Tak Berhenti Menyengat: Suara Kartun Asia Tenggara Kini

Kartun bertema "Solidaritas Untuk Myanmar" karya PSSYPPL dalam pameran daring The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition.

Ilustrasinya nakal. Pendiri sindikasi kartunis Joker Syndicate itu menggambar seseorang yang ragu mengetikkan sesuatu di layar telepon selulernya. Hal itu terjadi karena ruang tempat orang tersebut berekspresi sudah dipagari oleh aparat dan pihak lain. Bertajuk Human Rights 4.0, karya Thomdean itu menyorot tindakan pemerintah dan lembaga tertentu yang mengawasi perilaku dan ucapan kita di media sosial. “Sekarang bicara apa saja di medsos bisa ditindak. Demokrasi 4.0 menjadi bumerang karena kita belum sampai pada tahap respek terhadap pendapat orang lain,” ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu, 8 Mei lalu.

Kebebasan berpendapat di media sosial juga menjadi topik yang dipilih Toni Malakian. Mantan kartunis editorial yang kini bekerja lepas itu mengilustrasikannya lewat permainan biliar. Sang pemain memakai baju bertulisan “government” dengan gambar bendera Indonesia. Namun ia tak membidik dengan tongkat sodok, melainkan dengan senjata api yang mengincar orang-orang vokal. Obyek tembakannya bakal nyemplung ke bui yang digambarkan Toni seperti keranjang besi.

Sebelum membuat kartun ini, Toni mengaku sempat bimbang. Terutama saat membubuhkan kata “government”, yang bisa jadi menyinggung orang. Namun akhirnya ia urung menyensor idenya. “Biar saja kalau karya saya dianggap terlalu berani. Prinsipnya, saya akan tetap ngomong (lewat kartun) kalau memang merasa harus seperti itu,” ucapnya saat dihubungi pada Sabtu, 8 Mei lalu. Toni sempat ragu karena ia kadang mendapat ancaman lewat pesan privat di akun media sosialnya. Dia biasanya diancam setelah membuat kartun kritik, seperti tentang omnibus law, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Ancaman datang dari warganet ataupun organisasi kemasyarakatan.

Kartun bertema "Solidaritas Untuk Myanmar" karya Josua Cabrera dalam pameran daring The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition.

Pameran digital kartunis ASEAN sendiri tak lepas dari tangan-tangan jail. Pada 8 Mei lalu, ada lebih dari 100 upaya peretasan akun Craftora.com oleh sekitar 50 alamat protokol Internet (IP). Hal itu terjadi selama berlangsungnya forum daring “Cartoonist—Enemy of the State” yang menghadirkan sejumlah aktivis dan kartunis, termasuk direktur program pameran ini, Zunar. “Namun sejauh ini tak ada kerusakan di situs kami,” kata Zunar dalam keterangan pers seusai acara.

Serangan siber tersebut sejurus dengan laporan anyar lembaga nirlaba Reporters Sans Frontières yang menunjukkan peringkat kebebasan pers pemerintah Asia Tenggara terus merosot. Menurut Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch Phil Robertson, yang berfokus untuk Asia Tenggara, hal itu menunjukkan bahwa sejumlah negara di kawasan ini termasuk yang terburuk di dunia dalam hal menekan kebebasan media. “Bagi aktivis, seniman, dan jurnalis, situasinya sangat buruk sehingga jika Anda tidak bisa tertawa, Anda harus menangis,” tuturnya, Jumat, 7 Mei lalu.

Karena itu, Robertson menganggap pameran kartunis ASEAN ini dapat membantu orang untuk menertawakan para penguasa penekan HAM. Sebab, menurut dia, pemimpin di Asia Tenggara memang pantas diledek. “Tak ada keraguan bahwa penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di Asia Tenggara anjlok satu dekade terakhir,” ujarnya.

Kartun bertema "Solidaritas Untuk Myanmar" karya Haili dalam pameran daring The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition.

Robertson mencontohkan outlet media independen di Filipina, Myanmar, Thailand, dan Kamboja yang dihancurkan pemerintah setempat. Padahal, sebelumnya, pemerintah negara-negara itu lebih demokratis dan toleran terhadap ekspresi politik. Bahkan di negara seperti Singapura, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam, media independen hampir tak ada. Sebagian besar negara yang disebutkan Robertson itu absen dari pameran kartun HAM ASEAN.

