Bom Waktu Dahlan Iskan

Protes itu dituangkan Dipo Alam dalam dua halaman memorandum yang ditujukannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertanggal 10 April 2012. Di bagian awal, Sekretaris Kabinet ini meneruskan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengenai penggantian direktur utama dan komisaris utama di lima perusahaan negara, yakni PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.

Pada bagian berikutnya, Dipo mengadu kepada Presiden. Ia menyebutkan penggantian pos-pos kunci di BUMN itu dilakukan Dahlan secara tak patut. Dahlan dinilai lancung karena main tunjuk direktur atau komisaris tanpa melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA), yang diketuai Presiden. "…Sehingga muncul pengaduan dari masyarakat…," ia mengingatkan bahwa langkah Dahlan itu mulai berbuah masalah.

Atas memorandum itu, Presiden memberikan disposisinya dalam tiga poin. Yang pertama, Yudhoyono memerintahkan Dipo agar menyampaikan secara tertulis perihal ini kepada Menteri BUMN. "Kecepatan perlu, tapi jangan melanggar aturan. Bisa ada 'bom waktu'," Presiden menuliskan apa yang ia minta agar disampaikan itu.

Peringatan soal "bom waktu" inilah yang kini bocor ke mana-mana. Dokumen disposisi rahasia Presiden beredar keluar dari Istana, dan me­nguarkan kabar ketegangan yang terjadi dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dipo, yang dalam hal ini disebut-sebut satu kubu dengan Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kesal lantaran tak direken dalam proses penempatan pimpinan BUMN. Dahlan dianggap terlalu banyak "bermain sendiri". "Pak Dipo memprotes karena, sebagai Sekretaris TPA, tak diajak ngomong," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Padahal, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Menteri BUMN diperintahkan melaporkan hasil penja­ringan calon direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMN kepada TPA. Dalam tim ini, Dipo duduk sebagai sekretaris, wakil ketua dipegang Wakil Presiden, dan anggotanya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN sendiri. Di tangan mereka, setiap calon itu akan mengalami penyaringan ­final.

Salah seorang petinggi BUMN yang dekat dengan Dahlan bercerita, sudah lama hubungan bosnya itu dengan Dipo dan Sudi memang lebih banyak diwarnai ketegangan. Bahkan sejak mantan wartawan itu masih memimpin PT Perusahaan Listrik Negara. "Menjelang pelantikannya sebagai menteri, Dahlan bertekad memilih sendiri tim penggantinya di PLN. Tapi dari Istana datang tekanan untuk menempatkan orang lain," kata sumber itu pekan lalu.

Sumber lain yang juga akrab dengan Dahlan menambahkan, gesekan dua kubu itu makin parah ketika tiba-tiba Dahlan mengangkat Ismed Hasan Putro sebagai direktur utama di PT Rajawali Nusantara Indonesia, Maret lalu. Para pembantu dan staf khusus di Istana sempat gusar. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa orang yang enam bulan lalu gemar mengkritik SBY tiba-tiba ditunjuk jadi direktur utama BUMN.

Menjawab suara-suara itu, Dahlan mengatakan kewajiban pemerintah justru merangkul orang-orang yang tadinya menjadi pengkritik. Tidak mungkin semua yang punya pendapat berbeda dilawan dan dianggap sebagai musuh abadi. Mungkin saja orang itu tadinya berkontribusi dengan cara menyampaikan kritik dari luar. "Kita harus menerima kalau sekarang mereka ingin berkontribusi dari dalam pemerintahan," sumber itu menirukan jawaban Dahlan.

Bara yang memanaskan kabinet juga datang dari upaya Dahlan yang lebih sistematis. Dengan argumen demi efisiensi dan reformasi BUMN, dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada 7 Desember tahun lalu, Dahlan mengajukan konsep percepatan perampingan atau rightsizing BUMN. Dari 141 BUMN yang bergerak di hampir semua sektor usaha saat ini, ia menargetkan pada akhir 2014 hanya akan tinggal 70-an. Yang kecil dan tak lagi produktif akan dipaksa melakukan merger. Yang kurang sehat akan direstrukturisasi, sementara yang kuat akan diminta mengakuisisi dan menjadi induk usaha.

