Gaduh Trunojoyo Menjelang Suksesi

SEMBARI membenarkan posisi duduknya, Jenderal Badrodin Haiti bertanya dengan suara meninggi dan sorot mata tajam. "Apakah saya melakukan lobi-lobi politik untuk perpanjangan jabatan?" katanya kepada Tempo di kantornya di Jalan Trunojoyo 1, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

Belum sempat ditanggapi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menjawab sendiri pertanyaannya itu. "Saya bertemu dengan Pak Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura) karena pas pelantikan gubernur. Saya juga bertemu dengan Pak Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar) karena sama-sama akan menghadap Presiden."

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur ini mengatakan perlu meluruskan tuduhan itu di tengah kabar perpanjangan masa jabatannya yang semakin santer beredar. "Itu bukan karakter saya. Kalau begitu, kan, berarti saya yang mau," ujar pria yang bakal memasuki usia pensiun pada akhir Juli nanti ini. Badrodin menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden Joko Widodo. "Nanti ternyata saya bilang iya, Presiden bilang enggak. Saya bilang tidak, ternyata Presiden yang mau," kata Badrodin, terbahak.

Isu perpanjangan masa dinas Badrodin sebagai Kepala Polri bukan sekadar kabar burung. Menurut orang dekat Jokowi, wacana ini sudah digulirkan Presiden sejak April lalu. Opsi perpanjangan diambil setelah Budi Gunawan menolak tawaran masuk kabinet. Penolakan juga disampaikan kepada Jokowi oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui Sekretaris Kabinet yang juga politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Jokowi, kata dia, menyorongkan jabatan menteri bagi Budi Gunawan dalam perombakan kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Jika tawaran ini diterima, Istana berharap bisa mengurangi tekanan PDI Perjuangan, yang sejak awal getol menginginkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Sisi lain, menurut dia, Istana sudah mendapat informasi bahwa sebagian besar jenderal bintang tiga yang memenuhi syarat sebagai kandidat akan mundur teratur jika Budi Gunawan kembali masuk bursa pencalonan. Sumber itu mengatakan sejumlah orang dekat Presiden sudah diminta mengkaji dasar hukum perpanjangan. "Intinya, Presiden tidak mau Budi Gunawan sebagai calon Kapolri," ujarnya.

NAMA Budi Gunawan pernah disorongkan Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat, Januari 2015. Pencalonan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu dibatalkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Kendati penetapan tersangka Budi dibatalkan pengadilan, Jokowi tetap tak melantik Budi dan memilih Badrodin sebagai penggantinya. Salah satu alasan pembatalan itu adalah pencalonan Budi membuat kegaduhan di publik.

Saat ini, ada sembilan kandidat pengganti jika Badrodin benar-benar pensiun pada Juli nanti. Dua kandidat di antaranya berpeluang kecil karena satu pensiun tahun ini dan satu lagi baru saja mengisi posisi Kepala Badan Reserse Polri. Dari tujuh sisanya, yang memenuhi kriteria Undang-Undang Kepolisian, ketentuan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Polri, serta ketentuan Komisi Kepolisian Nasional hanya Budi Gunawan dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno. Dari sisi angkatan, keduanya paling senior. Namun, dibanding Dwi, Budi punya sokongan kuat di DPR dan partai koalisi pemerintah.

Jumat pekan lalu, sejumlah pejabat Komisi Kepolisian Nasional menggelar rapat dengan ketuanya yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat itu juga membahas soal calon Kepala Polri dan opsi perpanjangan masa tugasnya. Komisioner Komisi Kepolisian, Yotje Mende, tidak menyangkal kabar ini. Tapi ia tak mau berkomentar saat ditanyai apakah rapat juga membahas perpanjangan masa tugas Badrodin. "Bahasanya dipertahankan, ya, bukan diperpanjang."

Juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., mengatakan Presiden belum memutuskan memperpanjang atau tidak masa jabatan Badrodin. Pramono Anung mengaku tak tahu-menahu soal itu. "Aku ora ngerti," ujarnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menolak kalau ada opsi perpanjangan masa tugas Badrodin. Dia menilai Budi Gunawan yang paling pantas menggantikan Badrodin. "Ini wajar untuk regenerasi," ujar Hasto.

Isu perpanjangan menggelinding ke publik setelah Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil surveinya pada Kamis tiga pekan lalu. Survei bertajuk "Potret Polri di Mata Publik di Era Pemerintahan Jokowi-JK" itu menyebutkan sebagian besar responden puas atas kinerja Badrodin di kepolisian. Misalnya, 76,2 persen responden puas atas kinerja Badrodin di bidang keamanan dan ketertiban. Menurut survei itu, sebanyak 75,3 persen responden puas atas kinerja Badrodin di bidang penegakan hukum. "Rekomendasinya, kami minta Pak Badrodin diperpanjang masa tugasnya sebagai Kapolri," kata Direktur Eksekutif IDM Widodo Tri Sektianto.