•••

SEJUMLAH negara ASEAN pernah tenggelam dalam masa kelam kebebasan berekspresi. Tak terkecuali Indonesia selama rezim Orde Baru. Menurut kartunis Yuyun Nurrachman, ketika itu seniman terbelenggu untuk bersuara. Yuyun—yang sebelum pensiun adalah kartunis editorial majalah Tempo—saat itu menjadi ilustrator di tabloid Adil. Menjelang reformasi, ia menggambar kartun yang menyinggung kebijakan Presiden Soeharto tentang penganan tiwul sebagai pengganti nasi. Beberapa hari kemudian, ada keluarga yang melaporkan bahwa kartun Yuyun itu difotokopi dan diedarkan di kalangan demonstran. Yuyun seketika ketar-ketir. Ia terbayang tentang orang-orang yang hilang karena vokal mengkritik pemerintah.

Untung saja kecemasan Yuyun tak terbukti. Namun ia merasa kengerian serupa mulai terasa di media konvensional ataupun media sosial saat ini. “Hawa seperti itu muncul lagi, bahkan lebih menyeramkan karena masyarakat terpolarisasi. Beda dengan Orba yang musuhnya sama, yakni rezim,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin, 10 Mei lalu.

Kartun bertema "Solidaritas Untuk Myanmar" karya Zach dalam pameran daring The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition.

Situasi ini berubah drastis saat masuk era Reformasi, yang seolah-olah menyediakan ladang subur bagi siapa pun untuk mengekspresikan diri. Media massa pun leluasa mengkritik pemerintah lewat kartun editorial. Walau begitu, tetap saja kartunis editorial yang membawa suara media mesti taat pada pagar kebijakan perusahaan. Berbeda dengan kartunis lepas yang murni menyampaikan pandangan pribadi.

Kartun media konvensional pun tak lepas dari tekanan publik. Pada 2018, Yuyun mendapat pengalaman pahit saat kartunnya menyinggung Front Pembela Islam. Gara-gara kartun itu, kantor Tempo didatangi ratusan orang dari FPI. Seorang kawan mengatakan kepada Yuyun mengenai ancaman di akun Facebook-nya yang menyebutkan darah si kartunis halal hukumnya. Yuyun pun panik dan tak bisa tidur. Saban naik ojek online, ia tak pernah memakai lagi identitas aslinya. Di ruang publik pun ia sering merasa paranoid melihat orang dengan atribut agama tertentu. “Saya memakai masker jauh sebelum pandemi agar wajah tak terlihat. Saya juga lebih banyak menunduk, memandang ke bawah kayak lagi mencari duit hilang,” katanya, lalu terkekeh.

Walau banyak orang mendengungkan tentang kebebasan pers, Thomdean menyoroti kebebasan itu kini makin kabur. Di sejumlah kanal, termasuk media sosial, ada rambu-rambu tak tertulis yang membuat kartunis lebih mawas diri. Selain ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada warganet yang bertindak bak “polisi siber” berpatroli di media sosial. “Kalau dulu orang yang mengkritik dihilangkan, kini mereka dikriminalisasi. Ini mencemaskan karena kita seperti kembali ke zaman dulu (Orba),” tuturnya.

Kartun bertema "Solidaritas Untuk Myanmar" karya Agus Widodo dalam pameran daring The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition.

Itulah sebabnya riset menjadi senjata yang teramat penting bagi siapa pun, termasuk kartunis, sebelum melempar karya tajam. Di balik pernyataan mereka yang terejawantah dalam bentuk gambar, kartunis biasanya memiliki filter pribadi agar tak menjadi korban persekusi. Toni Malakian, misalnya, selalu mengendapkan dulu ide dan pandangannya terhadap sebuah isu, baru melontarkannya ke publik. “Kalau karya saya sudah dibagikan ratusan kali, rasanya deg-degan tapi sekaligus penasaran akan responsnya. Sebab, tak bisa dimungkiri, persekusi yang banyak terjadi memberi shock therapy bagi kebanyakan kartunis,” ujar Toni.

Pun di Thailand, hak kebebasan berekspresi mengalami represi. Ada aturan Section 112 dalam hukum Thailand yang siap mengerangkeng para peleceh keluarga kerajaan. Salah satu kartunis negara itu, Tanis Werasakwong alias Sa-ard, menyebutkan jumlah kartunis yang ditangkap militer tak sebanyak dari kalangan aktivis ataupun jurnalis. Sa-ard menduga, mengkritik dengan gambar, meme, ataupun simbol dalam kartun atau komik lebih aman ketimbang lewat teks.

