Siapa Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024?

UPAYA PDI Perjuangan mengegolkan rencana hak angket di Senayan menemui berbagai kendala. Dua petinggi PDIP bercerita, sejumlah pengurus dan tokoh partai itu didatangi penegak hukum. Kepada kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, penegak hukum menanyakan pelbagai kasus hukum yang diduga melibatkan mereka.

Kepada Tempo di kantornya pada awal Maret 2024, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya intimidasi tersebut. Hasto mengaku mendengar ada upaya menggembosi rencana hak angket kecurangan pemilu melalui sejumlah ancaman. “Kami mendengar ada dua operasi khusus yang salah satunya bertujuan menggagalkan hak angket,” ujar Hasto.

Belakangan, situasi serupa menimpa Ganjar Pranowo. Ia dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sugeng menuduh Ganjar menerima gratifikasi dalam kasus korupsi Bank Jateng pada 2014-2023 ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar membantah tudingan tersebut. “Saya tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang dituduhkan,” kata Ganjar kepada Tempo di Sleman, Yogyakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Ia menduga pelaporan tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai pengusul hak angket.

Ia justru mendapat informasi bahwa ada pendekatan dari lembaga tertentu terhadap tokoh-tokoh agama agar tak mendukung hak angket. Perwakilan lembaga itu menyatakan hak angket tak penting lagi lantaran Pemilu 2024 berjalan damai. Ganjar mendapat informasi itu dari seorang tokoh agama di Jepara, Jawa Tengah. “Semacam upaya cooling system,” ucap Ganjar. 

Sejumlah anggota tim kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menuturkan, jagoan mereka didekati oleh utusan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Utusan itu menawari Ganjar posisi menteri. Syaratnya, ia mau berkongsi dengan Prabowo-Gibran.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah informasi tersebut. Dasco mengatakan koalisinya menunggu penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024. “Baru dari situ kami akan membuka komunikasi kepada partai-partai selain koalisi,” tutur Wakil Ketua DPR itu melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat, 8 Maret 2024. 

Di lingkup internal partai, muncul keraguan soal kesolidan anggota DPR dari PDIP mendukung hak angket kecurangan pemilu. Keraguan itu muncul terhadap faksi pendukung putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Puan yang menjadi Ketua DPR tak kunjung berbicara soal hak angket. Ia pun tak hadir dalam rapat paripurna pada Selasa, 5 Maret 2024.

Dalam sidang paripurna itu, politikus PDIP, Aria Bima, ikut melambungkan rencana hak angket. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Puan tak hadir karena ada kunjungan kerja ke Prancis. “Mbak Puan sedang menjalankan tugas negara, yakni konferensi internasional,” kata Hasto pada Jumat, 8 Maret 2024. 

Dua anggota kelompok masyarakat sipil pendukung hak angket bercerita, pimpinan Fraksi PDIP sedianya akan menerima kehadiran mereka pada hari yang sama dengan digelarnya sidang paripurna. Pertemuan itu rencananya dihadiri Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Namun pertemuan itu urung terlaksana. 

Sejumlah politikus PDIP di Senayan menyebut Utut sebagai salah satu orang dekat Puan. Faksi pendukung Puan sempat menolak pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Adapun Utut mengaku mendapat informasi soal rencana kehadiran pegiat demokrasi dengan fraksi PDIP. "Saya menunggu dari siang sampai malam, tapi tak ada yang datang ke ruang fraksi," ujar Utut.

Peraih gelar grandmaster super catur ini ini menyatakan PDIP solid mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Termasuk, Puan Maharani dan para pendukungnya. Utut mencontohkan, banyak pendukung Puan yang hadir saat acara kampanye Ganjar di Gelanggang Olaharaga Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada awal November 2023.

Adapun Hasto Kristiyanto membantah jika partainya disebut tak solid mengusung hak angket. "Kami tak percaya pergunjingan politik yang menyatakan kami tak solid," ujar Hasto.

•••

RENCANA penggunaan hak angket di koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga menguar selepas hari pencoblosan. Lima narasumber di tim Anies-Muhaimin bercerita, usulan penggunaan hak angket antara lain datang dari Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden itu mengusulkan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menggunakan hak angket. 

Ide itu dilontarkan Kalla saat bertemu dengan Anies dan Muhaimin di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Mantan wakil presiden Joko Widodo itu adalah pendukung Anies sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kalla turut berkampanye untuk Anies-Muhaimin pada Januari dan Februari 2024.

Lima narasumber yang mengetahui adanya pertemuan di rumah Kalla bercerita, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan penggunaan hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu. Ia juga menyebutkan Pemilu 2024 paling buruk karena ada dugaan intervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya. 

Kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu, 6 Maret 2024, Kalla tak membantah jika disebut mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Menurut dia, hak angket merupakan kewenangan partai-partai politik dan anggota Dewan. “Saat ini PKB, PKS, dan NasDem akan berjalan dengan hak angketnya. Mereka bergerak,” kata Kalla. 

