Dan Hamzah Haz pun Turun Tangan

WAKIL Presiden Hamzah Haz kini makin sibuk. Sudah lebih dari sebulan ini Hamzah dan tim ekonomi yang dibentuknya membuat konsep program pemulihan ekonomi nasional. Tugas tim itu sungguh gagah: membuat program jangka pendek dan jangka panjang untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang tidak beranjak maju. Tim ini juga bertugas mencari bentuk penyelesaian yang pas untuk berbagai masalah besar yang hingga sekarang masih belum bisa diselesaikan. Untuk membentuk tim yang ia pimpin sendiri, Hamzah dibantu, antara lain, oleh Erman Munzier, bekas pejabat Bank Indonesia, dan La Ode Kamaluddin, ekonom Golkar. Mandat untuk mengatasi berbagai problem ekonomi itu sendiri kabarnya langsung berasal dari Presiden Megawati Sukarnoputri dalam sidang kabinet pada 14 Januari lalu. "Tapi tim ini tanpa keppres, tidak seperti zamannya Presiden Abdurrahman Wahid," kata ekonom Umar Juoro, yang menjadi mitra tim ekonomi Hamzah. Kenapa Presiden, yang sudah punya tim ekonomi sendiri, merasa perlu menurunkan langsung wakilnya? Umar Juoro melihat, kemungkinan besar Mega merasa tim ekonomi Kabinet Gotong-Royong jalan di tempat dan bahkan terjadi perselisihan di antara para anggotanya. Agaknya Mega memilih jalan tengah dan mengalihkan fungsi koordinasi kepada Wakil Presiden. Sejauh ini, Wakil Presiden sudah bertemu dengan menteri koordinator, para menteri ekonomi, beberapa pengamat ekonomi, dan pelaku dunia usaha. Mereka yang sudah diajak bicara antara lain Tanri Abeng, Ketua Kadin Aburizal Bakrie, Ketua Hipmi M. Lutfi, dan juga sejumlah ekonom seperti Sri Adiningsih dan Umar Juoro. Hasil pembicaraan itulah yang kemudian dibahas dalam tim. Kemungkinan besar hasil rembukan tim sudah selesai pekan ini dan akan diajukan kepada Presiden Megawati pertengahan Maret. "Setelah itu, terserah kepada Presiden mau diapakan konsep program pemulihan ekonomi tersebut," kata La Ode. Pemulihan ekonomi selama pemerintahan Megawati, yang sudah berlangsung tujuh bulan, memang masih sebatas cita-cita. Buktinya, kondisi perekonomian masih tak beranjak dari posisinya. Banyak pihak menilai tim ekonomi Megawati yang dipimpin Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kurang sigap menangani berbagai masalah ekonomi. Meski begitu, Megawati tak ingin mengganti personel kabinetnya. Megawati agaknya tak ingin melakukan bongkar-pasang kabinet seperti yang dilakukan presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid. Sementara itu, tim ekonomi Mega dari hari ke hari makin terlihat tidak kompak. Hal itu, misalnya, terlihat dalam persoalan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Kabinet seperti terbelah dua: antara yang mendukung perpanjangan PKPS dan yang menolaknya. Perselisihan tak hanya terjadi dalam sidang kabinet, tapi juga di DPR dan di media massa. Agaknya berpalingnya Megawati kepada Hamzah Haz menjadi semacam jalan tengah yang tidak membuat merah wajah orang?meski Deputi Menteri Perekonomian Bidang Industri dan Usaha Kecil Menengah, Dipo Alam, tak yakin inisiatif itu datang dari Mega. Menurut Dipo Alam, bisa jadi ide itu datang dari Hamzah sendiri. "Wakil Presiden mungkin tidak sabar melihat kerja tim ekonominya," katanya. Toh, pembentukan tim ekonomi Wakil Presiden mencuatkan banyak pertanyaan. Kenapa harus dibentuk tim sendiri? Kenapa pula harus menelurkan program pemulihan ekonomi? Bukankah sudah ada ketetapan MPR, Undang-Undang Program Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? Menurut La Ode, persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh tim ekonomi sendiri karena menyangkut soal keamanan, politik, dan juga penegakan hukum. Betul, memang sudah ada berbagai produk hukum untuk menjalankan program pemulihan ekonomi. Faktanya, itu semua tidak cukup. Perekonomian Indonesia hanya tumbuh di bawah empat persen dan itu menyebabkan dunia usaha tak mampu menyerap tenaga kerja baru. Tekanan terhadap anggaran juga tak berkurang. Pembayaran bunga obligasi masih belum bisa ditekan karena suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) masih mendekati 17 persen. Di luar itu, penegakan hukum masih menjadi persoalan yang belum memuaskan. Ancaman ketidakstabilan juga datang dari faktor keamanan dan perburuhan. Karena itu, fungsi koordinasi tim ekonomi perlu ditarik ke atas. Lalu, seperti apa program ala Hamzah Haz itu? Intinya mencakup lima hal, yakni yang bisa mengatasi keterpurukan ekonomi, memperkuat fondasi bagi dunia usaha agar bertahan hidup dan berkembang, menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan kultur dan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, dan membangun basis perekonomian yang kuat dan berdaya saing tinggi. Semua itu, kata La Ode, disiapkan oleh para menteri dan para pejabat eselon satu. "Jadi, tim ini tidak mengambil alih tugas para menteri dan juga menteri koordinator," katanya. Hasil pembahasan tim itu akan diajukan ke Presiden Megawati. Dan sidang kabinetlah yang akan memutuskan apakah konsep tersebut akan dipakai atau tidak. Presiden jugalah yang akan menunjuk siapa yang akan melaksanakannya. Pendek kata, kata La Ode, tugas Wakil Presiden akan selesai begitu program tersebut rampung dibuat dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. Dengan demikian, persoalan memang tak lantas beres dengan selesainya program yang dibuat Hamzah. Program saja tidak cukup. Pelaksanaannya yang justru sangat penting. Presiden Megawati memang akan menunjuk siapa yang bakal menjadi komandan pelaksana program. Nah, kalau itu diserahkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, bagaimana bila pelaksanaannya juga akan lamban seperti yang sekarang terjadi? M. Taufiqurohman, Iwan Setiawan, Endah W.S., Andari Karina Anom