Benarkah Polisi Menggalang Dukungan untuk Prabowo-Gibran?

Berbeda dengan pemeriksaan terhadap Munawar, pertemuan polisi dengan dua kepala desa (kades) lain, Jayus Salam dan Moch. Wijdan, disebut-sebut digelar secara informal. Tiga narasumber di lingkaran AKD-Papdesi menyebutkan, dalam pertemuan itu, polisi mengingatkan Jayus dan Wijdan soal kasus korupsi dana desa yang bisa menjerat para kades.

Wijdan mengaku sempat bertemu dengan polisi. Namun ia menyebutkan pertemuan itu tidak membahas kasus korupsi dana desa. “Ya ngobrol bisnis dan politik juga,” kata Kepala Desa Ketapang Daya tersebut, Sabtu, 2 Desember lalu. Adapun Jayus membantah jika disebut berkomunikasi dengan polisi.

Kepolisian mulai menggeber pemeriksaan kepala desa dengan alasan dana desa kerap diselewengkan. Pada 25 Oktober lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyebutkan dana desa kerap digunakan untuk kepentingan pribadi. “Dana desa untuk pelesiran, seolah-olah studi banding ke suatu tempat. Itu tak boleh,” tutur Wahyu.

Dua pengurus Papdesi bercerita kepada Tempo, banyak rekan mereka ketakutan setelah sejumlah kepala desa diperiksa oleh polisi. Mereka enggan terlibat lagi dalam aktivitas politik. Terutama menyuarakan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sebab, pendukung dua pasangan itulah yang paling sering diperiksa oleh polisi.

Namun ada juga kepala desa yang mengajak koleganya beralih mendukung Prabowo-Gibran. Beberapa di antaranya hadir dalam acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jakarta. Sejumlah narasumber yang ditemui Tempo menyebutkan Kepolisian Daerah Jawa Timur ikut membiayai para kepala desa di provinsi itu untuk datang ke Gelora Bung Karno.

Pemanggilan kepala desa juga terjadi di Jawa Tengah. Pada Kamis, 16 November lalu, Polda Jawa Tengah memerintahkan kepala desa di Kabupaten Karanganyar menghadap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada 27-29 November 2023. Polisi menyelidiki penggunaan dana aspirasi desa bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Surat pemanggilan ini bocor dan beredar di media sosial. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Papdesi Karanganyar—tempat kelahiran Ganjar Pranowo—Sutarso baru mengetahui pemanggilan itu setelah ramai diberitakan. Meski menyatakan siap diperiksa oleh polisi, ia tetap terkejut. “Baru pertama kali ada pemanggilan seperti ini,” kata Sutarso pada Kamis, 30 November lalu.

Belakangan, polisi menunda pemeriksaan para kepala desa. “Penyidik ada kegiatan, dijadwalkan ulang,” ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto, Senin, 27 November lalu.

Polda Jawa Tengah juga mendalami kasus dugaan korupsi dana desa di dua daerah lain, yakni Wonogiri dan Klaten. Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Dwi Subagio menyebutkan kasus itu bermula dari laporan warga pada 12 April lalu. Dwi membantah adanya motif politik dalam kasus tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Papdesi Aang Maskur Rukhani menduga berbagai pemanggilan itu terkait dengan pemilihan presiden 2024. Ia mendapat laporan adanya upaya polisi mendata kepala desa yang menjadi anggota Papdesi. Pun polisi mencari tahu afiliasi politik mereka. “Itu laporan yang kami terima di beberapa provinsi,” kata Aang, Senin, 20 November lalu.

Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengusung Ganjar-Mahfud. Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan menang di dua provinsi itu. Bahkan 21 persen dari total suara nasional yang dikumpulkan PDIP berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan di Jawa Timur, kontribusi suaranya mencapai 16 persen.

Maraknya pemanggilan oleh polisi ini juga didengar oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Yusuf Chudlori dari berbagai pengurus PKB di wilayahnya. Meski mendukung penegakan hukum, ia menyayangkan momentum pemanggilan yang tak pas. “Bisa muncul persepsi bahwa polisi tak netral,” ucap Yusuf, Kamis, 30 November lalu.

