Goreng-Menggoreng Cerita Rumah Tangga

DARI tangan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, berkas itu beralih ke ajudan Presiden. Menjelang magrib sang ajudan menyerahkan titipan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Jumat dua pekan lalu, rombongan Presiden tengah menginap di Hotel Westin, Denpasar, Bali.

Presiden bermalam di Pulau Dewata setelah berkunjung ke sejumlah negara sepekan penuh. Di kota itu, Kepala Negara juga menerima kunjungan Perdana Menteri Australia John Howard, membahas kerja sama kedua negara.

Tapi yang ditunggu orang ramai bukan hasil perbincangan kedua pemimpin, melainkan tanggapan Presiden tentang isu yang marak dilansir media: Yudhoyono sudah menikah sebelum masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang pada 1970.

Isu poligami ini bertaburan di sejumlah media di Tanah Air pada saat Presiden sibuk berkunjung ke sejumlah negara dua pekan lalu. Si pelempar kabar adalah Zaenal Ma’arif, seorang wakil rakyat asal Solo, Jawa Tengah.

Kemudian sejumlah pesan pendek tentang berita itu mendarat di telepon seluler beberapa staf Presiden yang ikut berkunjung ke luar ke negeri. Banyak pula wartawan yang mengkonfirmasi berita itu kepada juru bicara.

Begitu mendarat di Bali, 27 Juli lalu, Andi Mallarangeng melaporkan kejadian itu secara lisan. Ia juga mencetak pemberitaan seputar tuduhan itu yang sebelumnya beredar di Internet. Sejumlah staf Istana juga ikut membantu. Semua dilakukan di tengah kesibukan staf Presiden menerima kunjungan John Howard.

Sesudah membaca semua kliping berita itu, Presiden Yudhoyono berdiskusi dengan sejumlah staf. Di situ dibahas bobot dan keluasan efek berita ini. Karena tuduhan itu datang dari Zaenal Ma’arif, bekas Wakil Ketua DPR, ”Bobot politik masalah ini cukup tinggi,” kata Andi.

Dari segi keluasan, sebaran berita ini dinilai sangat tinggi lantaran dipublikasikan banyak media. Karena bobot politik dan cakupan publikasinya luas, Presiden memutuskan untuk membantah semua berita, malam itu juga.

Maka konferensi pers pun digelar di Hotel Westin. Presiden tampak gusar. Berita yang bersumber dari Saudara Zaenal Ma’arif ini, katanya, ”Sudah keterlaluan dan menghancurkan harga diri saya.” Itu sebabnya, Yudhoyono melanjutkan, ”Demi keadilan dan kebenaran, saya akan melakukan sesuatu.” Sesudah siaran pers itu, Presiden menggelar rapat kabinet terbatas. Esoknya, rombongan Presiden terbang ke Jakarta.

KISRUH Zaenal versus Yudhoyono ini bermula dari kisruh yang lain. Zaenal berselisih dengan Bursah Zarnubi di Partai Bintang Reformasi (PBR), memperebutkan kursi ketua umum partai. Bursah, dalam konferensi di partai itu, unggul dan Zaenal tersingkir. Zaenal lalu membentuk partai tandingan. Namun, karena posisi Bursah jauh lebih kuat, pengurus partai sepakat mencopot Zaenal dari Senayan.

Karena pergantian anggota wakil rakyat harus diputuskan Presiden, Bursah mengirim surat permohonan pencopotan Zaenal itu ke Istana. Surat dikirim pada awal Januari lalu. Merasa posisinya terjepit, Zaenal sigap bergerak. Pada 8 Januari 2007, dia menggugat putusan partai itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelum perkara di pengadilan itu diputuskan, Presiden Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 60/P/2007 tanggal 19 Juli. Isinya, menyetujui pergantian Zaenal. Maka sejak saat itu Zaenal resmi terpental dari Senayan.

Tapi politikus yang lama malang-melintang di dunia politik itu tidak menyerah. Dia melawan dan menuding keputusan Presiden itu sebagai rekayasa. Mestinya, kata Zaenal, ”Presiden menunggu hasil keputusan di pengadilan sebelum memutuskan pemecatan ini.”

Entah dari mana datangnya, di tengah kekisruhan itu beredarlah rumor bahwa pemecatan Zaenal itu lebih karena tekanan istri Presiden, Ani Yudhoyono. Lho, kok bisa? ”Ya, karena Zaenal Ma’arif kawin lagi alias berpoligami,” kata orang dekat Zaenal.

Nah, alasan poligami inilah yang diprotes Zaenal. Tidak sekadar memprotes, dia juga mengancam segera membeberkan isu adanya istri pertama Yudhoyono sebelum masuk Akabri.

Ancaman itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di gedung wakil rakyat di Senayan, Kamis dua pekan lalu. Di situ Zaenal berjanji, ”Saya akan menyampaikan bahwa Yudhoyono pun pernah diisukan menikah sebelum masuk Akabri.” Jagat politik nasional mendadak geger.

