Kami yang Mengajukan, Bukan Ditunjuk

MENJADI Ketua Konsorsium Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Garibaldi Thohir menyiapkan sederet rencana. Menggunakan bendera PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk ini akan memimpin pengembangan area sampai 30 ribu hektare, yang sebagian besar berasal dari alih fungsi hak guna usaha (HGU) kebun sawit PT Bulungan Citra Agro Persada. Tak banyak yang tahu, Boy—begitu panggilan Garibaldi—adalah salah satu pemilik BCAP, bersama perusahaan asal Malaysia, TSH Group.

Di sela cutinya ke Amerika Serikat, Garibaldi menceritakan alasannya terjun ke megaproyek tersebut. “Supaya bangsa kita bisa menjadi tuan di negaranya sendiri,” ujarnya via WhatsApp kepada Khairul Anam dari Tempo, Rabu, 5 Januari lalu.

Kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ini tengah menunggu peresmian Masjid At Thohir di Los Angeles, yang menggunakan bekas bangunan gereja Samoa. Penjelasan tertulis ditambahkan melalui Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira pada Ahad, 9 Januari lalu. 

Bagaimana ceritanya Anda mengembangkan KIHI? Diminta khusus oleh Presiden Joko Widodo atau Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan?
Enggak. Saya kebetulan punya HGU sawit sejak tujuh-delapan tahun lalu di sana. Tiga-empat tahun lalu tiba-tiba peruntukannya diubah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dijadikan kawasan industri. Jadi saya melihat ini peluang. Karena itu, saya mengajak Adaro Group mengembangkan kawasan ini. 

Jadi tidak ditunjuk?
Menko Kemaritiman dan Investasi tidak menunjuk saya dan Adaro untuk mengembangkan KIHI. PT KIPI yang mengajukan permohonan pengembangan kawasan industri sejak 2019, mengingat lokasi kawasan industri yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Utara berada di area HGU perusahaan. Pengembangan KIHI dilakukan secara B2B (antarbisnis) antara KIPI dan para pihak calon tenant. Negosiasi sudah berlangsung dua tahun lebih. Pemerintah mendukung dalam hal perizinan. Tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pengembangan KIHI.