Upaya kepolisian mendorong nama Prabowo-Gibran juga terdengar di luar Jawa. Seorang warga di Kecamatan Danau Sipin, Jambi, bercerita bahwa dia pernah diajak berdiskusi oleh personel intelijen kepolisian dan didorong untuk memilih Prabowo. Polisi itu menyatakan Program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin akan berlanjut jika Prabowo-Gibran menang.

Politikus Partai Golkar Jambi, Asari Syafei, juga pernah didatangi oleh personel intelijen penegak hukum pada Agustus lalu. Saat itu anggota kepolisian tersebut mempertanyakan alasan Asari mendukung Anies Baswedan. Padahal Golkar sudah mengusung Prabowo sebagai calon presiden. 

Kepada polisi yang mendatanginya, Asari menjelaskan bahwa dia lebih sreg mendukung Anies karena Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi, Komisaris Besar Mulia Prianto, tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis, 30 November lalu, membantah jika lembaganya disebut menggalang dukungan dari para kepala desa. Ia juga menyangkal kabar bahwa personel kepolisian menekan kepala desa. “Itu hanya rumor. Kami netral,” ujarnya.

Begitu pula Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mengklaim lembaganya netral. “Silakan dicek, apakah penanganan kasus hukum sifatnya mengada-ada atau berdasarkan laporan. Kalau ada pelanggaran, silakan dilaporkan,” kata Kapolri pada Sabtu, 2 Desember lalu.

•••

DUKUNGAN Korps Bhayangkara terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terendus sebelum pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres pada 17 Oktober lalu. Putusan itu memastikan Gibran sebagai Wali Kota Solo yang masih berumur 36 tahun bisa menjadi cawapres meski syarat usia minimal adalah 40 tahun.

Tiga narasumber, seorang di antaranya penegak hukum, yang mengetahui proses pengambilan putusan di MK menyebutkan bahwa petinggi Polri ikut mengawal putusan tersebut. Dari memantau gerak-gerik para hakim MK hingga mengirimkan pesan kepada hakim untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Surakarta, Jawa Tengah.

Seorang narasumber yang membaca pesan yang diterima hakim konstitusi bercerita, petinggi Markas Besar Polri menyatakan Presiden Joko Widodo meminta hakim MK membuka jalan untuk Gibran. Permintaan itu disebut-sebut wajib dituruti oleh hakim MK. Hingga Sabtu, 2 Desember lalu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menjawab permintaan wawancara Tempo.

Penelusuran Tempo menunjukkan Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melobi hakim lain untuk menerima gugatan Almas. Belakangan, Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa Anwar melakukan pelanggaran berat karena terlibat konflik kepentingan. MKMK lantas mencopot Anwar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Setelah Gibran resmi menjadi cawapres Prabowo, muncul intimidasi terhadap penentang putusan MK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan adanya tekanan terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dan pegiat media sosial Ulin Yusron. “Saya mendengar dan melihat langsung ada tekanan,” ucap Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November lalu.

Yunarto sebelumnya mengkritik pencalonan Gibran di media sosial. Awal November lalu, Charta mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mencapai 36,9 persen, unggul atas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (34,7 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Survei Charta ini menjadi satu-satunya sigi yang menunjukkan keunggulan Ganjar-Mahfud atas Prabowo-Gibran.

Delapan hari seusai hasil survei keluar, Yunarto mengumumkan berhenti sementara dari dunia maya lewat unggahan di akun X—dulu bernama Twitter—@yunartowijaya. “Semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi,” katanya dalam pesan perpisahannya, Selasa, 14 November lalu.

Adapun Ulin aktif mengkritik Gibran sebagai calon wakil presiden lewat akun media sosialnya. Dua narasumber yang mengetahui intimidasi itu mengungkapkan bahwa Yunarto dan Ulin mendapat pesan berisi peringatan dari seorang petinggi Polri. Kepolisian juga diduga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memeriksa aliran dana di rekening Yunarto. 

