JAKARTA — Pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta mulai berancang-ancang mencegah ledakan kasus Covid-19 varian
Omicron. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengaktifkan kembali tempat isolasi terpusat yang sempat dibubarkan setelah landainya angka jangkitan Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, misalnya, telah menyiagakan kembali rumah singgah isolasi khusus Covid-19 di Hotel Yasmin, Kecamatan Curug. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Ahmad Muchlis, mengatakan rumah singgah tersebut akan disiagakan hingga Februari 2022.
Setidaknya hotel tersebut memiliki dua gedung yang bisa menampung hingga 240 kamar. Namun saat ini hanya satu gedung yang disiagakan dengan kapasitas 120 kamar.
Muchlis mengatakan Hotel Yasmin memang sudah dikontrak khusus untuk menampung pasien Covid-19 dengan gejala ringan di Kabupaten Tangerang. Kontrak diteken saban tiga bulan. Sejatinya, kontrak sewa Hotel Yasmin berakhir pada Oktober lalu.
Namun, menurut Muchlis, Pemerintah Kabupaten Tangerang memilih untuk melanjutkan kontrak hingga Desember lantaran wabah Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Karena munculnya varian Omicron di Tanah Air, Pemerintah Kabupaten Tangerang memilih untuk melanjutkan kontrak sewa hingga Februari 2022. "Jadi kami khawatir angka kasusnya melonjak lagi, lalu kami kesulitan mencari hotel untuk isolasi lagi," kata Muchlis.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menyiapkan 1.100 tempat tidur khusus untuk pasien Covid-19 yang tersebar di 24 rumah sakit. Muchlis optimistis jumlah kamar tersebut masih mencukupi untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus baru Covid-19.
Sejumlah pasien Covid-19 melakukan pendaftaran setibanya di rumah karantina Covid-19 Hotel Yasmin, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 16 Juni 2021. ANTARA/Fauzan
Ancang-ancang juga dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan menyiapkan sejumlah asrama serta gedung pusat pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat untuk dijadikan pusat
karantina terpadu pasien Covid-19. Rencananya, pusat karantina tersebut diisi pasien Covid-19 dengan gejala ringan hingga tanpa gejala. "Pusat isolasi kerja sama Pemkot dengan IPB yang berada di Dermaga masih belum ditutup," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, kemarin.
Selain itu, Pemerintah Kota Bogor berencana mengaktifkan kembali rumah sakit lapangan yang berlokasi di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran. Dedie berharap rumah sakit dadakan tersebut bisa seketika digunakan setelah dibangun kembali. Pemerintah Kota Bogor juga menyiagakan sejumlah rumah sakit yang selama ini dikerahkan untuk merawat pasien Covid-19.
Adapun Pemerintah Kota Depok belum mengambil sikap perihal rencana menyiagakan kembali pusat isolasi atau karantina. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, mengatakan belum ada arahan dari Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Meski begitu, Mary berharap masyarakat Kota Depok mematuhi protokol kesehatan, terlebih wilayah tersebut masih menjalankan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Selain itu, dia mengingatkan masyarakat Depok perihal larangan bepergian ke luar kota dan luar negeri saat libur Natal dan tahun baru. "Kami meminta masyarakat tidak lengah protokol kesehatan dan waspada," kata Mary.
Kekhawatiran gelombang ketiga wabah Covid-19 muncul setelah seorang petugas kebersihan Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, dinyatakan positif terjangkit virus varian Omicron.
Omicron merupakan varian virus penyebab Covid-19 yang berasal dari Afrika Selatan. Varian tersebut lebih mudah menular dibanding varian Delta. Namun tingkat keparahan akibat Omicron disebut lebih rendah dibanding varian Delta dari India.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah pemerintah pusat mengumumkan temuan petugas Wisma Atlet, Kemayoran, terinfeksi Covid-19 varian Omicron, Dinas Kesehatan DKI melakukan pelacakan di lingkungan lokasi itu. Pemerintah DKI Jakarta juga meningkatkan 3T alias testing (pengetesan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, meminta DKI Jakarta mengadopsi sistem pengawasan protokol kesehatan dari negara lain. Menurut Gilbert, sistem pengawasan protokol kesehatan yang ada di luar negeri memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan normal walaupun protokol pencegahan penyebaran virus tetap dilakukan.
"Prokes berbeda, misalnya di Inggris, adalah tes antigen mandiri gratis yang disediakan pemerintah, dan bila positif tidak ke mana-mana. Bilamana merasa perlu dirawat, melapor ke pusat pelayanan," kata Gilbert.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO itu menerangkan, negara lain yang dia nilai sukses menerapkan sistem serupa adalah Jepang dan Brasil. Di sana, pemerintah setempat mampu berjalan dengan suasana mirip PPKM Level 1, tapi dengan melakukan prokes ketat.
Menurut Gilbert, berkaca pada gelombang Covid-19 pertama dan kedua, penyebaran virus memang tidak bisa dicegah. Namun pemerintah tetap dapat menekan laju penyebaran agar rumah sakit tidak penuh dan berimbas pada tersendatnya aktivitas ekonomi. "Fasilitas PeduliLindungi harus diperbaiki karena tidak berfungsi sebagai umpan balik jumlah orang dalam satu lokasi, yang dikaitkan dengan pemilik/pengawas lokasi," kata Gilbert.
Adapun ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan Jabodetabek memiliki tantangan besar dalam menghadapi pandemi
Covid-19. Musababnya, masyarakat di wilayah aglomerasi ini punya tingkat mobilitas yang tinggi. Dengan kata lain, orang-orang di Jabodetabek mudah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. "Jadi, apa pun yang terjadi di Jakarta bisa berimbas ke daerah lain," kata Pandu ketika dihubungi, kemarin.
Meski begitu, Pandu kurang setuju dengan strategi pemerintah daerah aglomerasi DKI Jakarta yang menghidupkan kembali lokasi isolasi terpusat. Menurut Pandu, kebijakan tentang lokasi isolasi terpusat cenderung menjadi wewenang pemerintah pusat lewat Satuan Tugas Covid-19. Lagi pula strategi tersebut dianggap jauh dari pencegahan wabah.
Pandu menyarankan pemerintah daerah aglomerasi DKI lebih gencar mensosialisasi protokol kesehatan masyarakat. Sebab, faktanya protokol kesehatan menjadi senjata untuk mencegah jangkitan penyakit. "Kendalikan juga mobilitas masyarakat. Terlebih sebentar lagi masuk liburan Natal dan tahun baru," kata Pandu.
Menurut Pandu, meski sudah dilarang, masih banyak warga yang bakal ngeyel. Karena itu, Pandu berharap
pemerintah daerah berfokus mengawasi lokasi wisata. "Berikan denda bagi panitia lokasi wisata yang melanggar aturan," kata Pandu.
INDRA WIJAYA | JONIANSYAH HARDJONO | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | M. SIDIK PERMANA | LANI DIANA
Foto 