Kartun karya Faizati tentang isu pernikahan anak. Dok. Panitia

Pengembang karya jurnalisme komik atau drawcumentaries itu menjelaskan, dukungan dari publik terhadap para aktivis, jurnalis, dan seniman menguat setahun terakhir. Ini penanda baik mengingat sebelumnya berbicara tentang politik dan monarki semacam tak pantas bagi seniman. Pemerintah kerap memilih jalan kekerasan dan sistem peradilan sebagai senjata untuk membungkam suara warganya. Tak mengherankan bila antarseniman kemudian saling melakukan sensor untuk menjaga sejawatnya dari ancaman penjara.

Walau iklim di negerinya tak bersahabat, Sa-ard menerima ajakan Zunar untuk terlibat dalam pameran. “Sebagai kartunis, saya merasa harus melakukan semampunya untuk mengomunikasikan masalah HAM di Thailand yang mencemaskan baik dengan warga Thailand sendiri maupun khalayak luas agar situasinya lebih baik. Saya percaya semua kartunis Thailand yang terlibat dalam pameran ini memiliki tujuan sama,” ucapnya melalui pesan WhatsApp.

Kondisi tak jauh beda bisa dijumpai di Malaysia. Regulasi di negara itu dapat dipakai untuk mengkriminalisasi oleh pemerintah dan kerajaan. Optimisme yang sempat tumbuh sekitar satu dekade lalu perlahan menguap. Human Rights Watch mencatat represi terhadap kebebasan berekspresi di Malaysia meningkat sejak akhir 2014 hingga 2015. Ketika itu, publik memprotes sikap pemerintah terhadap mantan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, juga skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak. Ujungnya, pemerintah memblokir situs dan mencubit media massa yang tajam mengkritik.

Faizati, kartunis asal Malaysia. Dok. Pribadi

Situasi serupa terjadi lagi, terlebih dalam ketidakpastian politik belakangan ini. Sebut saja seniman Fahmi Reza yang kerap dijewer karena karya-karya satirenya keras mengecam politikus dan pemerintah. Seperti Zunar, Fahmi didenda dan dibui karena mengirimkan karikatur badut kepada Najib Razak. “Jadi tak berlebihan kalau kita menyebut kartunis politik di Malaysia adalah pekerjaan yang berbahaya dan berisiko. Kami dalam ancaman Undang-Undang Penghasutan serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia,” ujar kartunis Malaysia, Faizati Mohd. Ali, melalui pesan WhatsApp.

Faizati sendiri tak luput dari perundungan. Ia adalah seorang pengacara yang sesekali menggambar kartun. Sejak 2018, Faizati mengunggah karya yang banyak berbicara tentang seksualitas, ketidakadilan gender, dan hipokrasi agama ke akun media sosialnya. Pernah juga ia membuat karya tentang isu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ), yang sangat sensitif di Malaysia. Kini ia bekerja sama dengan UNFPA—lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk layanan kesehatan reproduksi—menggarap kartun-kartun tentang isu perempuan dan anak.

Gara-gara pesan dalam kartunnya banyak yang sinis walau berbalut humor, Faizati sering menerima pesan kebencian. Terlebih bila karyanya menyentil problem tentang agama, seperti isu pernikahan anak. Namun hal itu tak mempengaruhi sikap kritis Faizati. Apalagi, di Malaysia dan dunia kartunis pada umumnya, lelaki lebih mendominasi. Padahal keberadaan kartunis perempuan sangat penting karena memberi cara pandang berbeda. “Kartunis perempuan harus menjadi suara yang mendorong perubahan, dan itu yang hendak saya capai lewat kartun,” tuturnya.

Kartun berjudul Fatwa karya Sarah Joan Mochtar.

Kartun dengan pesan berani juga disuguhkan Sarah Joan Mochtar. Salah satu pendiri perkumpulan seniman Unnamed.asia itu dikenal sering menggambar kartun yang membikin warganet di Malaysia panas-dingin. Sarah mengaku pernah menerima ancaman di media sosial terkait dengan kartunnya yang mengkritik kebebasan beragama.

Karyanya yang berjudul Fatwa dalam pameran kartunis ASEAN pun amat berani. Ia membuat ilustrasi dua perempuan yang berpegangan tangan dalam satu kelopak bunga merah muda bertulisan “faith” dan “freedom”. Sementara si perempuan berhijab menyimbolkan nilai agama, kebebasan digambarkan lewat bocah perempuan yang telanjang. Tampilan elok penuh kedamaian itu diusik ancaman berupa gunting bertulisan “fatwa” yang hendak memotong kembang dari tangkainya.

