Kementerian Perekonomian: PSN Menghasilkan Output Ekonomi Rp 3.344 Triliun

Apa hasil dari percepatan pembangunan PSN ini?

Dari aspek konektivitas nasional, (pembangunan) dalam 8 tahun terakhir menghasilkan lebih dari 2.900 kilometer jalan tol baru serta beroperasinya lebih dari 10 bandara dan pelabuhan strategis. Dalam aspek ketahanan pangan nasional, sudah terbangun 43 bendungan strategis serta jaringan irigasi untuk lebih dari 30 ribu hektare sawah.
Di sisi kedaulatan energi nasional, ada 21,7 GW pembangkit listrik baru yang beroperasi, tersambungnya lebih dari 33 ribu kilometer jaringan transmisi, dan produksi 23,2 metric tonnes per annum (MTPA) gas bumi. Mengenai penghiliran industri, telah beroperasi lebih dari 10 kawasan industri strategis dan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter untuk komoditas seperti tembaga, aluminium (bauksit), dan nikel.

Apa saja kendala dalam menuntaskan PSN?

Berdasarkan pemantauan KPPIP sejak 2016, isu yang paling banyak dilaporkan dan ditindaklanjuti berkaitan dengan tata ruang dan pengadaan tanah. Isu pengadaan tanah PSN umumnya berkaitan dengan sertifikat ganda, ketiadaan ahli waris, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah instansi (BMN/BUMN), serta tanah musnah.
Contohnya pengadaan tanah di PSN jalan tol Cinere-Jagorawi. Ini terjadi akibat ketiadaan ahli waris yang seharusnya menerima pembayaran uang ganti rugi (UGR) pengadaan tanah. Hal ini secara administrasi menunda pelaksanaan pengadaan tanah. Lainnya adalah perbedaan penafsiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021, yang menyebabkan penundaan administratif dalam proses konsinyasi. PP itu telah direvisi dengan PP Nomor 39 Tahun 2023.

Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga?

Dari sisi sebaran proyek, sebanyak 64 persen dari daftar PSN senilai total Rp 6.246,47 triliun tersebar secara merata di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil studi LPEM Universitas Indonesia pada akhir 2023, terhadap 190 PSN yang beroperasi penuh, ada dampak output ekonomi sebesar Rp 3.344 triliun dan penyerapan 2,71 juta orang tenaga kerja langsung. Berdasarkan studi yang sama ditemukan bahwa rasio kemandirian wilayah cenderung lebih tinggi dengan adanya pembangunan PSN di wilayah tersebut.

Apa tanggapan Anda atas penilaian PSN menyebabkan kerusakan lingkungan?

Dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur, akan ada eksternalitas negatif yang timbul akibat penyiapan dan pembangunan proyek, termasuk potensi konflik lingkungan-sosial, juga dampak terhadap lingkungan. Dari sisi pemerintah, peraturan seperti PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Kawasan Hutan menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai permasalahan.

Salah satu realisasi PSN yang mendukung kedaulatan pangan adalah pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Sampai saat ini, pemerintah sudah membangun 43 bendungan PSN yang menambah persediaan air baku sebesar 18 ribu liter per detik dan suplai air irigasi seluas 255.732 hektare. PSN itu juga mereduksi potensi banjir sebesar 7.777,28 meter kubik per detik dan memberi potensi pengembangan tenaga listrik sebesar 149 megawatt. Hal ini tentunya merupakan output yang sangat positif untuk kepentingan nasional.

Sektor penghiliran nikel dan sektor pangan juga disinyalir memicu deforestasi. Apa tanggapan Anda?

PSN merupakan fasilitas dan/atau dukungan untuk percepatan penyelesaian proyek. Misalnya untuk percepatan perizinan, penyesuaian tata ruang darat dan laut, serta pelepasan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan ini sejalan dengan mandat PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi pelestarian kawasan hutan, tapi tetap mendorong pengembangan prioritas nasional, seperti PSN, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana. Peraturan itu juga memandatkan penelitian terpadu yang melibatkan berbagai elemen, termasuk akademikus, yang ditunjuk oleh menteri terkait.

Beberapa PSN juga memicu konflik agraria dan penolakan warga?

Penolakan warga tidak hanya terjadi dalam kasus pembangunan PSN, tapi secara umum juga terjadi dalam pembangunan proyek infrastruktur. Ini salah satu isu dan tantangan utama dalam penyelesaian proyek. Biasanya terjadi karena masyarakat yang berada di lokasi proyek (masyarakat yang terkena dampak) tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, dari sosialisasi hingga pendataan dan inventarisasi tanah. Dalam beberapa kasus utama konflik agraria, biasanya masyarakat yang terkena dampak sudah menguasai dan memanfaatkan lahan negara dalam jangka waktu cukup lama, tapi tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah.

Apa pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di PSN ini?

Beberapa regulasi sudah diterbitkan pemerintah, dari PP Nomor 39 Tahun 2023 hingga Perpres Nomor 78 Tahun 2023 terkait dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, untuk memastikan masyarakat yang terkena dampak tidak terpinggirkan dan terpenuhi haknya.