Golkar Terancam Pecah

KETUA Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menghadapi masalah pelik. Tindakan anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Marwah Daud, yang mendukung gerakan penonaktifan Akbar dari posisi Ketua DPR tentu harus diberi sanksi. Interupsinya dalam sidang paripurna DPR menyalahi aturan partai. Tapi pemberian hukuman itu berisiko besar. Partainya bisa pecah. Lalu dibentuklah tim khusus yang akan membahas sanksi yang tepat bagi Marwah. Keputusan ditentukan pekan ini, setelah tertunda. Marwah sendiri bersedia menerima sanksi administratif sejauh prosesnya adil. Jika tidak, dia akan menolak dan perlawanannya itu akan didukung 150 ribu anggota masyarakat Watansopeng, yang menjadi konstituennya. Seusai bertemu dengan Amin Syam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan, di DPR pekan lalu, Akbar mengatakan daerah tersebut tidak lagi sejalan dengan Marwah. Saat itu Amin datang meminta restu untuk pencalonannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi pernyataan Akbar itu dibantah mentah-mentah oleh Amin. Ditegaskan olehnya, ia tidak pernah menarik pembelaannya kepada Marwah—justru dia yang meminta agar tidak ada sanksi bagi kader Golkar Sulawesi Selatan itu. Dukungan itu dipertegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang. Dia mengancam akan mengevaluasi sikapnya kepada Akbar bila Marwah dinonaktifkan. Tidak adil bila Marwah dinonaktifkan, sementara Akbar yang menghadapi kasus tuduhan korupsi tetap didukung. Tjandra Dewi, Tempo News Room