Jalan Terjal Vaksin Mandiri

Perbesar

Pegawai mal mendapat suntikan vaksin Covid-19 Bio Farma di Paskal Hypersquare Bandung, Jawa Barat, 3 Maret 2021. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pengusaha dan Bio Farma masih bernegosiasi soal harga vaksin mandiri.
Ada asosiasi pengusaha yang hanya sanggup membayar Rp 300 ribu per injeksi.
Vaksin Sinopharm asal Cina dan Moderna asal Amerika Serikat akan masuk pada akhir Maret dan Juli.

BERJUMPA dengan pimpinan PT Bio Farma di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada Senin, 15 Maret lalu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani membicarakan kemajuan program vaksinasi mandiri bagi perusahaan. Bos Recapital Group itu menyinggung soal kemampuan pengusaha memikul ongkos vaksinasi bagi semua karyawan dan keluarga. “Kami memberi masukan soal pricing yang dapat ditanggung oleh perusahaan,” kata Rosan kepada Tempo, Kamis, 18 Maret lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan aspirasi yang dihimpun Rosan dari sekitar 10 ribu perusahaan yang mendaftar vaksinasi mandiri ke Kadin, kemampuan bayar pebisnis berkisar Rp 500 ribu-1 juta. Nominal itu berlaku untuk dua kali penyuntikan kepada seorang karyawan. Kepada pimpinan Bio Farma, Rosan menyebutkan mayoritas pengusaha banyak yang berkeberatan jika ongkos vaksin lebih dari Rp 1 juta per orang karena mereka mempekerjakan hingga ribuan karyawan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Rosan, Bio Farma menjabarkan beberapa variabel untuk menentukan banderol vaksin mandiri. Beberapa komponen yang dihitung antara lain upah petugas vaksin, biaya alat habis pakai seperti jarum suntik dan baju hazmat, serta ongkos distribusi ke daerah. Ada kemungkinan bujet vaksinasi mandiri akan berbeda di setiap daerah. “Tapi komponen vaksin dan penyuntikannya tetap satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Rosan, yang juga Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seorang pejabat Kementerian yang mengetahui pembahasan harga vaksinasi mandiri mengatakan negosiasi antara Kadin dan Bio Farma berjalan alot. Salah satu yang belum disetujui adalah biaya penyuntikan yang diusulkan sebesar Rp 10 ribu untuk tiap orang yang diinjeksi. Angka itu dianggap terlalu rendah oleh para pengusaha karena petugas vaksin bisa berganti baju hazmat berkali-kali.

Hingga Senin, 15 Maret lalu, lebih dari 11.500 perusahaan telah mendaftar program vaksinasi mandiri melalui Kadin. Dari jumlah perusahaan itu, total pekerja yang akan divaksin mencapai lebih dari 7 juta orang. “Angkanya akan terus bertambah karena sejumlah korporasi multinasional akan masuk dalam waktu dekat,” tutur Rosan.

Rosan menyebutkan sejumlah produsen vaksin sudah berkomitmen mendukung program vaksinasi mandiri, antara lain Sinopharm asal Cina dan Moderna buatan Amerika Serikat. Pada akhir Maret ini, 500 ribu dari 15 juta dosis vaksin Sinopharm akan tiba di Indonesia. Adapun 5,2 juta dosis dari Moderna akan datang pada Juli 2021. Sebelumnya, Sputnik--produsen vaksin asal Rusia--juga sudah bersurat kepada Rosan pada 11 Februari lalu dan menyatakan sanggup mengirim 35 juta vaksin sampai akhir 2021.

Dua hari sebelum rapat bersama Bio Farma, Kadin menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan farmasi pelat merah itu di kantor Kementerian BUMN. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani, yang turut hadir dalam acara itu, menyatakan isi nota kesepahaman tersebut antara lain Kadin berkomitmen melaksanakan pendataan peserta vaksinasi mandiri. Kadin juga diberi kesempatan memberi masukan terkait dengan program vaksinasi, termasuk daftar rumah sakit pelaksana dan kisaran harga penyuntikan. “Aspirasi soal harga sudah kami sampaikan, kami tinggal menunggu keputusan pemerintah saja,” kata Shinta.

Para pengusaha sesungguhnya terbelah menyikapi penentuan harga vaksin mandiri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno pernah mengusulkan dalam beberapa kali rapat pengurus Kadin sejak Januari lalu agar banderol penyuntikan dua dosis vaksin corona tak lebih dari Rp 500 ribu. Ia beralasan harga yang terlampau tinggi akan membebani pengusaha yang menjalankan bisnis padat karya seperti dirinya.

Benny adalah bos perusahaan manufaktur di Semarang yang mengaryakan hampir 10 ribu buruh. Ia sudah mendaftar program vaksinasi mandiri melalui Kadin. “Jika harganya sampai Rp 2 juta, kami mungkin akan mundur,” ujar Benny. Anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) malah hanya sanggup membayar tarif vaksinasi mandiri di bawah harga yang diusulkan Kadin kepada Bio Farma dan pemerintah. Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengungkapkan kemampuan anggota organisasinya untuk membayar vaksin tak lebih dari Rp 300 ribu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menyebutkan pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka akses vaksinasi mandiri kepada perusahaan. Namun sejumlah regulasi vaksinasi mandiri, seperti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin, justru memberatkan pengusaha. “Jika perusahaan harus membayari semua, ya enggak mampu,” ucapnya.

Juru bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengatakan tim internal perusahaannya sedang mengkaji usul harga vaksinasi mandiri. Dia menyatakan direksi belum memutuskan harga kewajaran karena masih menunggu saran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak terjadi komersialisasi vaksin. Selain menunggu rekomendasi BPKP, Bio Farma masih bernegosiasi dengan produsen vaksin. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyebutkan perusahaan ingin memperoleh harga terendah. Harga itu nantinya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan soal belum tercapainya kesepakatan harga antara Kadin dan Kementerian BUMN. Ia sempat menjembatani kedua pihak untuk membahas banderol vaksinasi mandiri. “Kalau mereka sudah sepakat soal harga, masalah izin dan kuotanya pasti saya setujui karena pemerintah ingin ada percepatan vaksinasi,” ujar Budi kepada Tempo.

Dorongan untuk mempercepat vaksinasi mandiri juga datang dari Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi di Istana Negara pada Senin, 15 Maret lalu, Jokowi meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mempercepat proses pengkajian izin darurat dari sejumlah merek vaksin yang akan tiba di Indonesia. Kepada Presiden, Penny menyatakan tak akan menghambat penerbitan izin sepanjang prosedur penelitian ditaati. Dia menyatakan lembaganya sedang memproses izin vaksin Sinopharm yang akan dipakai dalam program vaksinasi mandiri.

Penny mengatakan sebagian data tentang vaksin Sinopharm sudah ada di tangannya. BPOM sedang menunggu finalisasi perjanjian kerja sama antara pemerintah dan produsen untuk memperoleh sejumlah informasi pelengkap. “Kami siap merespons dengan cepat karena program mandiri ini ditargetkan sudah berjalan pada April,” kata Penny.