Awan Kelabu Setelah Revisi UU ITE

KETUK palu hakim yang menjatuhkan vonis bebas dalam kasus pencemaran nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak lekas membuat Haris Azhar plong. Pendiri Yayasan Lokataru itu menganggap kasus serupa bisa menjerat orang lain selama pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih bertahan. “Saya menganggap awan kelabu masih ada,” kata Haris di Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut Haris, dua kali revisi Undang-Undang ITE selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mencabut pasal karet yang bisa dipakai untuk mengkriminalkan seseorang. Pasal bermasalah itu mengatur tentang pencemaran nama, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah justru menambah pasal tentang tuduhan yang dianggap menyerang kehormatan orang. “Modal untuk mempidanakan orang tetap ada,” ujarnya.

Pemerintahan Jokowi terakhir kali merevisi Undang-Undang ITE pada 2023. Presiden awalnya berjanji bahwa revisi itu diperlukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md., mengakui pembahasan revisi peraturan itu berlangsung alot dan panjang.

Mahfud, yang mundur dari kabinet karena bertarung dalam pemilihan presiden 2024, menyebutkan ada pihak yang setuju. Namun ada juga kelompok yang menolak isinya. “Akhirnya disepakati Undang-Undang ITE seperti sekarang itu,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

Koalisi Serius Revisi UU ITE juga menyoroti pasal bermasalah lain dalam peraturan tersebut. Salah satunya Pasal 28 ayat 3 tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan. Pasal itu berpotensi multitafsir. Koalisi pun mempersoalkan pembahasan revisi yang kurang melibatkan partisipasi publik dan terkesan diam-diam. “Praktik semacam ini mendegradasi nilai demokrasi,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur dalam keterangan pers.