Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Abraham Lunggana alias Haji Lulung resmi menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Langkah itu ia ambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Lulung menjadi calon anggota legislatif RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kamis, 20 September 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sosok Lulung beberapa kali menjadi buah bibir, baik akibat perseteruannya dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, maupun kasus-kasus korupsi yang sempat menerpa namanya. Tempo merangkum se[ak terjang Lulung yang melambung dari Pasar Tanah Abang sampai menjadi anggota Dewan.
“Pemulung” Pasar Tanah Abang
Awalnya Lulung bukan siapa-siapa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia hanyalah seorang “pemulung” barang bekas dan kardus bekas di kawasan pasar terbesar di Asia Tenggara itu.
Namun, nasibnya berubah pada tahun 1996 saat terjadi konflik antara kelompok Timor pimpinan Hercules Rozario Marshal yang saat itu menguasai Tanah Abang dengan jawara Betawi Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu.
Setelah Hercules kalah, Lulung diselamatkan oleh Bang Ucu. Dia pun tetap berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama, meski Hercules sudah tersingkir.
Penguasa Parkiran dan Pengamanan Tanah Abang
Pada 2000, Lulung mengambil alih kekuasaan lahan di Tanah Abang dari Bang Ucu dan menguasai usaha parkiran serta pengamanan di sana. Ia kemudian mendirikan PT Putrajaya Perkasa yang bergerak di dua sektor tersebut. Cerita tersebut pernah diungkap dalam Investigasi majalah Tempo edisi 15 November 2010 berjudul Geng Reman Van Jakarta.
Bisnis Lulung melambung hingga akhirnya ia mempekerjakan sekitar 4.000 orang saat itu. Meski begitu, ia disebut tetap rutin mengirim setoran kepada Bang Ucu tiap bulannya. Selain usaha jasa keamanan dan perparkiran, dia juga memiliki kantor pengacara dengan nama Haji Lulung & Associates.
Penghuni “Tetap” DPRD DKI
Selain mengurus bisnisnya di Tanah Abang, Lulung juga tercatat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sempat hengkang akibat konflik di internal partai, setelah pemilu tahun 2004 Lulung kembali ke PPP. Ia pun akhirnya terpilih menjadi Ketua DPW PPP Jakarta.
Karier politiknya semakin melejit saat Lulung terpilih berturut-turut pada Pemilu 2009 dan 2014 sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta untuk periode 2014-2019. Lulung seakan menjadi penghuni tetap gedung rakyat DKI Jakarta itu.
Berseteru dengan Ahok
Nama Lulung semakin mengemuka sejak ia berseteru dengan Ahok dalam rapat mediasi yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri pada 5 Maret 2015. Dalam rapat itu, Ahok dan beberapa anggota Dewan bersahutan tentang dana siluman di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Akibatnya perseteruan itu, mencuat tanda pagar #SaveHajiLulung dan sempat menjadi nomor satu di trending topik dunia media sosial Twitter. Tagar itu merupaan reaksi netizen atas perilaku Lulung yang meneriaki Ahok dalam rapat.
Lulung Dipecat Jan Faridz
Selanjutnya, pada Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017, PPP kubu Jan Faridz memecat lulung dengan alasan Lulung mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bukan Ahok-Djarot Saeful Hitayat. Namun, Lulung tetap bersikukuh pilihannya tak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Kakbah itu.
Lolos dari Terjerat Korupsi UPS
Pada tahun 2005, nama Lulung sempat terseret dalam kasus korupsi penyediaan alat penyimpan setrum atau uninterruptable power supply (UPS). Lulung, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi E dari PPP dikabarkan menerima bagian dari suap oleh pemilik PT Offistarindo Adhiprima, perusahaan penyedia UPS dari Cina, Harry Lo.
Baca juga: Pindah ke PAN, Lulung Merasa Kecewa pada PPP
Lulung beberapa kali diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus itu. Lulung berujar, pada saat itu tidak banyak orang yang percaya dirinya tidak terlibat korupsi UPS. Namun, kata Lulung, waktu telah menjawabnya.
Selain mengalami krisis kepercayaan, kasus UPS itu, kata Lulung, membuat dirinya menjadi korban. "Saya menjadi korban hoax dan meme pertama di Republik Indonesia ini," kata Lulung.
Foto 
