Disebut Terlibat Kasus Korupsi Bansos, Begini Penjelasan Politikus PDIP Herman Hery

Saya Tidak Ikut Campur

NAMA politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Herman Hery disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial. Pada 8 Januari lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, PT Dwimukti Graha Elektrindo. Perusahaan itu disinyalir mendapat kuota pengadaan bansos terbesar, hingga 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Pada Sabtu, 16 Januari lalu, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu datang ke kantor Tempo dan memberikan penjelasan. Sebagian wawancara telah dimuat di Koran Tempo.

23 Januari 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Herman Hery di Kantor Tempo, Jakarta, Sabtu, 16 Januari 2021./TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kami mendapatkan informasi bahwa perusahaan Anda mendapat kuota terbesar dalam pengadaan bansos. Benarkah?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004, saya tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan. Awal 1997, saya beli pabrik lampu, Dwimukti Graha Elektrindo. Saya gawangi bisnisnya. Tapi saya keluar karena masuk DPR. Sejak itu, saya tidak lagi menjadi pengurus perusahaan. Komisaris tidak, pengurus tidak. Pemegang saham, iya. Tapi pemegang saham ada banyak orang.

Istri Anda menjadi pengurus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komisarisnya istri saya, bukan direktur. Terakhir putra saya jadi direktur.

Bagaimana anak Anda bisa mendapat tujuh juta paket?

Itu hanya isapan jempol, harus ditanya dari mana datanya.

Keberhasilan mendapat proyek bansos karena posisi Anda sebagai orang dekat Puan Maharani dan Juliari Batubara?

Dalam soal bansos, saya tidak bisa menekan menteri. Posisi politik dia di partai lebih tinggi daripada saya. Saya bukan pengurus. Dia darah biru karena bapaknya ikut mendirikan PDIP. Tapi, dalam perkawanan pribadi, sebagai orang Komisi Hukum, saya katakan: Presiden sudah ngamuk banget. Dia tanya ke saya, kira-kira apa jalan keluarnya. Saya jawab, jalan keluarnya percepat realisasi bantuan sosial itu.

Nama Anda dikaitkan dengan kasus suap bansos.

Dalam kasus bansos, kalau dirasa memang ada yang dilanggar, ya silakan saja. Toh, kantor itu sudah diperiksa dan digeledah. Saya juga tidak ikut campur. Tapi, kalau mau menarik-menarik saya, apa salah saya? Hak orang untuk curiga atau menuduh karena saya PDIP dan berteman dengan Juliari. Tapi, ingat, tuduhan itu harus ada buktinya. Yang bisa cari bukti penegak hukum, KPK.

Sejumlah sumber di Kementerian Sosial menyebutkan Anda mendapat 1 juta paket bansos, Juliari 300 ribu, dan Ihsan Yunus 300 ribu per tahap. Bagaimana penjelasan Anda?

Kalau mau fair, orang itu pertemukan dengan saya. Kasus-kasus saya yang diperiksa KPK banyak. Tapi saya selalu bilang kepada penyidik, jangan hanya katanya. Salah saya apa?

Anda ada kedekatan bisnis dengan Ihsan Yunus?

Mamanya dulu bos saya, bapaknya juga pernah menjadi anggota DPR. Karena saya teman mama-papanya, dia selalu memanggil saya dengan sebutan “om”. Jelas saya tidak mungkin menjalin kerja sama bisnis dengan dia. Mana mau saya mengikat kontrak bisnis dengan anak kecil?

Ada dugaan uang suap bansos mengalir ke petinggi partai.

Di PDIP praktik seperti itu sangat dilarang. Ibu Megawati Soekarnoputri pernah berpesan kepada saya agar jangan menjual kursi yang saya duduki sekarang selaku pemimpin Komisi Hukum.

Seperti apa kedekatan Anda dengan Ketua Umum Megawati dan Puan Maharani?

Mbak Puan itu saya anggap seperti adik. Sebelum meninggal, Pak Taufiq Kiemas pernah menitip pesan agar menjaga Mbak Puan. Kalau dengan Ibu Megawati, beliau adalah guru saya.

Megawati menegur Anda setelah kasus ini?

Saya tidak bertemu dengan Bu Mega setelah masa pandemi Covid-19.