Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KEPALA Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak berniat melangkahi tugas kementerian teknis soal Mahakam. Campur tangannya dalam urusan ini, kata dia, semata karena permintaan Presiden Joko Widodo. "Presiden punya hak, boleh mendengar kami, boleh mendengar menteri," ujarnya pada 23 Maret lalu.
Konsep Mahakam menurut tim Anda?
Mahakam diserahkan 100 persen kepada Pertamina, kemudian mereka bernegosiasi dengan mitranya. Total pegang manajemen sampai selesai, sampai pada waktunya Pertamina bisa mengganti dengan baik.
Pertamina 100 persen, tapi mau dibagi-bagi?
Enggak. Akan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina. Terserah Pertamina mau bermitra dengan siapa.
Kalimantan Timur meminta porsi besar?
Ya, enggak rasional juga. Maka kami minta pemerintah daerah diberi 10 persen saja. Bentuknya royalti atau dividen.
Benar ada protes di rapat terbatas karena tim Anda dianggap kelewat batas soal Mahakam?
Enggak protes, hanya komplain paparan dari Darmawan Prasodjo (Deputi Kepala Staf Kepresidenan). Tim kami hanya menjelaskan lebih mendetail. Enggak ada emosi-emosi.
Blok Mahakam ini sangat diminati investor. Anda ada kepentingan juga?
Yang mana? Wong, saya yang mengusulkan agar daerah diberi dividen. Kalau saya usul pemda bekerja sama dengan swasta, baru saya punya kepentingan. Gas yang saya dapat untuk pembangkit saya di Kutai itu sudah dari lima tahun lalu. Tidak ada urusan sama ini. Jadi di mana kepentingan saya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo