Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pemerintah membuka dialog untuk penyelesaian gejolak di Papua dan Papua Barat. Sejumlah pertemuan antara perwakilan pemerintah dan tokoh adat Papua juga mulai dilakukan. Meski begitu, pemerintah tetap mengirimkan pasukan tambahan ke dua provinsi tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan selama dua pekan terakhir pemerintah telah mengadakan pertemuan dan berdialog dengan para tokoh Papua. Termasuk di antaranya pertemuan Wiranto dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda Papua pada Jumat pekan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun penambahan pasukan, Wiranto beralasan, untuk menjamin keamanan di Papua dan Papua Barat. Pemerintah akan menarik pasukan tersebut jika kondisi keamanan di sana sudah pulih. "Kalau sudah damai, buat apa aparat ribut-ribut dan ramai-ramai di sana? Setelah damai, kami kembalikan," kata Wiranto di Jakarta, kemarin.
Unjuk rasa besar-besaran berlangsung hampir di semua kota di Papua dan Papua Barat sejak dua pekan lalu. Demonstrasi itu dipicu oleh kasus rasial yang menimpa sejumlah mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah aksi protes itu berujung ricuh. Di Manokwari, Sorong, dan Fakfak, contohnya, massa membakar gedung pemerintah hingga pasar.
Kerusuhan juga terjadi di Kabupaten Deiyai yang menyebabkan anggota TNI dan warga meninggal, Rabu pekan lalu. Massa juga membakar gedung Majelis Rakyat Papua serta sejumlah gedung dan pertokoan di Jayapura, Kamis pekan lalu.
Hingga kemarin, kondisi di Jayapura masih mencekam. Sebagian besar pertokoan tutup karena pemiliknya khawatir bakal terjadi kerusuhan susulan. "Masih banyak yang belum berani berdagang," ujar Kepala Pasar Mama-mama, Jefri Way.
Sejumlah toko dijarah dan dibakar pada saat kerusuhan pekan lalu. Misalnya pertokoan di depan pintu masuk kantor Pelindo IV. Deretan rumah toko dan tempat usaha di sepanjang jalan itu ludes terbakar. Hingga kemarin, reruntuhan bangunan yang terbakar masih menebarkan bau tak sedap.
Layanan kesehatan juga terganggu karena sebagian tenaga medis belum berani beraktivitas. Sedikitnya tiga rumah sakit menutup layanan polikliniknya. Terbatasnya tenaga medis menyebabkan mereka hanya membuka layanan instalasi gawat darurat dengan tenaga medis seadanya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian telah berupaya melakukan pendekatan dan dialog dengan tokoh masyarakat serta tokoh adat Papua. Dialog juga melibatkan para kepala daerah. Masalahnya, aksi massa yang berujung kerusuhan tetap terjadi. Karena itu, Kepala Polri memerintahkan kepada Kepala Polda Papua dan Kepala Polda Papua Barat untuk melarang unjuk rasa yang berpotensi anarkistis.
Menurut Tito, langkah kepolisian memberi kesempatan bagi pengunjuk rasa untuk menyampaikan pendapat justru disalahgunakan untuk melakukan kerusuhan. "Unjuk rasa menjadi anarkistis, menjadi rusuh, ada korban dan kerusakan," kata dia, kemarin.
Tito mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, unjuk rasa diperbolehkan selama tidak mengganggu ketertiban umum dan hak asasi orang lain.
Demi memulihkan kondisi di Papua, secara bertahap pemerintah menambah personel keamanan. Sejauh ini, menurut Tito, terdapat sekitar 6.000 personel gabungan TNI-Polri di Papua dan Papua Barat.
Hari ini, Tito berencana terbang ke Papua untuk memimpin pemulihan keamanan di sana. "Paling tidak empat, lima hari atau satu minggu di sana," ujar dia.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Beka Ulung Hapsara, mengatakan penambahan jumlah personel keamanan di Papua dan Papua Barat harus dikontrol dengan ketat untuk mencegah terjadinya tindakan berlebihan dalam penanganan aksi massa. "Kami enggak menafikan ada sebagian masyarakat Papua yang trauma atas kehadiran TNI dan Polri," ujar dia. ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | YUSUF MANURUNG | RIKY FERDIANTO (JAYAPURA) | ARKHELAUS WISNU
Buka Dialog, Pemerintah Tetap Tambah Pasukan ke Papua
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