Dua orang dekat Anies bercerita, Kalla tak hanya berperan sebagai motor hak angket. Dia juga menjadi jembatan komunikasi ketua-ketua umum partai di koalisi Anies-Muhaimin untuk menyamakan tujuan hak angket. Para petinggi PKB, NasDem, dan PKS menemui Kalla secara terpisah sepekan setelah hari pencoblosan untuk membicarakan penggunaan hak angket.

Jusuf Kalla menghadiri acara di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, 6 Maret 2024. Antara/Rivan Awal Lingga

Kalla menyarankan para ketua umum berdiskusi. Pada Jumat, 23 Februari 2024, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, serta Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Surya mengatakan tiga partai memiliki tujuan sama. “Kita ingin demokrasi terjaga sebagaimana mestinya,” ucap Surya. 

Selain menjembatani komunikasi antar-elite partai di kubu pendukung Anies-Muhaimin, Kalla menjadi penghubung dengan koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku berkomunikasi dengan Kalla. “Kami sudah ketemu Pak Kalla, menangkap inti sari, dan arahnya sudah jelas,” ujar Hasto. 

Kalla direncanakan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi terbaru. Sejumlah politikus di kubu Ganjar-Mahfud mengatakan Kalla akan membukakan pintu pertemuan Megawati dengan Surya Paloh. Hubungan keduanya naik-turun sejak periode pertama Jokowi karena berbagai peristiwa.

Namun pertemuan itu tak kunjung terlaksana lantaran Megawati belum memberikan lampu hijau. Adapun Kalla membenarkan soal adanya rencana pertemuan dengan Megawati. “Saya tak ikuti lagi perkembangannya karena sibuk ke luar negeri dan macam-macam,” kata Kalla.

Beberapa kali berdiskusi dengan Jusuf Kalla, Muhaimin Iskandar mendorong partainya melaksanakan rencana hak angket di DPR. Kepada Tempo pada Sabtu, 9 Maret 2024, Ketua Umum PKB itu bercerita, Fraksi PKB di DPR sedang menyusun naskah akademis hak angket. Tak setebal naskah akademis PDIP, milik PKB direncanakan hanya empat-enam lembar. 



Pada Jumat sore, 8 Maret 2024, Dewan Pimpinan Pusat PKB mengundang seorang pakar hukum untuk mendiskusikan rencana hak angket. Dalam persamuhan di kantor PKB di Cikini, Jakarta Pusat, itu, mereka membicarakan aturan yang dilanggar dalam kecurangan pemilu.

Muhaimin menuturkan, diskusi itu digelar untuk mendukung naskah akademis. Setelah naskah selesai disusun, PKB akan segera mengumpulkan tanda tangan anggotanya untuk mengusulkan hak angket. “Begitu tanda tangan siap, langsung kami ajukan ke paripurna. Tak perlu menunggu (penetapan pemilu),” ujar Muhaimin. 

Seperti PDIP, PKB menggulirkan rencana hak angket di rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024. Anggota Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan ada dugaan intervensi lembaga negara yang perlu diusut DPR. “Tak boleh ada satu pun pihak yang memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pasangan,” ucap Luluk. 

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers mengenai hasil hitung cepat Pilpres 2024 di Posko Pemenangan, Jalan Diponegoro Jakarta, 14 Februari 2024. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Pagi hari sebelum rapat itu digelar, Luluk bertemu dengan Muhaimin di rumah dinas Wakil Ketua DPR di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kepada Muhaimin, Luluk menyampaikan rencana menginterupsi rapat paripurna untuk mengapungkan hak angket. “Gus Muhaimin tak melarang saya berbicara. Dia tahu apa yang akan saya sampaikan,” kata Luluk.

Sejumlah politikus PKB yang ditemui Tempo menyebutkan rencana menggulirkan hak angket juga memperhatikan penilaian publik. Salah satunya survei Litbang Kompas pada Februari 2024 yang menunjukkan 62,2 persen responden menyatakan setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pilpres 2024.

Dua orang dekat Anies Baswedan dan dua politikus PKB bercerita, meski partai itu mendukung hak angket, ada pengurus yang mewanti-wanti Muhaimin Iskandar agar manuver tersebut tak menutup kemungkinan masuk ke koalisi Prabowo-Gibran. Narasumber yang sama menyebutkan, dukungan terhadap hak angket tak berarti membuat PKB menjadi oposisi pada pemerintahan baru.



Kondisi yang sama ditengarai terjadi di lingkup internal Partai Keadilan Sejahtera. Seorang petinggi partai itu bercerita, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menginstruksikan partainya berhati-hati melambungkan hak angket. Pengurus partai itu khawatir para pengusung hak angket tak solid dan berhenti di tengah jalan.

Koordinator juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, menuturkan, kalangan internal partainya terus membahas rencana hak angket. “Keputusan untuk mengusulkan hak angket akan berada di tangan Majelis Syura,” ucap Mabruri di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 5 Maret 2024. 

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyarankan pemerintah dan koalisi Prabowo-Gibran tak waswas terhadap wacana hak angket kecurangan pemilu. Menurut dia, hak itu baik untuk pemenang pemilu dan pihak yang kalah. “Kalau memang tak ada apa-apa, tak usah khawatir. Kecuali kalau ada apa-apa, takut jadinya,” kata Kalla di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 24 Februari 2024.