Hal lain yang krusial dalam proposal itu menyangkut urusan direksi dan komisaris di perusahaan negara. Dahlan mengidentifikasi, masalah terbesar di BUMN salah satunya perekrutan pimpinan perusahaan tak pernah bisa menciptakan tim solid yang tangguh. Sebaliknya, proses yang melibatkan campur tangan terlalu banyak pihak justru cenderung memecah belah.

Arah dari paparan Dahlan itu mudah ditebak. Ia menginginkan proses penggantian direksi dan komisaris yang lebih ringkas dan cepat. Kalau bisa maksimal sebulan saja. Dengan tujuan memberi tambahan pendapatan dan menghindari korupsi di tingkat pegawai negeri sipil, dia juga mengusulkan agar di masa mendatang semua eselon I dicalonkan sebagai komisaris di BUMN.

Berdasarkan dokumen risalah rapat, Presiden memberikan persetujuannya. "Presiden menyenangi cara berpikir Menteri BUMN yang menggunakan pendekatan realistis dan pragmatis," demikian tertulis dalam catatan itu.

Yudhoyono juga sepakat dengan gagasan untuk memangkas proses pemilihan anggota direksi dan komisaris agar bisa terlaksana lebih cepat. "Pilih direktur utamanya saja untuk diajukan kepada Presiden," katanya. Proses selanjutnya jadi kewenangan Menteri BUMN dan tim kecil yang melibatkan direktur utama terpilih.

Selanjutnya, ia memerintahkan agar aturan-aturan yang terkait dengan proses rekrutmen itu disesuaikan dengan arahannya. "Proses penggantian jajaran direksi yang cepat diperlukan untuk menghin­dari perang di dalam tubuh BUMN," katanya. Tangan-tangan yang kerap ikut campur dengan mengatasnamakan Istana, partai politik, atau menteri ini-itu harus pula dipangkas. "Bebaskan dari intervensi politik mana pun."

Sayangnya, lain ucapan, beda pula di tindakan. Tak perlu waktu lama untuk melihat gejala itu. Hanya berselang beberapa hari dari rapat di Bogor itu, Dahlan sudah menjajal "kesaktian"-nya dan segera menuai serangan dari sana-sini.

Ia melaporkan bahwa jabatan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen PT Pertamina (Persero) lowong sejak 8 Maret 2011, dan selama ini dirangkap Direktur Keuangan.

Untuk mengisi jabatan itu, ia menggandeng lembaga independen Egon Zehnder International dan menjaring empat calon. Dari keempatnya, dengan alasan kebutuhan mendesak dan mempertimbangkan aspirasi Direktur Utama Pertamina, Dahlan menetapkan Andri T. Hidayat sebagai direktur keuangan yang baru dan M. Afdal Bahaudin untuk menempati pos yang kosong di kursi direksi.

Penetapan sepihak inilah yang menuai protes. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyurati Presiden pada 30 Desember dan melapor. "Berdasarkan pengamatan kami, pengangkatan Direksi Pertamina tersebut belum pernah dimintakan persetujuan tertulis kepada Presiden…. Mohon arahan lebih lanjut."

Sebagai balasan, Presiden membubuhkan disposisinya. "Disetujui. Untuk yang akan datang, lakukan sesuai dengan sistem dan prosedur. Demi akuntabilitas kita semua."

Dipo Alam, yang dihubungi pada Rabu pekan lalu, menolak mengomentari isi dokumen yang beredar itu. Ia mempertanyakan mengapa informasi rahasia semacam itu bisa sampai ke media. "Saya hanya menjalankan tugas membantu Presiden mengelola kabinet," katanya saat ditanya mengenai ketegangan hubungannya dengan Dahlan.

