Dihantui Defisit Beras

JAKARTA – Defisit beras nasional diperkirakan berlanjut pada kuartal pertama 2024. Pola panen padi yang tahun lalu terganggu oleh musim kering akibat perubahan iklim masih sulit pulih hingga saat ini.

Landainya produksi tersebut kian krusial lantaran konsumsi beras justru akan naik pada tahun politik. “Ekor El Nino masih panjang dan sulit diantisipasi pemerintah,” kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, kepada Tempo, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam kondisi normal, penanaman padi secara masif biasanya berlangsung pada Oktober, dengan perkiraan panen raya empat bulan setelahnya. Masa panen besar pada Februari hingga Mei umumnya sudah mewakili 60-65 persen produksi beras tahunan. Petani masih memanen dari musim gadu—periode tanam kedua tanpa pengairan—pada Juni-September untuk memasok sekitar 25 persen kuota produksi tahunan. Sedangkan sisa Oktober-Januari adalah paceklik atau minim produksi untuk persiapan tahun berikutnya. 

Khudori mengatakan melebarnya periode tanpa hujan—menembus 60 hari—pada pertengahan 2023 mendorong mundurnya musim tanam ke Desember 2023. Artinya, produksi beras dari Pulau Jawa ataupun sentra pangan di luar Jawa, seperti Lampung dan Sulawesi Utara, bakal tertunda hingga empat bulan. Masa panen diperkirakan mundur dari Februari menjadi Maret atau April 2024. Akibatnya, defisit kebutuhan beras bisa menjadi lebih panjang daripada biasanya karena panen raya mundur.

Di satu sisi, konsumsi beras diperkirakan naik pada Maret saat Ramadan ataupun Idul Fitri sebulan setelahnya. “Perkumpulan massa saat kampanye pemilihan presiden juga mendongkrak konsumsi beras. Apalagi bila ada pembagian bahan pokok dari kalangan calon anggota legislatif,” kata Khudori. 

Pekerja mengecek beras di penggilingan padi Desa Sukamaju, Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 28 Desember 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2023 memperkirakan produksi beras pada Januari 2024 hanya 0,93 juta ton, sedangkan pada Februari sebesar 1,32 juta ton. Potensi defisit beras sangat besar, mengingat volume rata-rata konsumsi beras saat ini menembus 2,54 juta ton.   

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi membenarkan bahwa penurunan produksi beras terjadi lantaran sebagian sentra produksi di Pulau Jawa mengalami kemunduran musim tanam. Walhasil, waktu panen ikut mundur sehingga suplai beras dari dalam negeri masih akan sulit.

Menurut Bayu, suplai yang rendah itu turut menjadi pemicu kenaikan harga beras pada awal tahun ini. Harga makanan pokok ini sebelumnya sudah melambung akibat ongkos produksi yang tinggi, terutama soal pupuk. Pemicu lainnya adalah kebijakan negara produsen beras dunia yang sedang menjaga pasokan sehingga harga beras global naik. “Ini memang berat bagi Indonesia,” tuturnya.

Harga Beras Masih Tinggi

Laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, kemarin, 11 Januari 2024, menunjukkan harga beras medium naik 0,15 persen menjadi Rp 13.310 per kilogram. Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa sebesar Rp 10.900 per kg. Adapun harga beras premium tercantum sebesar Rp 15.010 per kg di atas harga eceran tertinggi Rp 13.900 per kg. 

Bayu masih optimistis program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari lembaganya bisa meredam lonjakan harga beras. Dalam program yang akan dimulai pada bulan depan atau selambatnya pada Maret 2024 itu, Bulog bakal meluncurkan beras SPHP seharga Rp 10.900 per kg. Hingga awal 2024, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sebanyak 1,6 juta ton.

Meskipun nantinya harga masih tinggi, Bayu meneruskan, setidaknya pasokan beras sudah masuk ke kelompok masyarakat yang membutuhkan. "Kami menjamin fluktuasi karena yang lebih mengerikan dari harga tinggi adalah tiba-tiba enggak jelasnya harga," katanya. 

Petani merontokkan gabah saat panen di Bandung, Jawa Barat, 16 Maret 2023. TEMPO/Prima mulia

Hambatan produksi pangan sempat diungkit Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 9 Januari lalu. Dia meminta kementerian dan lembaga mewaspadai dampak perubahan iklim terhadap rutinitas penanaman dan panen padi. Jokowi juga mengingatkan soal pentingnya perencanaan penanaman dan kalkulasi hasil produksi. “Sehingga hitung-hitungan mengenai kondisi aman, cadangan strategis pangan betul-betul dikalkulasi,” kata Jokowi. 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan tetap mendorong produksi beras lokal alih-alih impor. Saat ini pemerintah menggalakkan penanaman padi dengan luasan lebih dari 1 juta hektare per bulan. Stok beras di Bulog pun bakal diusahakan tak kurang dari 1 juta ton. “Kita ingin kegiatan ekonomi (dari produksi beras) tetap di Indonesia, bukan di Thailand atau Vietnam.” 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim masih bisa menjaga produksi beras pada awal tahun dan saat panen raya pada Maret-April 2024. Pola produksi yang terganggu El Nino, menurut dia, bisa diatasi dengan penanaman padi di lahan seluas 1,5 juta hektare pada bulan lalu. Luasan ini melebihi penanaman di lahan 500 hektare yang sebelumnya tak mencukupi kebutuhan nasional. Hasil panen nanti diprediksi menembus 3,5 juta ton beras. “Artinya, panen di April itu aman,” kata Amran.

YOHANES PASKALIS | RIANI SANUSI PUTRI