Fauzi Bowo: Saya Tidak Bisa Jamin

BARU sebulan satu hari menduduki kursi gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sudah ”didamprat” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rupanya, keluhan warga pengguna jalan yang dilalui bus TransJakarta sampai juga ke telinga Presiden. Warga protes karena pembangunan jalur busway membuat macet tak alang kepalang. Foke—begitu Fauzi biasa disapa—diminta mengambil ”langkah ekstra” dan ”operasi khusus” untuk mengencerkan gumpalan kemacetan itu.

Menjawab wartawan Tempo Budi Riza dan Rudy Prasetyo serta beberapa kuli tinta lain yang mencegatnya di Balai Kota, Jumat pekan lalu, Fauzi berkomentar enteng, ”Soal kemacetan, saya tidak bisa jamin.”

Jalur bus TransJakarta dibuka untuk kendaraan umum, tapi kemacetan belum berkurang, kenapa?

Anda mau kemacetan hilang dari Ibu Kota Jakarta. Saya kira keinginan Anda itu tidak proporsional.

Kalau dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi di Jakarta?

Itu hanya bisa kita lakukan setelah kita punya angkutan umum yang memadai. (Kalau sekarang) ya nggak mungkin. Industri otomotif itu industri andalan. Waktu saya kemarin bicara dengan Presiden juga begitu. Kan sulit sekali kita lakukan pembatasan, misalnya orang nggak boleh beli mobil.

Anda ingin mengatakan wewenang Anda terbatas?

Fiskal itu bukan kewenangan saya. Misalnya, pembelian mobil pertama (terkena pajak) 100 persen, mobil kedua 200 persen, mobil ketiga tambah lagi 250 persen. Ini bisa sedikit mengerem orang untuk beli kendaraan. Lebih jauh lagi, kalau kita berlakukan di Jakarta, dia bisa daftarkan mobil keduanya di Bekasi. Jadi, saran saya, kalau ada pajak progresif yang akan kita berlakukan, kita berlakukan untuk seluruh kawasan Polda Metro. Atau lebih bagus lagi kalau Bogor termasuk di dalamnya.

Lalu, apa yang ingin Anda lakukan?

Saya akan berlakukan pengendalian penggunaan kendaraan untuk zona-zona tertentu. (Tapi) zona itu tidak bisa kita kendalikan jumlah kendaraannya sebelum ada opsi atau alternatif. Angkutan publiknya harus memadai dulu. Kalau tidak, orang bisa mengatakan: ”Ini bukan pemerintah yang bijak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus apa dong yang boleh?”

Berapa persen target Anda menurunkan kemacetan per tahun?

Kemacetan saya tidak bisa jamin, karena tadi saya bilang, kan, beberapa komponen berada di luar kewenangan saya. Yang saya bisa lakukan secara terukur adalah pembangunan fasilitas angkutan umum yang lebih baik.

Anda menganggap pembangunan jalur busway ini efektif?

Kalau 15 koridor busway ini selesai, berarti 400–450 ribu orang bisa terangkut per hari. Ini belum seberapa dibandingkan dengan kebutuhan. Di Jakarta ada 17 juta orang (yang mengadakan perjalanan) per hari, sebagian besar, 9–10 juta orang, adalah warga komuter. Ini harus ditampung dengan pembangunan angkutan umum yang baik.

Anda tak ingin mengembangkan kereta api?

Kemarin saya imbau pemerintah pusat, tolong bangun kereta api di Ibu Kota, karena kereta api ini akan menjadi backbone (tulang punggung) angkutan umum massal Ibu Kota. Nantinya juga akan ada subway. Sekitar 70–80 persen aktivitas transportasi akan terjadi di sini. Tapi ini masih harus diimbangi dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau ini sudah terlaksana, kita bisa bernapas lebih lega.

Bus TransJakarta sudah dibangun, tapi perawatannya minim. Jembatan penyeberangan dan shelter yang rusak tak diperbaiki....

Itu kan urusan manajemen. Kalau gubernur disuruh ngopenin yang begituan, itu namanya mandor (nada bicaranya mengeras).

Monorel akan tetap jadi prioritas?

Itu masih dalam proses finalisasi. Nanti, setelah Wakil Presiden kembali dari kunjungan ke Dubai.

Pada akhir masa jabatan Anda nanti, kemacetan bisa berkurang nggak?

Kalau jumlah penambahan kendaraan itu bisa direm, tidak perlu sampai saya selesai jabatan. Dua-tiga tahun juga beres. Tapi kalau tidak ada yang ngerem, sampai gubernur ganti lagi tidak akan selesai.