Bukan hanya Dipo yang gerah terhadap sepak terjang Dahlan. Yang terjadi kemudian justru semakin menunjukkan bahwa percepatan penataan BUMN, yang dijalankan Dahlan dengan bekal persetujuan lisan Presiden saat di Bogor, membuat banyak pihak merasa terampas haknya.

Setelah surat Dipo pada 10 April itu, giliran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang teriak pada pertengahan Mei. Dahlan dianggap main selonong saat mengocok ulang jajaran direksi dan komisaris Pertamina. "Betul itu kewenangan Pak Dahlan, tapi tolong saya diajak bicara karena tataran kebijakan energi ada di kami," sumber di Istana menirukan protes Jero, yang disampaikan dalam rapat mendadak di Istana Negara pada Selasa malam, 15 Mei lalu. Selain Presiden dan Jero, hadir dalam rapat itu antara lain Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Dari mereka yang hadir, hanya Karen yang membela Dahlan dengan mengatakan penataan ulang direksi dan komisaris itu tak lepas dari konsultasi dengannya. Buntut dari pertemuan itu, beredar kabar bahwa Dahlan akan mengundurkan diri. Tapi rumor itu cepat dibantah. "Aku ini enggak tahu siapa yang mengisukan, apa tujuannya, arahnya ke mana," ujar Dahlan.

Orang dekat Dahlan membisikkan, isu mundurnya Menteri BUMN itu sebenarnya dikipas oleh kubu di dalam kabinet yang memang menginginkan mantan Direktur Utama PLN itu disingkirkan. "Untuk mengesankan bahwa Dahlan figur yang lemah, cengeng, dan gampang menyerah," ujarnya.

Ia memastikan Dahlan tak punya niat mundur. "Tadinya dia justru hendak melawan. Selama beberapa hari, para menteri itu tidak saling bertegur sapa," pemimpin di salah satu BUMN ini bertutur.

Banyak teman Dahlan menganggap, kalau melawan, popularitas Dahlan akan semakin melonjak. Ini berguna untuk rencana pencalonannya menjadi presiden pada 2014. Tapi sebagian teman lainnya mengingatkan sekarang masih jauh menuju arena itu.

Sumber yang sama mengatakan, seandainya sekarang 2013, semua teman sepakat membuka front. "Sekarang Dahlan mengalah untuk menghormati SBY. Kami juga masih perlu dukungan SBY untuk 2014."

Sumber lain yang dekat dengan Hatta Rajasa membenarkan, banyak orang di sekitar SBY, termasuk Hatta, yang melihat gelagat politik Dahlan. Mereka tak percaya apa yang dijalankan Dahlan itu murni untuk memperbaiki kinerja BUMN. Dia bilang, sudah jadi rahasia umum selama ini penempatan direksi dan komisaris BUMN selalu jadi rebutan karena potensinya untuk menyokong kebutuhan kampanye dan logistik politik.

"Semua tak lepas dari pertarungan memperebutkan peluang di 2014," katanya. "Ini juga yang membuat Hatta kecewa. Dia awalnya sangat mendukung Dahlan, dengan harapan bisa menitipkan kepentingannya untuk pencalonan di pemilu mendatang. Tapi ternyata Dahlan jalan sendiri dan berniat maju juga."

Hatta menolak anggapan ini. Ia mengakui menjadi pendukung Dahlan karena percaya yang dilakukannya sudah benar. Tapi dia membantah kabar yang mengatakan bahwa ia kerap campur tangan atau menitip nama untuk menjabat di BUMN. Lantaran tudingan itu, Hatta disebut-sebut sempat berniat mundur dari kabinet, meski secara resmi dia membantah.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi di TPA karena saya bukan anggotanya. Jadi saya tak ada kepentingannya di situ," kata Hatta. Soal rencana 2014? "Saya tak mau berspekulasi sejauh itu."

