Dprd DKI: Tumpul ?

SELAMA ini ada kesan seolah-olah DPR DKI Jakarta tak bersuara di luar forum. Ada yang berkata hal itu karena dijinakkan. sementara ada pula yang beranggapan rnemang DPRD kurang semangat, dan tumpul dalam bersikap dan berfikir: lebih bersifat "birokrat" daripada kalangan eksekutif DKI sendiri. Benar atau tidak, entahlah. Tapi pekan lalu, beberapa hari sebelum Pejabat Gubernur Ali Sadikin menyerahkan jabatannya, untuk pertama kalinya Ketua DPRD-DKI, Brigjen (Pol) A. Wiratno Puspoatmodjo SH, secara terbuka mengeritik kebijaksanaan baru DKI di bidang perparkiran. Khususnya kebijaksanaan pengadaan taman parkir. "Setidak-tidaknya tidak diperluas sebelum adanya peraturan daerah DKI yang mengatur masalah tersebut", ucap Wiratno kepada para wartawan. Pada malam ulang tahun Jakarta ke-450, lewat TVRI untuk pertama kali pula Wiratno berpidato ke masyarakat. Di tahun-tahun sebelumnya, Gubernur yang muncul. Untuk mendapat gambaran bagaimana hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif DKI selama ini, berikut ini beberapa hasil wawancara TEMPO dengan Ketua DPRD-DKI Wiratno Puspoatmodjo SH. Demikian pula wawancara dengan para pimpinan fraksi, yang sebentar lagi akan berakhir masa kerjanya. Ketua DPRD-DKI, Brigjen Pol. A. Wiratno Puspoatmodjo SH. Tanya: Mengapa selama ini DPRD tak pernah terdengar memberikan kritik secara terbuka terhadap kebijaksanaan Gubernur. Jawab: Kedudukan DPRD itu berbeda dengan DPR-RI. Sebagai yang termuat dalam UU no 5/1974, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian apa yang menjadi tindakan Pemerintah Daerah, DPRD juga turut bertanggung jawah. T: Kalau Gubernur Ali Sadikin berani mengeritik Pemerintah Pusat secara terbuka mengapa DPRD tak pernah melakkan hal yang sama terhadap Gubernur. J: Kita itu seperti dalam sebuah rumah tangga. Kalau ada yang tak sesuai atau cekcok kita selesaikan di dalam, buat apa diekspos ke luar. Dan ini bukan berarti tak ada perbedaan pendapat. Setiap perbedaan kita selesaikan dengan saling pengertian dan rasa tanggung jawah masing-masing. T: Dalam hal penggusuran misalnya, reaksi masyarakat biasanya cukup keras. J: Setiap kebijaksanaan sudah kita gariskan untuk setahun, kalau dalam pelaksanaannya DPRD berpendapat kurang tepat maka Dewan memberikan rekomendasi pada Gubernur yang sifatnya tidak mutlak mengikat. Ini tentu saja disampaikan tidak secara terbuka. Karena kalau terbuka bisa mengganggu ketenangan dan kestabilan masyarakat. T: Bagaimana kalau terjadi benturan kepentingan antara Pemerintah Daerah dan rakyat, apa yang dilakukan DPRD. J: Di satu pihak DPRD sebagai wadahnya wakil-wakil rakyat yang menampung dan menggali aspirasi rakyat. Di lain pihak DPRD juga merupaakan unsur perangkat Pemerintah Daerah. Kalau DPRD semata-mata cenderung kepada suara rakyat saja mungkin akan merugikan policy Pemerintah. Sebaliknya kalau cenderung pada Policy Pemerintah saja bisa juga merugikan rakyat. Maka itu kita harus berusaha membentuk suatu keseimbangan antara kepentingan rakyat yang tercermin dari aspirasinya dengan pembangunan yang direncanakan Pemerintah. Maka itu dalam hal penggusuran. Dewan selalu berpendapat: "Kalau digusur untuk proyek Pemerintah atau sosial maka penentuan harga ganti rugi harus melalui Panitia Negara. Sedang kalau untuk kepentingan swasta terutama yang ada segi komersiilnya wajar kalau yang punya jangan terlalu dirugikan. Biarkan mereka bicara sehingga keduabelah pihak puas. Cuma kalu tak tercapai kata sepakat baru Pemarintah Daerah turun tangan sebagai penengah". T: Apa yang belum berhasil dilaksanakan Gubernur Ali Sadikin. J: Dari segi perencanaan seperti yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya, semua tercapai. Tapi kalau dilihat dari segi kepentingan masyarakat kota seperti kurangnya air minum, belum semua penduduk menikmati listrik, banjir yang laten dan sampah yang menumpuk, kita juga merasa belum puas. Cuma itukan di luar kemampuan dan wewenang Pemerintah DKI. T: Dalam bidang apa Pemerintah DKI bisa dikatakan paling berhasil. J: Nah, menurut saya yang paling berguna bagi generasi mendatang terutama mereka yang akan memerintah suatu daerah adalah keberhasilan Ali Sadikin dalam meletakkan pola-pola pembangunan. baik dari strateginya maupun dalam pemilihan prioritasnya. Pembangunan yang berlangsung di Jakarta ini tidak ngawur dan cukup sistimatis. Maka itu lihat saja, kelompok mana dalam masyarakat Jakarta yang tak mendapat perhatian. T: Apa yang harus dilakukan Gubernur yang akan datang. J: Situasinya sudah jelas berbeda dengan masa permulaan pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Dan kondisi yang sekarang tentu saja membutuhkan persyaratan yang lain. Secara pribadi saya harus bisa mengatakan bahwa Gubernur yang akan datang