DKI Jamin Semua Siswa Bisa Belajar Jarak Jauh

Perbesar

Siswa mengikuti pelajaran orientasi kelas secara daring, di Kampung Baru, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 14 Juli 2020. Foto : TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Disdik izinkan penggunaan dana BOS untuk pembelian paket Internet bagi guru dan siswa.
Sekolah swasta juga menerima BOS afirmasi dan BOS kinerja.
Siswa pemegang KJP di sekolah swasta mendapat tambahan dana per bulan.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan semua siswa memperoleh akses setara dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada tahun ajaran 2020/2021. Lewat Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana mengatakan persoalan ekonomi yang dialami keluarga peserta didik tak boleh menjadi hambatan dalam memenuhi hak mendapat pendidikan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menuturkan pemerintah mengidentifikasi satu per satu permasalahan yang muncul sejak DKI pertama kali menggulirkan kebijakan sekolah di rumah pada 16 Maret lalu. "Terutama yang dialami anak-anak dari keluarga prasejahtera," kata Nahdiana dalam acara diskusi online, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, persoalan utama PJJ adalah ketersediaan akses Internet bagi semua siswa serta kemampuan guru dalam memberikan materi secara daring. Permasalahan guru yang gagap teknologi, kata dia, sudah mulai teratasi dengan sejumlah pelatihan menjelang awal tahun ajaran baru ini.

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 39 Tahun 2020, sekolah dapat mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi peserta didik dengan tingkat ekonomi rendah, termasuk untuk membeli paket data Internet. Dinas membebaskan sekolah menentukan sendiri jumlah dan nominal bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. "Jangan lagi ada siswa yang kesulitan beli paket Internet untuk belajar," kata Nahdiana. "Monitoring harus memastikan paket Internet itu hanya untuk kepentingan belajar."

Meski demikian, Nahdiana melanjutkan, banyak siswa di DKI Jakarta yang bahkan tak bisa memiliki gawai, seperti telepon seluler pintar, untuk mengakses pembelajaran jarak jauh. Dia menyatakan Dinas Pendidikan sempat meminjamkan sejumlah gawai kepada siswa. Kebijakan itu telah diubah dengan mengirimkan modul fisik atau kertas ke rumah siswa.

Pemerintah tak hanya memberikan dana BOS kepada sekolah negeri. Sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semua sekolah swasta yang terkena dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) juga menerima BOS afirmasi dan kinerja sebesar Rp 60 juta per tahun. Selain itu, setiap siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mendapat tambahan dana Rp 130-240 ribu per bulan.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta, Imam Parikesit, membenarkan rencana bantuan dana untuk maktab privat tersebut. Menurut dia, dalam rapat terakhir, Dinas Pendidikan meminta mereka menunda penagihan uang pangkal kepada siswa pemegang KJP. Sebagai gantinya, dia melanjutkan, pemerintah provinsi akan membayarkan gaji guru swasta dengan dana KJP. "Kami sedang menyamakan data siswa pemegang KJP sekolah swasta dan data pemerintah," kata Imam.

Dalam acara yang sama, Fery Farhati Ganis, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jakarta, mengatakan pemerintah perlu mengatasi sejumlah persoalan dasar dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Istri Gubernur Anies Baswedan ini menyebutkan banyak persoalan yang muncul pada keluarga prasejahtera saat anaknya harus sekolah dari rumah. Selain soal ketersediaan gawai, kata dia, orang tua harus merogoh kocek hingga Rp 200 ribu per bulan untuk biaya Internet.

Anak-anak dari keluarga prasejahtera juga tak memiliki tempat belajar yang mampu menunjang konsentrasi di rumahnya. "Sejumlah keluarga juga mengalami masalah akibat membengkaknya biaya hidup harian saat anaknya sekolah dari rumah," kata Fery.

Sri Wahini, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengatakan kesulitan menyediakan fasilitas belajar online. Anggaran belanja keluarganya bertambah untuk kebutuhan Internet putrinya yang baru masuk SMPN 95 Sungai Bambu, Jakarta Utara.

Menurut Sri, sekolah anaknya belum memberi informasi tentang kemungkinan bantuan paket Internet dari dana BOS. "Sebenarnya lebih baik belajar di sekolah. Tapi kalau Covid-19 seperti ini, saya juga tak mau anak ke sekolah dan berpotensi tertular," ujar dia.

FRANSISCO ROSARIANS