Padahal soal adanya istri pertama Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya bukan isu baru. Rumor itu pernah marak pada saat kampanye pemilihan presiden 2004. Saat itu kubu Yudhoyono menilai bahwa kabar itu cuma sampah alias black campaign yang dipompa musuh politik Yudhoyono. Isu ini senyap segera setelah Yudhoyono sukses masuk Istana. Nah, Zaenal, yang dua pekan lalu menghidupkan kembali isu ini, mengaku menyimpan sejumlah bukti kuat.

Dia menyerahkan bukti itu ke sejumlah lembaga seperti petinggi DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan MPR. ”Mereka yang berwewenang menelusuri kebenaran bukti itu. Saya tunggu kerja mereka,” kata Zaenal. Ia juga lantang menyerukan, jika isu itu benar, ”Gelar dan jabatan Yudhoyono harus dicopot.”

Ketua DPR Agung Laksono mengaku sudah memeriksa semua bukti yang disetor Zaenal Ma’arif itu. ”Bentuknya VCD. Tapi sangat diragukan sebagai barang bukti,” kata Agung. Jawaban yang sama disampaikan Ketua Umum MPR Hidayat Nur Wahid. Kata Hidayat, ”Secara rasional pun, tuduhan Zaenal itu tidak benar.”

Video yang dimaksud Agung Laksono itu sudah ditayangkan sekilas sejumlah stasiun televisi. Rekaman video itu berisi pengakuan seorang perempuan yang bercerita tentang istri pertama Presiden Yudhoyono dan dua anaknya (lihat Cakram Padat yang Bikin Heboh).

Langkah islah antara Susilo dan Zaenal bukan tak diupayakan. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, misalnya, pernah mengirim pesan singkat kepada Zaenal agar ia segera mengisap pipa perdamaian. Tapi Zaenal tak berminat. ”Sebagai muslim, islah itu baik, tapi saya siap mati di Indonesia untuk kasus ini,” katanya. Dari Solo, kota asal Zaenal, suara keras malah terdengar, ”Islah gampang, tapi ke pengadilan dulu biar jelas siapa yang salah. ”Kali ini yang bicara adalah Mudrick Sangidoe, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah menjadi ketua tim independen pemenangan SBY-JK untuk wilayah bekas Karesidenan Surakarta dalam Pemilu 2004. Mudrick adalah salah satu orang yang ditemui Zaenal untuk dimintai nasihat.

SETIBANYA Presiden di Jakarta Sabtu dua pekan lalu, keluarga besar Yudhoyono berkumpul di Istana Negara. Ada yang datang dari Malang dan Pacitan, Jawa Timur. Rapat keluarga itu digelar, ”Karena isu yang diembuskan itu sudah melukai kehormatan keluarga,” kata Andi.

Ketika rapat itu berlangsung, ada anggota keluarga Yudhoyono yang meneteskan air mata. ”Ada buliknya dari Malang menangis karena merasa tuduhan itu kejam sekali,” kata Andi. Banyak juga yang marah tapi Yudhoyono bilang bahwa keluarga harus sabar menghadapi masalah ini. Rapat itu berlangsung beberapa kali.

Rapat keluarga sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Maka, Minggu sore dua pekan lalu, Presiden Yudhoyono ditemani sang istri, Ani Yudhoyono, anggota keluarga, dan sejumlah staf melapor ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Yudhoyono diterima Bripda Ayu Tresnawati dalam pertemuan sekitar 15 menit itu.

Keluar dari sana kepada wartawan Yudhoyono menjelaskan ”Saya datang sendiri dalam kapasitas saya sebagai warga negara, bukan sebagai presiden.” Dia berharap agar polisi segera mengambil tindakan atas laporan itu. Kepada polisi Presiden menyerahkan sejumlah barang bukti: kliping berita beberapa media.

Polisi cepat bertindak. Sejumlah saksi telah diperika. Pada Kamis pekan lalu, polisi memeriksa Untung Sumarwan, wartawan Pos Kota. ”Pemeriksaan ini terkait dengan laporan Presiden SBY,” kata Gunawan Eko Prabowo, Pemimpin Redaksi Pos Kota yang menemani untung dalam pemeriksaan itu.

Pada Jumat dua pekan lalu, harian itu menurunkan berita tentang pemecatan Zaenal Ma’arif. Juga ditulis soal pernyataan Zaenal yang hendak membuka isu istri pertama Yudhoyono itu.

Para penyidik juga pernah menghubungi redaksi situs berita Detik.com. Tapi, kata Didik Supriyanto, wakil pemimpin redaksi situs berita itu, ”Kami hanya menunjukkan arsip berita, belum ada permintaan menjadi saksi.”

Presiden Yudhoyono siap berperang. Pada Kamis siang pekan lalu, dia mengundang pengacara Todung Mulya Lubis ke Istana. Dalam pertemuan itu, Yudhoyono ditemani Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng. ”Dia menceritakan semua kepada saya. Zaenal cuma punya gosip murahan,” kata Todung, yang siang itu resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Yudhoyono.

