Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan integrasi moda transportasi darat dan rel akan dimulai tahun depan. Integrasi tersebut menyusul pengoperasian dua moda transportasi berbasis rel, yakni mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). “Sudah tahap finalisasi,” kata dia, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sigit menjelaskan, integrasi moda transportasi sekaligus akan memperbarui program transportasi murah DKI, yaitu One Karcis One Trip (OK-OTrip). Program yang dikampanyekan Anies-Sandi dalam pemilihan kepala daerah 2017 itu diuji coba sejak Februari lalu dan baru mengintegrasikan bus Transjakarta dengan minibus atau angkutan kota (angkot).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam konsep integrasi transportasi darat dan rel yang sedang disusun, dia menerangkan, tak ada lagi OK-OTrip. Kelak pembayaran seluruh moda transportasi umum di Jakarta menggunakan satu kartu uang elektronik atau e-money. Sistemnya serupa dengan kartu EZ-Link di Singapura atau Octopus di Hong Kong.
Menurut Sigit, integrasi dua jenis transportasi umum itu akan memudahkan dan menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Kereta MRT yang akan beroperasi pada Maret 2019 membidik 130 ribu penumpang per hari. Para penumpang rata-rata menempuh perjalanan 10 kilometer. Sedangkan kereta LRT rute Kelapa Gading-Velodrome ditargetkan mengangkut 10-12 ribu orang per hari.
LRT dijadwalkan beroperasi pada awal tahun depan. Adapun jumlah penumpang harian Transjakarta sudah tembus 600 ribu orang. “Tidak bisa lagi kalau tak ada integrasi,” kata dia.
Adapun program OK-OTrip mulai diberlakukan sejak Senin lalu. Sepanjang masa uji coba, PT Transportasi Jakarta, operator bus Transjakarta, menggandeng pengelola 14 rute angkot di Ibu Kota. Rute itu ditangani enam koperasi angkot dengan total 354 unit kendaraan. Mulai Senin lalu pula Transjakarta meneken nota kesepahaman dengan 11 koperasi angkot.
Banyak masalah yang terjadi dalam pengoperasian OK-OTrip. Tempo mendapati masalah antara lain mesin e-money di angkot lambat membaca kartu OK-OTrip milik penumpang. Bahkan sopir masih menerima pembayaran tunai dengan alasan sering telat menerima gaji bulanan dari pengelola angkot.
Ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyoroti pembuatan kartu khusus OK-OTrip buatan Transjakarta yang semestinya tak perlu ada. OK-OTrip juga tak menawarkan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran. Dia mengusulkan agar manajemen transportasi harus dikendalikan oleh satu operator atau pengelola.
Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsono, mendukung integrasi transportasi dan merevisi konsep OK-OTrip. Menurut dia, dalam program OK-OTrip, pemerintah hanya mampu menggaet 354 dari target 2.000 unit angkot sepanjang tahun ini. “Arah pengelolaan transportasi massal memang sudah harus terintegrasi semua,” ujar Gembong. LANI DIANA | IMAM HAMDI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
