Tangan Daeng di Rumah Beringin

JUSUF Kalla, Agung Laksono, dan Surya Paloh adalah satu mata rantai dalam konflik di Partai Golkar. Ketiga politikus senior itu berperan aktif untuk menarik partai beringin ke gerbang pemerintah, dengan mendudukkan Agung sebagai ketua umum yang diakui.

Menurut Surya Paloh, bekas politikus Golkar yang kini memimpin Partai NasDem, Wakil Presiden Jusuf Kalla berperan besar dalam pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Agung Laksono, yang suratnya dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. "Saya juga berperan, tapi sebagai sahabat," ujarnya Kamis malam pekan lalu.

Malam itu, dalam acara di Hotel Kempinski, Jakarta, Surya duduk satu meja dengan Kalla dan Agung. Acara ini juga dihadiri antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mereka terlihat sesekali berbisik, lalu tertawa-tawa bersama.

Setelah pemilihan presiden yang tak dimenangi calon dukungannya, tahun lalu, Golkar terbelah menjadi dua kubu. Kepengurusan hasil musyawarah nasional di Bali dipimpin Aburizal Bakrie, berseberangan dengan kubu musyawarah nasional Jakarta pimpinan Agung. Mahkamah Partai, yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik—terdiri atas empat personel—oleh pemerintah dianggap memenangkan kubu Agung. Dengan itu pula Menteri Yasonna mengeluarkan "surat klarifikasi". Isinya memerintahkan Agung membentuk kepengurusan.

Surya mengatakan ada pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelum Menteri Yasonna menerbitkan surat pengakuan atas kubu Agung Laksono. Menurut Surya, pertemuan dihadiri sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah. "Setelah pertemuan itu, kami segera mengadakan pertemuan lagi," ujarnya.

Pertemuan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, yang dihadiri Surya, menurut sejumlah sumber, dilakukan pada Jumat malam tiga pekan lalu. Surya mengakui hadir walau menolak menjelaskan materinya. Sejumlah sumber informasi mengatakan, pada pertemuan itu, Surya meminta Megawati memerintahkan Yasonna—menteri yang berasal dari PDI Perjuangan—mendukung kepengurusan Agung.

Sehari setelah terbit putusan Mahkamah Partai, Golkar kubu Agung mengirimkan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pengesahan inilah yang didorong Surya Paloh ke Megawati. Kepada sejumlah koleganya, Yasonna mengatakan memang hanya bersikap loyal kepada Megawati dan Presiden Joko Widodo.

Malam itu, menurut beberapa politikus, Megawati belum bisa diyakinkan meski Surya menjelaskan bahwa Golkar penting dipegang untuk mendukung pemerintahan. Karena itu, kata seorang politikus, Surya meminta bantuan Kalla agar juga mendekati Megawati. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menemui Megawati di Jalan Teuku Umar pada pukul 21.00, Senin malam dua pekan lalu.

Politikus lain menyebutkan Kalla membawa kartu truf yang bisa memantik amarah Megawati: Luhut Panjaitan. Kepala Kantor Staf Presiden ini disebutnya telah mengikat kesepakatan dengan kubu Aburizal dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membawa dua partai itu ke pemerintahan. Menjadi rahasia umum di kalangan politikus, Megawati tak menyukai Luhut. Karena itu, menurut informasi dari beberapa politikus yang berbeda kelompok, Megawati segera memenuhi permintaan Kalla agar mendukung pengakuan atas kepengurusan Golkar kubu Agung.

Jusuf Kalla datang dengan membawa konsep surat persetujuan terhadap kepengurusan Golkar versi Agung Laksono. Konsep surat itulah yang harus diteken Yasonna. Kepada Tempo, Kalla mengatakan, sebagai wakil presiden, ia bisa memanggil langsung Yasonna. "Kalau saya bisa memanggil langsung, kenapa harus melalui Megawati?" ujarnya. Kalla mengakui, bergabungnya Golkar penting untuk memperkuat posisi pemerintah.

Lobi Jusuf Kalla manjur. Malam itu juga Megawati memanggil Yasonna ke Teuku Umar. Lalu Megawati meminta Yasonna mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono, sembari menyerahkan konsep surat yang dibawa Kalla. Besoknya, Yasonna mengumumkan terbitnya surat penjelasan tentang kepengurusan ganda di Golkar dan menyatakan pemerintah mengakui Golkar kubu Agung Laksono.

