Di Balik Penyederhanaan 45 Peraturan Menteri BUMN

Setelah rampung disusun, aturan baru itu diuji publik di Balai Senat Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta pada akhir Desember tahun lalu. Salah satu yang terlibat adalah Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto. “Para pakar dan audience yang hadir memberikan masukan, saran atau kritik terhadap materi peraturan tersebut,” ujar Toto.

Menurut Toto, peraturan BUMN yang baru itu adalah penyederhanaan dari berbagai aturan yang lama. Selama 20 tahun berdirinya Kementerian BUMN ini, kata dia, ada sekitar 45 Permen BUMN dikeluarkan. Sebagian aturan tersebut bahkan saling tumpang-tindih. “Sebagian lagi sudah tidak relevan,” ujarnya. 

Hal itu yang melandasi pertimbangan untuk membuat peraturan yang lebih sederhana, ringkas, dan padat isi. Selain itu, penyederhanaan aturan tersebut diharapkan bisa meningkatkan fungsi pengawasan di internal BUMN. “Dengan situasi ini diharapkan kinerja BUMN pun bisa meningkat,” kata Toto.

Toto Pranoto membeberkan substansi dari masing-masing Permen BUMN tersebut. Pertama yang mengenai tata kelola dan transaksi signifikan BUMN yang berisi aturan tentang prinsip tata kelola BUMN, penerapan manajemen risiko BUMN, dan penilaian tingkat kesehatan BUMN. “Di dalamnya juga ada mengenai perencanaan strategis BUMN, pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN, dan soal pelaporan,” ujarnya.

Aturan kedua berisi tentang pengaturan organ dan SDM BUMN. Di dalamnya meliputi syarat anggota direksi dan komisaris BUMN, manajemen talenta BUMN, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN. “Serta regulasi soal penghasilan anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN,” tutur Toto.

Sedangkan Permen BUMN ketiga berisi tentang penugasan dan TJSL. Di dalamnya mencakup soal penugasan khusus BUMN dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. “Sebagian besar aktivitas penting BUMN  saya kira sudah masuk dalam regulasi di atas,” ucap Toto.

Bersifat Pemutakhiran

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Rini Widyastuti menjelaskan perubahan yang diatur dalam Permen BUMN tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. 

Menurut Rini, sebelumnya terdapat dua Permen BUMN yang mengatur hal yang sama yaitu Permen tentang Penugasan Khusus dan TJSL BUMN. 

“Peraturan Menteri yang baru ini bersifat pemutakhiran, penyempurnaan, pembaruan dan simplifikasi dari yang sudah ada,” tutur Rini.

Riri mengatakan ada tiga hal baru dalam Permen BUMN tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN tersebut. Antara lain mengenai parameter dalam penugasan khusus BUMN, tahapan penugasan khusus, dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang merupakan bagian TJSL BUMN.

Secara khusus Rini juga menyinggung kewenangan Menteri BUMN selaku mediator dalam perselisihan antar BUMN atau anak perusahaan BUMN dan perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN. 

Melalui pemutakhiran aturan tersebut  diharapkan fungsi pembinaan BUMN bisa lebih ditingkatkan. “Sehingga permasalahan antar BUMN itu dapat diselesaikan sebagai suatu keluarga besar BUMN,” ujar Rini. Permen BUMN yang baru itu juga memuat penegasan agar BUMN wajib memiliki Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pengaduan masyarakat. 

Sementara itu Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menuturkan penyederhanaan peraturan juga akan memudahkan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dalam mengambil keputusan. Menurut Susyanto, selama ini banyak aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan korporasi. 

“Penyederhanaan aturan ini akan memudahkan untuk mengingat dan melihat dari sisi peraturan ada di mana. Ini semacam omnibus law ketentuan BUMN,” ucap Susyanto. 

Susyanto menambahkan bahwa penyederhanaan aturan di BUMN tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan di atasnya. Penataan regulasi dan simplifikasi itu berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU itu lahir dengan salah satu pertimbangan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga menambahkan pengaturan mengenai metode omnibus. 

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely mengatakan Permen Nomor PER-2/MBU/03/2023 lebih membahas tata kelola BUMN, penerapan manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan BUMN, perencanaan strategis, pedoman kegiatan korporasi yang signifikan, penyelenggaraan teknologi informasi dan pelaporan.

“Jadi Peraturan Menteri ini lebih membahas tata kelola di BUMN maupun di Kementerian BUMN, dan esensi dalam Permen 2 ini yaitu how to business in good way,” ujar Nely. 

Dari hasil simplifikasi ini juga diatur mengenai organ dan sumber daya manusia BUMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2023. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Tedi Bharata menyebutkan bahwa latar belakang pembuatan peraturan tersebut untuk mewujudkan Permen BUMN yang sinkron dan harmonis. “Sekaligus untuk mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu isi dari peraturan adalah tentang aturan terkait daftar dan rekam jejak direksi atau calon direksi BUMN, pengaturan millennial direksi, talenta direksi BUMN, single income direksi dan aturan penundaan atau penarikan kembali tantiem.

Aturan baru tersebut rangkap jabatan direksi BUMN diatur dengan ketat. Direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN lain tidak akan mendapat tambahan remunerasi. Artinya, meski mereka merangkap jabatan namun akan tetap mendapat gaji tunggal atau single income. 

“Terkait SDM, ini merupakan bagian dari kerangka besar untuk memperkokoh pondasi BUMN agar bisa berkembang dan berkelanjutan,” ujar Tedi. 

Pilihan Editor: Erick Thohir Sederhanakan Regulasi di BUMN dari 45 Jadi 3 Peraturan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.