Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta melanjutkan proyek normalisasi empat sungai setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI menyetujui anggaran sebesar Rp 850 miliar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) DKI 2018, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Rodia Renaningrum mengatakan proyek normalisasi sungai bakal berlangsung tahun depan. Sepanjang tahun ini, normalisasi terhenti lantaran belum ada lahan yang bisa digarap. Pengerjaannya akan digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane (BBWSCC). Sedangkan pembebasan la-hannya ditangani Dinas Sumber Daya Air.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Empat sungai utama yang akan digarap adalah Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, serta Sunter. "Sudah banyak lahan yang siap dibayar (pembeliannya)," katanya dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI, kemarin.
Menurut Rodia, proses pembebasan lahan sudah melalui tahap validasi Badan Pertanahan Nasional. Hingga awal September, realisasi serapan anggarannya mencapai Rp 400 miliar. Ia pun berjanji melaporkan pembebasan lahan yang sudah rampung kepada Balai Besar agar normalisasi segera digarap.
Rapat Badan Anggaran DPRD yang membahas Rancangan APBD Perubahan 2018 tersebut juga memutuskan mempertahankan semua mata anggaran DKI dalam APBD 2018 yang telah disahkan pada akhir tahun lalu. Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air justru mengusulkan menghapus program normalisasi sungai dengan anggaran Rp 850 miliar serta program lain senilai Rp 356 miliar dalam APBD Perubahan. Namun DPRD menolak sehingga mata anggaran tersebut diaktifkan kembali.
Anggota Badan Anggaran DPRD, Pandapotan Sinaga, meminta Dinas Sumber Daya Air berfokus menyelesaikan pembebasan lahan. Normalisasi sungai yang terhenti sepanjang tahun ini membuat Jakarta masih dibayangi banjir pada musim penghujan awal tahun nanti. "Ancaman banjir masih ada," ucapnya dalam rapat.
Balai Besar telah memperingatkan potensi banjir di Ibu Kota jika normalisasi tak dilanjutkan. Menurut Kepala Balai Besar, Bambang Hidayah, 129 kelurahan berpotensi terendam banjir pada musim penghujan yang puncaknya diprediksi terjadi pada Februari nanti.
Wilayah yang akan tergenang, kata Bambang, berada di daerah aliran sembilan sungai yang belum dinormalisasi. Salah satu sungai yang kerap menyumbang banjir parah adalah Sungai Ciliwung. "Normalisasi di Ciliwung mandek karena permasalahan lahan (di pemerintah DKI)," ucapnya, Rabu lalu.
Dia pun menuturkan, sembilan sungai penyebab banjir tersebut adalah Sungai Angke, Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung, Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Sunter, Cipinang, serta Cengkareng Drain. Dari 33 kilometer panjang sungai yang seharusnya dinormalisasi, baru 16 kilometer yang sudah dikerjakan. Sisanya belum digarap karena Balai Besar menunggu pembebasan lahan dari DKI. ADAM PRIREZA | LINDA HAIRANI
Tuntas Tiga Bulan Lagi
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, bersepakat bahwa kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk Dinas Sumber Daya Air, dinilai dari pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, bukan APBD Perubahan. Kesepakatan itu berlangsung dalam rapat Badan Anggaran DPRD, kemarin.
Menurut Pandapotan Sinaga, anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, metode tersebut akan membuat SKPD bekerja keras agar sisa anggaran tak membengkak. Rapat pun memutuskan mempertahankan semua program Dinas Sumber Daya Air yang tercantum dalam APBD 2018, kecuali pembebasan lahan waduk. Itu artinya, semua program tersebut harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir, yakni 15 Desember 2018.
Berikut ini beberapa program yang wajib diselesaikan tersebut (nilai dalam rupiah):
- Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapan sistem aliran timur: 87.287.839.045
- Pembangunan saluran, saluran penghubung, dan kelengkapannya di Jakarta: 64.641.496.812
- Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung, dan kelengkapannya di Jakarta Barat: 57.739.307.929
- Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya sistem aliran timur: 34.899.368.370
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Kelapa Dua: 7.876.400.802
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Panggang: 17.483.327.661
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Pramuka: 11.980.325.825
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Payung: 4.762.032.433
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Lancang: 12.199.998.519
- Pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Tidung: 21.575.383.094
- Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik skala kawasan tertentu: 4.156.383.284
- Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik skala permukiman: 14.215.491.378
LINDA HAIRANI | SUMBER: WAWANCARA, DINAS SUMBER DAYA AIR DKI JAKARTA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