Survei itu dilakukan pada akhir April lalu di 33 kota provinsi dengan teknik wawancara terhadap 1.318 responden. Dari catatan Tempo, lembaga yang berkantor di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, ini pernah melansir hasil survei kinerja kepolisian yang moncer, Oktober 2012. Hasil survei itu terbit tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator. Lembaga ini juga termasuk yang melansir hasil survei kemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 2014.

Lembaga yang didirikan pada 2005 ini kemudian menindaklanjuti hasil survei itu dengan menggelar diskusi bertajuk "Wacana Kritis Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri dan Stabilitas Nasional" di Ruang Istana 2, Lantai 4, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Beberapa anggota Komisi Hukum DPR hadir sebagai pembicara, yakni Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan. "Kendati ada sedikit yang beda pendapat, rekomendasinya sama, perlu perpanjangan jabatan Pak Badrodin," ujar Widodo.

Seorang sumber yang dekat dengan sejumlah petinggi kepolisian mengatakan survei itu disponsori seorang perwira tinggi di Markas Besar Polri. Perwira yang pernah menjabat kepala kepolisian daerah di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dan disebut punya kedekatan dengan Badrodin ini membiayai seluruh pendanaan survei dan acara diskusi di hotel.

Widodo menyangkal ada sponsor yang membiayai survei dan acara diskusinya. "Dana kami swadaya dari anggota," ujar Widodo. Adapun Badrodin mengaku sempat mendengar acara seminar itu, tapi tidak tahu siapa penyelenggaranya. "Saya enggak ikut-ikutan," katanya.

Badrodin mengatakan akan mensyukuri apa pun keputusan Jokowi, termasuk jika harus memperpanjang masa tugasnya. Jika tidak, Badrodin mengaku sudah punya rencana sendiri. "Kalau pensiun, ya, ngurus cucu atau jadi petani juga boleh."

OPSI perpanjangan masa tugas Badrodin muncul setelah Jokowi gagal berkompromi dengan PDI Perjuangan, pemimpin partai koalisi penyokongnya. Menurut orang dekat Jokowi, Presiden juga sudah menyorongkan jalan tengah ke Teuku Umar, kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jalan tengah ini, kata dia, sempat disinggung Jokowi ketika bertandang ke kediaman Megawati pada Maret lalu dan saat Megawati datang ke Istana Negara pada bulan yang sama. "Tapi pendekatannya lebih banyak dilakukan melalui Pramono Anung," ujarnya.

Jalan tengah itu, kata dia, adalah mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai pengganti Badrodin. Jokowi, menurut sumber ini, belakangan memang senang melihat kinerja Budi Waseso setelah menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, September 2015. Budi Waseso juga dianggap dekat dengan PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Tapi opsi ini ditolak PDI Perjuangan, yang ngotot mencalonkan Budi Gunawan. "Kalau Budi Waseso masuk, PDI Perjuangan mau dia jadi calon wakil Budi Gunawan," ujarnya.

Menemui jalan buntu melobi Istana, menurut sumber itu, PDI Perjuangan membuka komunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dari sejumlah pembicaraan, dimunculkan paket Budi Gunawan dengan Komisaris Jenderal Syafruddin, mantan ajudan Kalla yang sekarang menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. "Paket ini sudah beberapa kali dibicarakan dengan Teuku Umar," katanya.

Walhasil, menurut sumber lain Tempo di Kantor Presiden, Jokowi hanya mempunyai pilihan memperpanjang masa tugas Badrodin. Opsi yang diminta dikaji adalah memperpanjang masa tugas Badrodin selama enam bulan untuk menyiapkan kandidat lain atau memperpanjangnya hingga dua tahun ke depan.

Jika itu terjadi, peluang Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri bisa tertutup karena ia memasuki usia pensiun pada akhir 2017. Untuk opsi perpanjangan, kata dia, Jokowi sudah meminta dukungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Pemilik Media Group ini juga yang mengusulkan nama Badrodin untuk menggantikan Budi, yang batal dilantik Jokowi.

Jokowi, yang sedang melawat ke Jepang, tak mau menjawab soal opsi perpanjangan dan bursa calon Kepala Polri. "Enggak mau," ujarnya kepada Ananda Teresia dari Tempo, Jumat pekan lalu. Adapun Jusuf Kalla mengatakan belum diajak berdiskusi oleh Presiden soal calon Kepala Polri ataupun opsi perpanjangan masa tugas Badrodin. "Belum, belum," katanya.

Budi Waseso memilih tak berkomentar tentang peluangnya menjadi calon Kepala Polri. Ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Syafruddin mengaku sedang berada di Cina dan tak mau menanggapi soal ini. Dalam beberapa kesempatan, Budi Gunawan tak mau berkomentar tentang calon Kepala Polri. "Tanya Pak Kapolri saja," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, sejauh ini, Surya Paloh belum pernah menyinggung soal calon Kepala Polri dan wacana perpanjangan masa tugas Badrodin. "Tapi, apa pun keputusan Jokowi, akan kami dukung penuh," ujarnya. "Karena kami bukan partai oposisi, tapi partai koalisi."

Prihandoko, Anton Aprianto, Sunudyantoro, Inge Klara Safitri, Abdul Azis, Dewi Suci Rahayu, Ghoida Rahmah