Bukti Penguat Menjerat Syahrul

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersikap atas kasus pemerasan yang diduga melibatkan pemimpin komisi antirasuah tersebut dalam penanganan perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dewan Pengawas KPK menegaskan belum menerima laporan ihwal dugaan pemerasan itu. “Saya baru baca dari media, belum ada laporan ke Dewas,” kata anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, Jumat lalu, 6 Oktober 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memberi pernyataan serupa. Menurut dia, penyidik masih berfokus menelusuri perkara pokok, yakni tentang dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo. "Kami tidak akan tanggapi (dugaan pemerasan) karena sama sekali tidak tahu," kata Ali.

Petugas kepolisian berjaga saat tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di rumah pribadi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Jalan Pelita Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Oktober 2023. ANTARA/Hasrul Said

Berbagai barang bukti yang ditemukan dari sejumlah penggeledahan, kata Ali, menguatkan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik memulai penggeledahan setelah surat perintah penyidikan (sprindik) yang ditandatangani Pemimpin KPK Nawawi Pomolango terbit pada 26 September lalu. Berbekal surat itu, penyidik mendatangi enam lokasi, termasuk kediaman Syahrul Yasin Limpo di Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan. “Temuan dalam penggeledahan menjadi petunjuk yang terus dikawal,” kata Ali Fikri.

Penyidik antara lain menyita uang dalam ratusan amplop yang totalnya mencapai Rp 30 miliar. Selain itu, terdapat uang Rp 400 juta, tumpukan dokumen, dan 12 pucuk senjata api. Bukti-bukti itu disita dari rumah dinas Syahrul di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan ruang kerjanya di Kementerian Pertanian. Sementara itu, di Makassar, penyidik mendatangi rumah Syahrul dan anaknya, Kemal Redindo, pada 4 Oktober 2023. Dari hasil penggeledahan ditemukan dua koper dokumen dan mobil Audi hitam. “Semua barang bukti itu terus kami lakukan konfirmasi kepada para saksi,” ujar Ali Fikri.

Dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka. Penyidik hanya menyebutkan ada tiga tersangka yang telah ditetapkan setelah status kasus tersebut dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun sejumlah sumber membenarkan bahwa salah satu tersangka itu adalah Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan dua lainnya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta.

Informasi itu dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. "Bahwa dia (Syahrul Yasin Limpo) sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah dapat informasi. Kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya (status) tersangka itu sudah digelarkan-lah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Rabu lalu.

Hingga kemarin, KPK belum menahan para tersangka. Meski begitu, penyidik telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah para tersangka bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya memperlancar proses penyidikan. Selain kepada sejumlah tersangka, upaya pencegahan ditujukan kepada enam orang lainnya yang diduga terlibat korupsi di Kementerian Pertanian.

Adapun Syahrul pada 5 Oktober lalu telah menyerahkan surat kepada Presiden Joko Widodo tentang pengunduran dirinya sebagai Menteri Pertanian. Jokowi menerima pengunduran diri itu, lalu menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian mulai 6 Oktober 2023. Presiden menyatakan bahwa penunjukan Arief karena Badan Pangan Nasional selalu bersinggungan dengan pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat.

Presiden Joko Widodo menerima mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Oktober 2023. ANTARA/Sigid Kurniawan

Semalam, 8 Oktober 2023, Syahrul menemui Jokowi di Istana Merdeka. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem itu datang menggunakan mobil Alphard hitam dengan nomor polisi B-8055-ADT sekitar pukul 18.35 WIB. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam. Sekitar pukul 19.34 WIB, Syahrul terlihat meninggalkan Istana.

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan, sampai saat ini KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan Syahrul sebagai tersangka kasus korupsi. Padahal ekspose perkara yang menjerat Menteri Pertanian dan anak buahnya itu telah dilakukan sejak 13 Juni lalu. “Seharusnya pengumuman penetapan status tersangka secara resmi harus segera dilakukan karena kasusnya sudah bikin gaduh seperti ini,” kata dia.

Menurut Praswad, sejak dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini naik ke tahap penyidikan pada Juni 2023, sudah terdengar kabar tentang penyerahan uang untuk menghentikan penyidikan. Kabar tersebut semakin santer setelah pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Agustus lalu atas dugaan pemerasan. “Di Polda, laporan dugaan pemerasan tersebut juga sudah naik ke tingkat penyidikan,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, dugaan pemerasan itu dilaporkan pada 21 Agustus 2023. Laporan itu tercatat dengan nomor LI-235/VII/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus. Dalam dokumen tersebut tidak tercantum nama pelapor maupun orang yang dilaporkan. 

Berdasarkan laporan majalah Tempo edisi 8 Oktober 2023, pelapor adalah Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan orang yang dilaporkan adalah Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam laporannya, Syahrul mempercayai klaim Firli yang bisa menyetop penyidikan perkara di Kementerian Pertanian. Namun Firli meminta uang dengan jumlah yang cukup besar. Syahrul hanya menyanggupi separuh dari jumlah yang diminta itu.