Resep Keliru Redakan Konflik Papua

Juni tahun lalu, DPR mengesahkan undang-undang pemekaran Provinsi Papua menjadi empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Lima bulan berselang, DPR kembali mengesahkan pemekaran Papua Barat menjadi dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya. 

Pemekaran provinsi tersebut merupakan usulan pemerintah. Pemerintah beralasan, pemekaran tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua. Harapannya, konflik di Papua akan mereda seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia di sana.

Di samping pemekaran wilayah, Rozy menyoal dana otonomi khusus yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah pusat. Dana otonomi khusus yang mulai dikucurkan sejak 2002 itu dianggap belum berhasil meredakan konflik di Papua. Padahal salah satu tujuan pemberian dana otonomi khusus ini untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di sana, yang berlangsung sejak 1962. 

Kontras mencatat, total dana otonomi khusus yang dikucurkan ke Papua mencapai Rp 151,55 triliun selama 20 tahun (2002-2022). Selain itu, pemerintah memberikan dana transfer daerah dan dana desa ke Provinsi Papua serta Papua Barat, yang nilainya paling tinggi dibanding provinsi lainnya. 

Namun, kata Rozy, dana yang besar tersebut ternyata tak juga berhasil menuntaskan persoalan di Papua. Masalah utamanya, alokasi dana otonomi khusus tersebut tidak tepat sasaran. “Dana itu juga disalahgunakan sejumlah orang. Lebih lagi sejak awal sudah banyak penolakan,” ujarnya.

Sejumlah anggota TNI-Polri mengusung peti jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 27 Maret 2023. ANTARA/Humas Polres Puncak Jaya

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, berpendapat senada dengan Rozy. Ia menilai pemekaran wilayah tersebut bukan ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Papua. Namun pemekaran wilayah itu sarat akan kepentingan politik pemerintah pusat. 

“Diduga ada kepentingan kuasa ingin merebut sumber daya alam,” kata Latifah, kemarin.

Ia juga menilai program otonomi khusus lewat UU Otonomi Khusus Papua pada 2001 itu tidak berjalan dengan baik. Latifah menyebutkan latar belakang pemberian otonomi khusus Papua itu adalah meredam keinginan Organisasi Papua Merdeka untuk memisahkan diri dari Indonesia. 

Latifah menambahkan, adanya otonomi khusus ini secara tidak langsung bertujuan untuk mengendalikan orang Papua. Indikasinya, di awal terbitnya UU Otonomi Khusus bagi Papua, warga Papua diizinkan membentuk partai politik dengan harapan warga Papua berwenang membentuk partai lokal seperti di Aceh. Namun, dalam perjalanannya, UU Otonomi Khusus justru hanya mengakomodasi pembentukan MRP dan DPRP. 

"Lembaga itu lebih mudah diatur ketimbang partai," kata Latifah. “Makanya, dalam UU Otonomi Khusus jilid dua, tidak ada pembentukan partai. Partai lokal tidak boleh ada.” 

Menurut Latifah, berbagai kebijakan tersebut ternyata belum mampu meningkatkan sumber daya manusia dan mensejahterakan warga Papua. Ia merujuk pada indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua yang masuk kategori terendah, yakni 61,39 persen. 

Persoalan lain di lapangan, kata Latifah, terkesan ada perbedaan akses antara orang asli Papua dan pendatang. Penduduk asli Papua masih kesulitan mendapatkan akses komunikasi dan transportasi. Berbeda dengan pendatang yang lebih mudah mendapatkan akses komunikasi dan transportasi. 

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo soal pendapat Rozy dan Latifah tersebut. Adapun Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Theo Litaay, memastikan bahwa UU Otonomi Khusus Papua menjadi instrumen untuk menjawab persoalan kemiskinan, keterbelakangan, masalah sosial yang berkepanjangan, hingga kesenjangan ekonomi di Papua. 

Akar Masalah di Papua 

Rozy Brilian menyebutkan hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2010 menyimpulkan empat akar masalah di Papua. Sejumlah akar masalah itu adalah kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat; marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua; kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia; serta sejarah dan status politik wilayah Papua. 

Di samping keempat poin tersebut, Rozy menganggap pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik di Papua justru membuat konflik tak terselesaikan. 

Peneliti dari Institute of Social Anthropology Bern University, Swiss, Cypri Jehan Paju Dale, pernah menjelaskan bahwa masalah di Papua berhubungan erat dengan ekspansi kekuasaan politik, ekonomi, dan militer Indonesia sejak 1960. Selain itu, ada gerakan emansipasi dan dekolonisasi orang Papua. Di era Orde Baru, Papua dijadikan wilayah huni penduduk dari luar Papua melalui transmigrasi serta ekspansi birokrasi sipil dan militer. 

Selama masa otonomi khusus, kata dia, migrasi ke Papua terus meningkat, khususnya di kota-kota utama di Papua dan Papua Barat. “Dalam situasi itu, orang Papua tidak hanya harus berhadapan dengan militer, tapi juga pendatang,” kata Cypri, dikutip dari majalah Tempo, Jumat, 8 November 2019. 

Masalah lain, kata Cypri, penguasaan tanah di Papua atas nama pembangunan terus meningkat. Pembangunan berbagai infrastruktur yang merangsek ke pedalaman justru memperluas dominasi pendatang dan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya aliansi strategis antara aparat keamanan dan kelompok ultranasionalis. 

Karena itu, Cypri menilai, pemerintah perlu mengakui adanya dimensi rasial dan agama di Papua. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat mengambil langkah tepat dalam mencegah kekerasan tidak berulang. “Pemerintah tidak boleh mencampuradukkan konflik politik dengan konflik sosial antar-kelompok,” kata Cypri. Ia juga menyarankan pemerintah agar segera menjalankan dialog dengan elemen masyarakat Papua, bukan hanya dengan kelompok pro-pemerintah pusat. 

HENDRIK YAPUTRA