font face=arial size=2 color=#FF0000>NASARUDDIN UMAR:</font><br /> Mereka Tidak Mengindahkan Saya

HARI-hari berat kini dijalani Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pekerjaannya selama menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, hingga tahun lalu, jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek penggandaan Al-Quran senilai Rp 56,4 miliar pada 2011 diduga berlumur korupsi dan suap.

Sebagai kuasa pengguna anggaran proyek, guru besar bidang tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini terjepit. Lelaki kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, ini pun telah meminta nasihat pengacara papan atas untuk menghadapi berbagai kemungkinan.

Kepada Setri Yasra dari Tempo, Nasaruddin menjelaskan sejumlah hal melalui telepon dalam dua kali kesempatan–Rabu dan Jumat pekan lalu. Ia mengaku tidak tahu ada transaksi gelap di balik proyek itu. "Saya sudah minta bawahan agar jangan main-main," katanya.

Benarkah ada korupsi pada proyek penggandaan Al-Quran ketika Anda menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam?

Saya juga kaget ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada masalah. Saya berusaha mencari tahu apa yang terjadi.

Anda pernah menemukan kejanggalan?

Tidak. Sebab, proyek ini juga sudah diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tidak ada apa-apa. Begitu juga audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan hasil audit "wajar tanpa pengecualian".

Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi menemukannya?

Saya tidak tahu.

Benarkah anggaran proyek ini digelembungkan?

Saat mendapat laporan pertama kali dari pejabat pelaksana proyek, saya menemukan hal itu. Harga riil hanya Rp 35 ribu, dicatat Rp 75 ribu. Ketika itu saya tegur mereka dan minta direvisi. Saya bilang saya tidak mau ada praktek seperti ini. Belakangan, harga itu tidak direvisi. Mereka beralasan harga disesuaikan dengan pengadaan tahun sebelumnya. Mereka tidak mengindahkan saya.

Anda mengenal pemilik perusahaan pemenang tender?

Tidak. Saya tidak mau berkenalan dengan pengusaha yang ingin mendapat proyek di Kementerian Agama. Tidak ada juga satu pun kerabat saya yang dapat proyek. Silakan cek saja.

Sebagai kuasa pengguna anggaran, Anda seharusnya mengawasi....

Saya sudah melakukannya. Tapi kontrol tidak dilakukan secara mendetail. Sebab, ada ratusan tender di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Ibaratnya, saya gubernur dan tender dilakukan di tingkat RW. Saya hanya mendapat laporan bahwa semua kegiatan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Lalu laporan-laporan itu diperiksa Inspektorat Jenderal dan BPK.

Anda siap bertanggung jawab?

Saya siap menjelaskan semua ke KPK. Dapat saya pastikan tidak ada satu rupiah pun uang proyek itu masuk rekening saya. Silakan saja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meneliti rekening saya dan keluarga.

Benarkah Anda tidak akur dengan Menteri Agama?

Saya tidak mempunyai komentar soal itu. Namun, bisa saya pastikan, saya tidak pernah berhenti melakukan pembenahan.