Peserta rapat menyebutkan sejumlah menteri menganggap ada perlakuan berbeda di kantor Luhut. Apalagi presentasi Darmawan diberikan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan hal serupa.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kehadiran tim Kantor Staf Presiden dalam rapat kabinet terbatas itu atas permintaan Presiden Joko Widodo. "Memang diminta memberikan paparan," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. "Wajar saja sesuai dengan fungsinya."

Adapun Luhut menyangkal ada protes di tengah rapat. "Kenapa sampai terjadi gesekan?" ujarnya.

Sejak dilantik pada 31 Januari lalu, yang diikuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, Luhut selalu hadir dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi. Sejak itu pula para menteri dilarang mengajak anggota stafnya ke rapat kabinet.

Menurut Andi, Presiden dalam rapat kabinet meminta Luhut dan timnya memberikan masukan atau pertimbangan. "Fokusnya membantu kerja Presiden untuk mengawasi dan mengendalikan program nasional. Termasuk memberikan masukan kepada Presiden," katanya.

Luhut menyiapkan tim di kantornya sejak Januari lalu. Lembaga yang dibentuk meniru konsep Sayap Barat atau West Wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, ini berkantor di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan. Kantor ini dipimpin kepala staf dengan lima deputi, meningkat dari rancangan awal yang hanya tiga deputi. Pada Kamis pekan lalu, Jokowi meneken keputusan presiden tentang pengangkatan para deputi itu.

Tugas lima deputi itu dibagi dalam bidang monitoring dan evaluasi, pengelolaan program prioritas, pengelolaan isu strategis, komunikasi politik, serta prediksi dan analisis informasi strategis. Mereka masing-masing dibantu paling banyak sepuluh anggota staf. Dulu, menurut Luhut, total personel Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjumlah 240 orang. "Sekarang kami maksimal 60 orang," ujarnya.

Kepala Staf Presiden mengajukan calon-calon deputi untuk diangkat Presiden. Hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Namun, menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi, pemilihan deputi pada Kantor Staf Presiden seharusnya melalui beberapa tahap. Sebelum mengajukan calon ke Presiden, Luhut semestinya membentuk panitia seleksi. "Panitia seleksi bekerja maksimal sepuluh hari untuk menentukan tiga nama calon untuk satu deputi," kata Sofian.

Tiga calon yang dipilih panitia seleksi, menurut Sofian, diajukan kepada Luhut sebagai pengguna. Setelah itu, baru nama-nama tersebut diajukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Luhut menyangkal telah menyalahi undang-undang karena tidak membentuk panitia seleksi. Menurut dia, Sofian Effendi hanya mempersoalkan calon deputi yang merupakan anggota TNI aktif. "Setelah berdiskusi, dia bilang tidak ada masalah," kata Luhut.

Luhut menyebutkan memilih tenaga profesional untuk mengisi posisi-posisi di Kantor Staf Presiden. "Saya beruntung, semua orang di sini ahli di bidangnya," ujarnya. Luhut menyebut beberapa orang yang akan menjadi deputinya, yaitu Darmawan Prasodjo, Yanuar Nugroho, Purbaya Yudhi Sadewa, Eko Sulistyo, dan Mayor Jenderal TNI Andogo Wiradi.

Menurut Luhut, Darmawan Prasodjo dipilih karena memiliki keahlian di bidang energi dan ekonomi. Calon legislator PDI Perjuangan pada pemilihan tahun lalu itu memiliki hubungan lama dengan Luhut dan Jokowi. Ia merupakan anggota Tim Sebelas yang dibuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika itu untuk menyiapkan Jokowi menjadi calon presiden.

Darmawan kemudian menjadi anggota tim ahli Jokowi menghadapi debat calon presiden. "Jadi, kalau ada masalah energi nasional, saya minta dia membentuk tim dan membuat kajian," kata Luhut.

Ia sebetulnya berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Puan Maharani, yang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Karena itu, sebelum resmi menjadi deputi, Darmawan meminta "restu" dari Megawati untuk "membantu Jokowi dari lingkar dalam Istana". Darmawan menolak mengomentari posisi barunya sebagai Deputi I Monitoring dan Evaluasi. "Nanti menunggu keputusan presiden diumumkan saja," ujarnya.

Yanuar Nugroho masuk menjadi deputi atas permintaan Jokowi. Ia "orang lama" karena sebelumnya bergabung di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pimpinan Kuntoro Mangkusubroto. "Pak Jokowi bilang ke saya, Yanuar bagus, dari UKP4, itu dipakai," kata Luhut. Yanuar akan menjabat Deputi II Bidang Pengelolaan Program Prioritas.

Posisi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis akan ditempati Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Luhut, kontroversi mengenai pemilihan Purbaya muncul karena ia pernah menjadi anggota staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kabinet Yudhoyono. Tapi, menurut dia, Purbaya aktif membantu kampanye Jokowi melalui tim Bravo Lima, sayap relawan pendukung Jokowi pimpinan Luhut Panjaitan.

Bravo Lima merupakan salah satu tim sukses utama pemenangan pasangan Jokowi-Kalla, yang mayoritas diisi pensiunan jenderal tentara dan polisi. Di sini, Purbaya ikut mengolah isu-isu ekonomi sebagai materi kampanye. Menurut Luhut, Purbaya masuk tim ahli ekonomi dalam persiapan debat calon presiden. "Secara profesional memang pernah membantu Hatta. Namun saat kampanye ia sudah membantu Jokowi, tapi tidak terlihat," ujar Luhut.

Eko Sulistyo menjadi deputi yang akan bertanggung jawab dalam komunikasi politik baik ke parlemen maupun ke partai politik. Luhut mengatakan Eko dipilih karena dinilai memiliki jaringan yang kuat di masyarakat. Pengalamannya menjadi relawan pada kampanye menjadi pertimbangan. "Nanti akan menjalankan fungsi komunikasi ke parlemen, partai politik, dan relawan," kata Eko.

Eko juga bukan orang baru bagi Jokowi. Saat kampanye, ia menjadi salah satu orang yang mengkoordinasi relawan Jokowi di pelosok Indonesia. Eko terlihat hadir dalam berbagai kampanye Jokowi yang melibatkan relawan nonpartai.

Deputi V adalah Mayjen Andogo Wiradi, yang bertanggung jawab untuk bidang prediksi dan analisis informasi strategis. Luhut mengatakan deputi ini bertanggung jawab pada analisis informasi yang dibutuhkan secara cepat oleh Presiden. Luhut menegaskan, status Andogo sebagai anggota TNI aktif tidak menimbulkan masalah. "Presiden SBY dulu juga menggunakan orang militer aktif," ujarnya. Andogo sebelumnya Pengkaji Bidang Geografi Lembaga Ketahanan Nasional.

Ananda Teresia, Rusman Paraqbueq