Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah perlu segera mencari pengganti Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Moeldoko, pengganti Yudi mesti sosok yang memiliki pemahaman tentang Pancasila semumpuni Yudi. "Harus dicarikan figur yang kapasitasnya mendekati atau sama," ujarnya, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kamis lalu, Yudi mengirim surat pengunduran diri sebagai Kepala BPIP kepada Presiden Joko Widodo. Kemarin, ia menuliskan secara terbuka alasannya melalui akun Facebook. Yudi mengatakan pengunduran dirinya adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, ia bercerita tentang kondisi Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP), yang berganti menjadi BPIP. Selama satu tahun memimpin BPIP, ada sejumlah kendala yang dihadapi. Beberapa di antaranya persoalan keterbatasan wewenang dan anggaran. Bahkan, Yudi mengatakan, personel di lembaganya belum mendapat hak keuangan.
"Mengapa? Karena menunggu perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi badan tersendiri," tulisnya.
Presiden Jokowi belum bersedia berkomentar banyak mengenai mundurnya Yudi. Menurut Jokowi, Yudi mundur karena ada urusan pribadi serta keluarga. Mengenai siapa yang bakal ditunjuk sebagai pengganti, Jokowi juga tak bersedia berkomentar. "Wong baru tadi (mundur)," ujarnya, kemarin.
Mundurnya Yudi membuat BPIP kembali menjadi sorotan publik. Pada akhir Mei lalu, BPIP menjadi sorotan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Musababnya, aturan itu merinci gaji serta tunjangan BPIP.
Dalam peraturan tersebut, Yudi yang menjabat sebagai kepala lembaga berhak mendapat gaji serta tunjangan senilai Rp 76,5 juta. Selanjutnya, Rp 63,75 juta untuk Wakil Kepala BPIP, Rp 51 juta untuk deputi, dan Rp 36,5 juta untuk staf khusus.
Adapun Ketua Dewan Pengarah dan anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapat Rp 112,5 juta dan Rp 100,8 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara akan membayarkan gaji mereka mulai 1 Juni 2018, dengan besaran terhitung sejak BPIP resmi dibentuk, yaitu Maret 2018.
Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, membenarkan bahwa Yudi serta pengurus BPIP lainnya, termasuk Dewan Pengarah, belum menerima gaji selama satu tahun. "Mereka belum memperoleh hak keuangan," ujarnya. Meski begitu, Johan tidak bersedia mengomentari pengunduran Yudi. "Pengunduran diri itu hak." FRISKI RIANA | ANDITA RAHMA | HUSSEIN ABRI DONGORAN
Para Pembina Ideologi
Pertengahan tahun lalu, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIK). UKP PIK ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun ini. Lembaga setingkat kementerian ini diisi oleh sejumlah tokoh nasional.
Kepala
Yudi Latif (mengajukan surat pengunduran diri)
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Anas Saidi
Deputi Bidang Advokasi
Hariyono
Deputi Pengendalian dan Evaluasi
Silverius Yoseph Soeharso
Dewan Pengarah
Kepala
- Megawati Soekarnoputri
Presiden kelima Indonesia serta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Anggota
- Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia keenam
- Muhammad Mahfud Md., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Muhammad Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah
- Maruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia
- Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- Andreas Anangguru Yewangoe, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
- Wisnu Bawa Tenawa, purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat TNI dan Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia
- Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia
HUSSEIN ABRI DONGORAN
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