Menteri Yasonna punya versi berbeda tentang hal ini. Ia menyatakan keputusan itu dibuatnya tanpa dipengaruhi pihak mana pun. Setelah keputusan dia teken, Yasonna melapor ke Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Tedjo Edhy Purdijatno. "Keputusannya sudah jelas, berdasarkan hasil Mahkamah Partai," kata Yasonna. Soal kedatangan ke rumah Megawati, Yasonna menyebutkan, malam itu, ia mengutus sopirnya mengantarkan kue bika ambon dari Medan. "Malam itu saya baru pulang dari Medan," ujarnya.

Sebenarnya, konsep surat yang dibawa Kalla itu sudah disiapkan sebelum pertemuan dengan Megawati. Adalah anggota Majelis Mahkamah Partai Golkar, Andi Mattalatta, yang menyusun konsep surat untuk diserahkan kepada Kalla. Dimintai konfirmasi soal itu, Andi tersenyum sambil mengatakan, "Kalau benar begitu, hebat betul ya Andi Mattalatta." Andi merupakan orang dekat Kalla dan pernah menjadi ketua tim pemenangan Surya dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar di Pekanbaru pada 2009.

Politikus Golkar dari kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, menyebutkan Yasonna pernah mengatakan kepadanya kehebatan Andi Mattalatta dalam membuat konsep putusan Mahkamah Partai Golkar yang seolah-olah memenangkan kubu Agung Laksono. Padahal isinya, kata dia, sesungguhnya tidak bisa memutuskan. "Dia memuji-muji Andi Mattalatta," ujar Bambang.

Besarnya dukungan dari Jusuf Kalla dan Surya Paloh ini diakui Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali. Menurut dia, dukungan dari dua orang ini sangat terasa setelah Mahkamah Partai Golkar menyatakan Golkar kubu Agung menang dalam dualisme kepengurusan di partai beringin itu.

Zainuddin mengatakan Kalla adalah bekas Ketua Umum Partai Golkar yang ingin melihat partainya utuh, sedangkan Surya mendukung sebagai sahabat yang menganggap pentingnya Golkar kuat. Tapi Zainuddin menampik tudingan bahwa Golkar kubu Agung mendapatkan dukungan duit dari Surya. "Kami tidak menerima uang sembarangan, bisa dipertanggungjawabkan," ujar Zainuddin. Surya mengatakan dukungan ke Golkar diberikan "sebagai sahabat". "Saya dimintai pendapat, masak saya pelit?" ujarnya.

Ihwal pertemuan di rumah Megawati, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak tahu. Namun orang dekat Megawati ini menyebutkan PDI Perjuangan menyokong Golkar kubu Agung agar disahkan. Sebab, kata dia, sikap Golkar kubu Agung jelas menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Jokowi. Ini berbeda dengan Golkar kubu Aburizal Bakrie, yang tak pernah menyatakan berada dalam barisan pemerintah.

Golkar kubu Aburizal melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin pekan ini. Gugatan disesuaikan dengan lokasi Musyawarah Nasional Golkar kubu Agung di Ancol, Jakarta Utara. Juru bicara kubu ini, Tantowi Yahya, mengatakan pengakuan Yasonna terhadap Golkar kubu Agung merupakan kesalahan memahami putusan Mahkamah Partai. "Pemerintah terlampau jauh mengintervensi Golkar," ujar Tantowi.

Tutup mata terhadap gugatan kubu Aburizal, PDI Perjuangan mendukung Golkar masuk ke koalisi partai pemerintah. "Golkar penting dirangkul agar pemerintahan berjalan efektif," kata Hasto. Pernyataan Hasto cocok dengan mimpi Jusuf Kalla pada Golkar, yang kini dia kuasai secara politik. "Partai politik jangan untuk menekan-nekan, jangan untuk kepentingan bisnis elitenya," ujar Kalla.

Sunudyantoro, Rusman Paraqbueq, Jobpie Sugiharto, Reza Aditya, Tika Primandari, Ira Guslina