Kartun karya Salai, yang berasal dari Myanmar, yang ikut serta dalam pameran daring :The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition".

Kartun Sarah itu menyorot konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa semua orang Melayu adalah muslim sejak lahir. Aturan itu tak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi juga klaim Islam bahwa tak ada paksaan dalam beragama. Di Negara Bagian Kelantan dan Terengganu, muslim yang murtad dianggap sebagai penjahat yang bisa dihukum.

Keberanian Sarah bukan sekali ini saja. Sebelumnya, ia membuat kartun tentang perempuan dan agama. Visualnya asyik, dengan bau manga dan sentuhan Disney di dalamnya. “Saya akan mendorong lebih banyak perempuan berpartisipasi (sebagai kartunis) dengan mendorong sisi mereka yang paling ambisius, keras kepala, dan memberontak,” ujarnya. Namun Sarah menyadari itu tak gampang karena banyak kartunis di Asia Tenggara menghadapi problem yang sama terkait dengan kebebasan berekspresi. Terlebih dengan meningkatnya konservatisme agama. “Strategi kita haruslah dengan menggambar; menempatkan kekuasaan dan pengetahuan kembali ke tangan rakyat.”

•••

PENGAMAT kartun yang juga pendiri Persatuan Kartunis Malaysia, Muliyadi Mahamood, mengatakan kartunis sering menjadi musuh negara karena mereka memanfaatkan ruang-ruang yang kuat untuk berbicara. Sementara dulu banyak bergerak di media konvensional, kini kartunis bergerilya di media sosial dengan basis massa yang kuat. Kartunis juga kerap dianggap berbahaya karena mengombinasikan ekspresi visual yang sederhana tapi kuat, dengan isu-isu strategis. “Mereka mencoba membuat perubahan dalam sistem,” ucapnya, Sabtu, 8 Mei lalu.

Kartun karya Yuyun Nurrachman tentang isu penebangan hutan. Dok. Pantia

Politikus Malaysia, Anwar Ibrahim, juga tak lepas dari sasaran kartunis. Ia ingat pernah mendapat kritik dari Fahmi Reza lewat gambar. Namun kartun itu justru diunggah Anwar di akun media sosialnya. Anwar beralasan, sebagai pemimpin, ia mesti mendengarkan ekspresi dan sentimen dari masyarakat. “Saya tak mempermasalahkan itu karena kartunis punya kemampuan yang baik untuk merepresentasikan isu penting dalam gambar. Terlebih kita semestinya belajar menerima pendapat mereka,” ujarnya.

Aktivis HAM dari lembaga Article 19, Nalini Elumalai, menyatakan penguasa memang sensitif terhadap kartunis yang mengkritik mereka sehingga memilih jalan represif dalam merespons. Hal itu menumbuhkan iklim ketakutan yang mempengaruhi kartunis melakukan sensor atas karyanya sendiri. Padahal di pundak kartunis ada harapan tentang edukasi soal skandal korupsi dan lainnya, juga ekspresi frustrasi dan keluhan atas sikap pemerintah dan politikus. Kesehatan demokrasi sebuah negara, kata Nalini, tergambar dari para kartunisnya.

Acara pembukaan Pameran Kartun Hak Asasi Manusia Negara-Negara ASEAN secara daring yang dihadiri oleh Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch Phil Robertson, Kartunis Malaysia Zunar, Kartunis Filipina Angelo Lopez, Kartunis Thailand Tanis Werasakwong, dan Kartunis Indonesia Agoes Jumianto, pada 3 Mei lalu. Craftora

Namun Nalini menilai audiens yang lebih muda kini makin sadar akan pentingnya kritik lewat kartun. Saat Zunar dan Fahmi Reza diringkus polisi, misalnya, banyak anak muda di media sosial menyuarakan kemarahan. Itu karena kartunis dianggap sebagai ikon perjuangan yang mewakili masyarakat. Dukungan ini juga memberikan kekuatan bagi kartunis untuk lebih berani mempublikasikan karya di media sosial—ruang yang belum bisa dinikmati ilustrator dua dekade lalu. “Penting bagi kartunis untuk tak berhenti bersuara. Mereka harus tahu bahwa kita ada di belakang mereka, karena sistem dukungan ini amatlah penting dalam krisis politik gelombang kedua saat ini,” ujarnya.

ISMA SAVITRI