Ulin dan Yunarto tak berkomentar saat ditanyai soal intimidasi yang mereka alami. Sedangkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membantah ada perintah memeriksa rekening Yunarto. “Kami independen dan tak bisa diatur untuk menelusuri transaksi pihak mana pun kecuali terkait dengan dugaan tindak pidana dan penegakan hukum,” ucap Ivan, Sabtu, 2 Desember lalu.

Petinggi Korps Bhayangkara diduga juga menekan para pengusaha. Dua petinggi Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan polisi mengundang sejumlah pengusaha setelah pertengahan Oktober lalu. Pemanggilan itu terkait dengan adanya dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Jawa Timur sebulan belakangan.

Dalam pertemuan itu, petinggi Polri tersebut meminta para pengusaha yang datang membuat acara yang lebih megah untuk Prabowo Subianto. Di Jawa Timur, acara deklarasi dukungan untuk Ganjar-Mahfud mulai marak. Salah satunya pertemuan Ganjar dengan 200 pengusaha di Surabaya pada 15 Oktober lalu.

Saat itu sejumlah pengusaha kondang, seperti pemilik Maspion Group, Alim Markus, dan bos MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Hary Tanoesoedibjo, hadir. Perindo salah satu partai pengusung Ganjar. Namun, sejak polisi mengundang para pengusaha, dukungan pebisnis untuk Ganjar di Jawa Timur meredup.

Tiga anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menuturkan, menurunnya dukungan pengusaha berimbas pada aktivitas kampanye. Wakil Ketua Koordinator TPN Olly Dondokambey tak membantah informasi itu. Namun ia mengklaim pembiayaan tak terganggu. “Kami di PDIP punya dana abadi yang bisa dipakai,” tutur Bendahara Umum PDI Perjuangan ini, Rabu, 29 November lalu.

•••

BERKOP Kejaksaan Agung, surat bertanggal 28 November 2023 ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Isinya meminta Bawaslu mengevaluasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Medan, Sumatera Utara, pada 20-22 Oktober lalu.

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, yang menandatangani surat itu, menilai ada ajakan untuk memilih salah satu calon presiden yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian Desa sekaligus calon legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muin Pulungan. PKB adalah pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Reda dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen pada Rabu, 1 November lalu. Ia sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Reda adik ipar Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad.

Langkah Reda dinilai janggal oleh politikus PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, adik Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ia menilai kejaksaan tebang pilih dan hanya melaporkan kejadian yang bisa merugikan salah satu pasangan calon. “Ngapain Kejaksaan Agung mengurusi yang beginian? Kalau mau urusin, ya semuanya, dong,” ujar Hasanuddin, Kamis, 30 November lalu.

Kecenderungan Korps Adhyaksa ikut membantu pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tercium di sejumlah daerah. Seorang kepala daerah dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah mengaku dipantau kejaksaan. Belakangan, para kepala dinas di tempatnya diperiksa jaksa. Ia pun diminta tidak terlalu keras menyuarakan dukungan bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan kabar bahwa sejumlah kepala daerah dari partainya juga mendapat tekanan. “Kami sudah mendapat beberapa laporan dan sedang saya cek ulang,” kata Hasto, Rabu, 29 November lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyangkal tudingan bahwa lembaganya mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. “Jaksa Agung akan menindak tegas jika ada aparatur yang terbukti tidak netral,” ucapnya pada Jumat, 1 Desember lalu.

Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani membenarkan jika disebut mengirimkan surat kepada Bawaslu. Tujuannya adalah mengingatkan agar tak ada penyalahgunaan dana desa lewat kampanye terselubung. Kejaksaan pun memiliki program Jaga Desa.

Reda membantah jika surat itu disebut bertujuan menekan lawan Prabowo-Gibran, pasangan yang didukung kakak iparnya, Sufmi Dasco Ahmad. “Tak ada urusan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Reda melalui sambungan telepon, Jumat, 1 Desember lalu.

Sedangkan Wakil Ketua Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, membantah jika jagoannya disebut mendapat dukungan dari kepolisian ataupun kejaksaan. “Pak Prabowo secara tegas mengatakan bahwa kami menentang cara-cara yang curang,” ujar Fahri melalui aplikasi WhatsApp pada Jumat, 1 Desember lalu.