Soal keterlibatan Ibu Ani Yudhoyono dalam sengkarut ini, Andi Mallarangeng membantahnya. Yang mengusulkan pergantian Zaenal, kata Andi, adalah Partai Bintang Reformasi. Soal ini dibahas di tingkat pimpinan legislatif lalu diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara. ”Lha kok, bisa ada tuduhan Ibu Ani terlibat,” tanya Andi.

Bantahan serupa juga datang dari Ketua DPR Agung Laksono. Pergantian anggota legislatif sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu sepenuhnya kebijakan partai. Ketua Dewan dan Presiden hanya menjalankan proses administratif. Jadi, Agung menambahkan, ”Tidak ada hubungannya dengan desakan Ibu Negara.”

Pertempuran tampaknya akan melebar. Pada Senin pekan ini, Presiden akan mengadukan empat media massa ke Dewan Pers. Belum terlalu jelas apa soalnya. Ada dugaan Presiden tak berkenan dengan pemberitaan beberapa media tentang hal ini. ”Pertemuan itu sudah dijadwalkan hari Senin,” kata seorang sumber. Cerita ini dibenarkan Andi Mallarangeng. ”Kami memang merencanakan mempertanyakan hal ini kepada Dewan Pers karena berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.” Jadi, tampaknya isu ini bakal terus menyala.

Wenseslaus Manggut, Reh Atemalem Susanti, I G.G. Maha Adi

Dari Kisruh ke Kisruh

22-25 April 2006 PBR menggelar Muktamar di Sanur, Bali. Kirsuh terjadi karena beberapa peserta tidak lolos masuk. Zaenal Ma’arif, Ade Daud Nasution, Djafar Badjeber, Bursah Zarnubi, dan Ismail Royan bersaing merebut jabatan ketua umum. Bursah keluar sebagai pemenang.

3 Mei 2006 Kelompok Zaenal menggugat keabsahan kepengurusan Bursah Zarnubi hasil muktamar di Bali.

8 Januari 2007 Bursah Zarnubi mengajukan permohonan pergantian antarwaktu terhadap Zaenal. Surat ditujukan kepada Presiden.

9 Januari 2007 Pimpinan PBR mencabut keanggotaan Zaenal Ma’arif. Pemecatan itu diputuskan dalam rapat pada 29 Desember 2005. Zaenal kemudian membawa kasus pemecatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10 Januari 2007 Zaenal Ma’arif mengumumkan susunan pengurus PBR tandingan dengan dirinya sebagai ketua umum. Zaenal dkk. menilai kepengurusan Bursah tidak harmonis dengan Ketua Dewan Syuro partai Kiai Zainuddin M.Z.

16 Januari 2007 Sejumlah anggota Fraksi PBR di DPR walk out dari sidang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Alasannya, Zaenal ikut memimpin sidang.

7 Februari 2007 Zaenal Ma’arif mengajukan pergantian antarwaktu dua anggota DPR dari PBR. Mereka adalah Bursah Zarnubi, ketua umum partai yang terpilih di Bali, dan Sekjen PBR Rusman Ali.

16 Maret 2007 Petinggi PBR versi Bursah mengancam akan mensomasi pimpinan DPR jika tidak segera memproses pergantian Zaenal Ma’arif.

31 Mei 2007 Zaenal berniat pindah dari PBR dan bergabung dengan PDI Perjuangan tapi permintaan itu ditolak.

4 Juni 2007 Zaenal Ma’arif mensomasi Ketua DPR Agung Laksono yang memproses recall atas dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Padahal proses hukumnya masih diproses di Mahkamah Agung,” kata Zaenal.

12 Juli 2007 Zaenal mengirim surat kepada Presiden meminta Presiden mengabaikan surat permohonan pergantian antarwaktu yang dikirim Ketua DPR Agung Laksono.

19 Juli 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken pergantian Zaenal Ma’arif atas permintaan pimpinan DPR.

26 Juli 2007 Zaenal menggelar siaran pers di gedung DPR di Senayan. Dia mensinyalir bahwa pemecatan atas dirinya karena berpoligami. Dia mengancam, ”Saya akan menyampaikan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah diisukan punya istri sebelum masuk Akabri.”

27 Juli 2007 Presiden menggelar siaran pers di Hotel Westin, Bali. Dia menyebut tuduhan Zaenal itu sebagai fitnah dan berjanji akan mengambil langkah selanjutnya.

29 Juli 2007 Presiden Yudhoyono melaporkan Zaenal ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik.

30 Juli 2007 Zaenal menyerahkan sejumlah dokumen perkawinan Yudhoyono kepada Wakil Ketua DPD Laode Ida dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

31 Juli 2007 Zaenal balik melaporkan Yudhoyono ke Polda Metro Jaya karena menuduhnya telah memfitnah.

6 Agustus 2007 Dikabarkan Presiden akan mengadukan empat media nasional ke Dewan Pers karena berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.