harus lebih diarahkan pada terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi. Anang Soedjana, Ketua Fraksi ABRI Kerjasama yang berlangsung selama ini antara Pemerintah DKI dan DPRD cukup baik, masing-masing pihak mematuhi rules of the games yang ditentukan bersama, kata Anang Sudjana, 56 tahun, kelahiran Majalaya. Tapi kalau ada anggaran lain tentang kerjasama itu, terserah mereka yang berpendapat. Kenyataan menunjukan bahwa Pemerintah DKI telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati semua pihak. Ini tentu saja hasil dari kerjasama yang baik itu. Sebab itu pula Anang Soedjana menolak anggapan yang mengatakan bahwa DPRD selama ini dibungkem. "Kalau kita sudah memberi garis, diterima dan kemudian dipakai ya sudah", kata Anang. Lihat saja sudah berapa Peraturan Daerah yang kita hasilkan selama ini, tambahnya. Memang perbedaan-perbedaan kecil ada tapi semua itu bisa kita selesaikan. Yang jelas kita masih dalam taraf mengejar ketinggalan dan untuk itu diperlukan Gubernur yang berani dan juga bertanggung jawab serta punya kepribadian, ujar Anang Soedjana. Maka itu ketika ditanya siapa yang cocok untuk jadi pengganti Ali Sadikin. Anang dengan cepat menjawab: "Siapapun orangnya bukan soal, asal dia tahu keadaan Jakarta". Pak Ali itu tahu persis keadaan Jakarta setelah dia keluar masuk lorong-lorong di Jakarta, ujarnya menutup pembicaraan. Parulian Silalahi, sekretaris Fraksi PDI "Sikap kontroversiil dari Ali Sadikin itulah yang lebih membikin keserasian kerja antara legislatif dan eksekutif, dan sikap itu pulalah yang membuat dia berhasil" kata Silalahi, 38 tahun, kelahiran Pangururan, Sumut. Sebagai contoh, kata Silalahi, pernah suatu kali Bang Ali mengecam DPRD dengan mengatakan bahwa tanpa DPRD dia bisa bekerja. Tapi apa yang terjadi, dalam kegiatan Pemerintah Daerah. Ali Sadikin sebenarnya banyak menerima dan melaksanakan saran-saran yang diberikan DPRD, tambahnya. Dia menilai tanpa administrator yang baik - seperti Ali Sadikin - Jakarta tidak sesukses yang sekarang. Namun dia juga tak menutup mata akan kekurangan yang ada. Masih banyak dari tugas yang harus dikerjakan Ali Sadikin, belum tercapai, kata Silalahi. Sebagai contoh dia menunjukkan kurangnya angkutan umum. "Sudah berulang kali DPRD minta agar jumlah bis ditambah", ujarnya. Bahkan tentang angkutan Metro Mini. DPRD pernah mengusulkan agar dibuat perusahaan supaya ada persaingan dalam hal servis. Begitupun ia beranggapan apa yang belum bisa dicapai Ali Sadikin selarang ini mungkin karena hal itu di luar kemampuan dan wewenang Ali Sadikin. Pinantun Hutasoit, Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan "Bagaimana pun kerasnya perbedaan pendapat yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah DKI, itu tak pernah menjadi bahan pertentangan kata Pinantun Hutasoit. 42 tahun kelahiran Tapanuli Utara. Karena saling adu argumentasi itu berlangsung secara wajar sehingga pada akhirnya kedua belah pihak bisa mengambil alternatif apa yang paling baik tambahnya. Sebagai contoh dikemukakannya Peraturan Daerah mengenai perumahan yang baru selesai setelah melalui masa penggodokan selama 2 tahun lebih. "Inilah kelebihan Ali Sadikin, dia tak pernah ngotot dalam memaksakan kehendaknya, begitu pula DPRD, kami tak hanya membisu dalam menghadapi rencana-rencana yang diajukannya", ujar Hutasoit. Dan karena Ali Sadikin bekerja atas pola dasar pembangunan yang sudah ditentukan bersama maka dia juga terikat pada urutan prioritas. "Itulah hasil maksimal yang bisa dicapainya kalau mau dikatakan Ali Sadikin tak berhasil", ujarnya. Namun dalam menghadapi arus deras urbanisasi yang menimbulkan berbagai akibat seperti gelandangan dan pengangguran, Hutasoit menilai, "itu bukan hanya urusan Ali Sadikin tapi itu masalah nasional yang harus dipecahkan secara nasional. Persoalamlya barangkali bisa dipecahkan kalau ada keseimbangan pembangunan di semua wilayah Republik", tambahnya. H.M. Ma'ruf Amil B.A, Ketua Faksi PPP "Jangankan orang Indonesia, orang asing pun sangat mengagumi keberhasilan Ali Sadikin", ujar H.M. Ma'ruf Amin 34 tahun, kelahiran Tanggerang. Lantas dia menunjukkan Proyek MHT, pelebaran jalan dan pembangunan gedung-gedung sekolah sebagai contoh keberhasilan Ali Sadikin. "Cuma satu hal yang juga tak bisa dilupakan, berhasilnya pembangunan di Jakarta berakibat mengundang urbanisasi", ujarnya. Adanya peraturan yang menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup paling tidak sudah berhasil menekan arus urbanisasi. Maka itu pula dalam menengok kembali hasil yang dicapai Ali Sadikin. Ma'ruf menilainya tak lepas dari kerjasama yang ada antara DPRD dan Pemerintah DKI. Selama periode 1971 sampai 1977 DPRD telah berhasil turut menuangkan Peraturan Daerah sebanyak 40 buah kata Ma'ruf.