Dahlan pun tak mau memberi banyak komentar. Ditemui setelah senam pagi di Monumen Nasional, Kamis pekan lalu, Dahlan sempat meminta salinan dokumen yang beredar itu. Dia bertanya bagaimana respons Dipo soal ini, lalu berjanji akan membaca lebih teliti isi dokumennya dan akan memberi penjelasan pada hari berikutnya.

Tapi Dahlan batal memberikan keterangan itu. Ia mengaku tak akan banyak bicara soal ini lantaran malam sebelumnya kembali mendapat teguran dari Dipo Alam. "Saya dapat kartu kuning karena mengumumkan akan menyumbang buat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi," Dahlan menjelaskan kenapa memilih bungkam. "Soalnya, ini kartu kuning ketiga, ha-ha-ha…." Mungkin ia tak ingin "bom waktu" meledak terlalu dini.

Y. Tomi Aryanto, Nugroho Dewanto, Agoeng Wijaya

Zigzag ala Dahlan

23 Desember 2009
Dahlan Iskan dilantik sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Melarang direktur bertemu dengan rekanan di luar kantor.

Januari 2010
Mewacanakan pembentukan Dewan Pengawas Internal PLN. Meniru UKP4.

April 2010
Mencanangkan Indonesia bebas byarpet pada 30 Juni 2010.

27 Oktober 2010
Mencanangkan gerakan sehari sejuta sambungan listrik.

April 2011
Terbang ke Iran mencari gas. Jajaran direksi PLN jengkel tak pernah kebagian gas domestik.

Mei 2011
Dahlan menetapkan bulan puasa-perjalanan dinas.

19 Oktober 2011
Dahlan dilantik SBY menjadi Menteri BUMN, menggantikan Mustafa Abubakar. Menolak menggunakan mobil dinas dan memilih Mercy miliknya.

15 November 2011
Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Deputi Menteri BUMN, komisaris, dan direksi untuk memangkas jalur birokrasi. April lalu aturan ini dicabut setelah muncul ancaman interpelasi dari DPR.

5 Desember 2011
Dahlan melakukan inspeksi mendadak, menumpang kereta commuter line PT Kereta Api Indonesia ketika menghadiri rapat kabinet di Istana Bogor.

23 Desember 2009
Mencopot direksi PT PAL karena terus merugi.

23 Februari 2012
Mengumumkan rencana pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina untuk impor minyak di Singapura, yang kerap dituding sarang mafia minyak. Belakangan rencana ini dibatalkan.

Maret 2012
Mengangkat Ismed Hasan Putro sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan Megananda Daryono sebagai direktur utama holding BUMN Perkebunan. Dinilai bermasalah karena Ismed dikenal "orang dekat" Dahlan dan Megananda diduga terlibat dalam kasus pupuk Berdikari saat menjabat Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer.

16 Maret 2012
Dalam kunjungan kerja ke Sragen, Jawa Tengah, Dahlan memilih menginap di rumah petani miskin.

20 Maret 2012
Dahlan marah-marah di pintu tol Semanggi milik Jasa Marga saat melihat dua loket pagi itu tak beroperasi sehingga antrean panjang. Dia membuka pintu tol loket itu agar antrean mobil segera masuk gratis.

9 April 2012
Dahlan, dengan alasan sama, ngamuk di pintu tol Ancol. Kali ini dia keliru karena tol itu ternyata dikelola swasta, PT Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk.

16 April 2012
Turun ke lapangan ikut menjual e-Toll Card di pintu tol Cililitan untuk merangsang penggunaan gerbang tol otomatis.

14 Mei 2012
Mencopot Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo karena perseroan terus merugi.

Juni 2012
Mencopot Komisaris Utama PT Pos Indonesia Farid Harianto karena tak melaporkan harta dan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara V mengundurkan diri karena alasan yang sama.

25 Juni 2012
Dahlan menyumbangkan gajinya selama enam bulan sebagai Menteri BUMN untuk rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi, yang anggarannya tak pernah disetujui DPR.