Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Sejumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti beberapa mata anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Anggota Dewan meminta pemerintah Jakarta menjelaskan pos anggaran yang mereka anggap ganjil itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, misalnya, mempersoalkan anggaran pengadaan perangkat antivirus serta program komputer di Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan. Unit itu mengusulkan anggaran Rp 12 miliar, melonjak dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 200 juta. "Tahun lalu sewa, memang. Kami akan perjelas untuk apa dan mengapa harus beli daripada sewa," kata dia, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Muhammad Nurrahman, menjelaskan bahwa usul Rp 12 miliar yang tertulis sebagai anggaran pengadaan antivirus sebetulnya akan digunakan untuk keperluan lain juga. Misalnya untuk membeli lisensi program Microsoft Word dan database Oracle. "Judulnya saja antivirus," ujar dia.
Nurrahman menambahkan, program database Oracle dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi kependudukan Alpukat Betawi. "Lisensinya itu hitungannya per prosesor. Satu server itu 16 prosesor. Sudah diskon, hitungannya sekitar Rp 6 miliar," ujar dia.
Menurut William, di luar anggaran antivirus, masih ada beberapa mata anggaran yang perlu diperjelas urgensinya. Sebelumnya, Fraksi PSI juga menyoroti kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, anggaran TGUPP diusulkan Rp 21 miliar, naik Rp 2 miliar dari anggaran tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, menjelaskan bahwa anggaran TGUPP dinaikkan demi menyesuaikan gaji para anggotanya berdasarkan grade atau tingkat pendidikan dan pengalaman kerja mereka. Saat ini, TGUPP beranggotakan 67 orang dengan grade yang berbeda-beda. "Untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade anggota," ujar dia.
Ketua TGUPP, Amin Subekti, pun angkat bicara ihwal kenaikan anggaran tim itu. Menurut dia, penyesuaian anggaran dibutuhkan untuk mendukung kerja TGUPP. "Jadi, bukan hanya perkara gaji, tapi juga kebutuhan operasional untuk menunjang kinerja," ujar dia. Mulai tahun depan, menurut Amin, TGUPP akan lebih banyak melakukan monitoring, sehingga anggaran yang dibutuhkan lebih banyak.
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, anggaran TGUPP meningkat setiap tahun. Pada 2018, anggaran Tim Gubernur sebesar Rp 16,02 miliar. Anggaran tim itu meningkat menjadi Rp 18,9 miliar pada 2019.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurahman Suhaimi, menyarankan agar pemerintah DKI menyesuaikan gaji dengan kinerja anggota tim tersebut. Selain itu, menurut dia, DPRD perlu mengawasi kinerja TGUPP karena tim tersebut menggunakan anggaran daerah. "Karena mereka pakai APBD, seharusnya diatur pengawasannya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono, menyoroti anggaran Rp 2,422 miliar untuk renovasi rumah dinas Gubernur Jakarta. Menurut dia, rumah dinas gubernur masih tampak bagus dan layak huni. "Nanti kami pertanyakanlah dalam pembahasan di Badan Anggaran," ujar dia.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menjelaskan bahwa anggaran Rp 2,422 miliar itu antara lain dipakai untuk membenahi bagian atap rumah dinas gubernur yang mulai keropos. "Paling banyak untuk atap dan plafon. Itu hampir mau diangkat," ujar dia. Sebagian dana lainnya akan dipakai untuk memperbaiki interior rumah dinas yang dia sebut sudah tidak layak. "Iya, sama beberapa ruang lain. Itu kan perlu dirapikan, dicat ulang."
INGE KLARA | IMAM HAMDI | GANGSAR PARIKESIT | INGE KLARA SAFITRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
